Perusahaan Kelapa Sawit Dilarang Tolak Sawit Warga

Dharmasraya, rakyatsumbar.id -Selain sebagai daerah penghasil Batubara, Kabupaten Dharmasraya juga sebagai salah satu penghasil CPO dalam skala besar.

Meski merupakan daerah pemasok CPO, namun dengan, turunnya harga sawit tak membuat gaduh.

Hal itu terlihat, dari tidak adanya aksi keprihatinan petani kelapa sawit melalui Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) di seluruh Indonesia, Selasa (17/5). Mulai dari Apkasindo Pusat sampai ke provinsi dan kabupaten.

Namun, untuk Dharmasraya yang termasuk salah satu wilayah yang luas perkebunan kelapa sawitnya, tidak ada melakukan aksi keprihatinan yang digelar guna menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.

Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di wilayahnya, Selasa (17/5).

Sidak dalam rangka menyikapi anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa Sawit di tingkat petani selama dua minggu belakangan.

Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) itu turun bersama Kapolres Dharmasraya, AKBP Nurhadiansyah dan beberapa kepa;a OPD terkait.

Sutan Riska mengaku menerima informasi bahwa sejumlah Pabrik Kelapa Sawit di wilayahnya menolak
menampung TBS milik rakyat.

Hal tersebut mengakibatkan sejumlah pengusaha timbangan kelapa sawit (ram) di Dharmasraya terpaksa
menghentikan operasionalnya.

Sanksi Menunggu

Kata Sutan Riska, penolakan TBS milik warga oleh sejumlah PKS  berdampak langsung terhadap masyarakat.

Mengingat sektor ini merupakan penggerak utama perekonomian Dharmasraya. Oleh karena itu ia akan mengambil sikap atas persoalan ini. Salah satunya dengan melakukan Sidak ke sejumlah Pabrik Kelapa Sawit.

“Kami tegaskan kepada perusahaan jangan sampai menutup dan tidak menampung sawit petani Dharmasraya, prioritaskan buah sawit petani Dharmasraya, ” ungkapnya.

Kata Bupati, selain menjalankan usaha sektor perkebunan, Pabrik Kelapa Sawit seharusnya juga memberi dampak terhadap perekonomian Dharmasraya dengan menampung hasil produksi perkebunan rakyat.

Perusahaan tidak boleh hanya memikirkan keuntungan sendiri, karena bagaimanapun perusahaan menjalankan
usahanya dengan memanfaatkan tanah ulayat milik warga Dharmasraya.

Bupati mewanti-wanti, jika perusahaan masih menolak TBS masyarakat, ia mempertimbangkan akan cabut izin usaha pengelolaan hasil perkebunan perusahaan yang bersangkutan.

“Kami akan terus memantau sejauh mana penegasan kami diindahkan oleh Pabrik Kelapa Sawit, jika masih menolak, tentu kami akan mempertimbangkan mengevaluasi izin usaha perusahaan yang
bersangkutan,” lanjut Sutan Riska. (yahya)