Pemprov Sumbar Gandeng BSI Kembangkan Ekonomi Syariah
Gubernur Mahyeldi Rancang Sejumlah Kerjasama Pengembangan Ekonomi Syariah
Padang, rakyatsumbar.id—Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus melakukan upaya pengembangan ekonomi syariah. Kerjasama penyediaan dan pemanfaatan layanan jasa perbankan syariah dengan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) area Padang telah disepakati, Rabu (6/10).
“Potensi ekonomi syariah sangat besar di Sumbar. Dengan kerjasama ini diharapkan bisa mendorong pengembangan sektor tersebut,” sebut Gubernur Sumbar, Mahyeldi saat penandatangan kesepahaman dengan Kepala Regional CEO III Palembang, PT Bank Syariah Indonesia, Alhuda DJ di Aula Kantor Gubernur, Rabu (6/10)
Ia mengatakan BSI memiliki aset yang luar biasa besar mencapai Rp250 triliun, sementara masyarakat Sumbar yang 98 persen muslim, tentunya ini dapat menjadi “pasangan” yang tepat untuk pengembangan ekonomi syariah.
“Kita juga menawarkan BSI untuk berinvestasi di bidang kesehatan dengan membangun Rumah Sakit serta menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendukung sektor UMKM dan pertanian,” jelasnya.
Selain itu koperasi syariah juga berkembang makin pesat di Sumbar sehingga membutuhkan dukungan pendanaan dari perbankan syariah. “Kita berharap BSI juga berperan dalam membantu koperasi syariah di Sumbar,” terangnya.
Ia menyebutkan, Sumbar juga tengah gencar dalam mengembangkan wisata halal. Dana penyokong tentu tidak bisa dari bank konvensional tetapi harus dari bank syariah.
“Kendalanya perkembangan ekonomi syariah di Sumbar adalah rendahnya literasi masyarakat sehingga kemauan untuk bertransaksi di bank syariah juga belum terlalu tinggi. Ke depan bagaimana kita bisa bersinergi bersama membangun literasi masyarakat sehingga ekonomi syariah terus berkembang pesat,” ujarnya.
Sementara itu Kepala Regional CEO III Palembang, PT Bank Syariah Indonesia, Alhuda DJ mengatakan kesepahaman yang ditandatangani adalah payung hukum untuk perjanjian-perjanjian kerjasama lebih lanjut.
“Kami ingin kehadiran BSI bisa dirasakan dan dimanfaatkan masyarakat Minang yang tentu arahnya adalah pada ekonomi syariah,” ujarnya.
Ia mengharapkan semua OPD, pegawai dan organisasi islam lain di Sumbar bisa menggunakan dan memanfaatkan fitur-fitur yang disediakan BSI.
“Secara fitur, antara syariah dan non syariah sebenarnya sama. Yang membedakan hanyalah akadnya. Bahkan kadang benefit ndi bank syariah lebih bagus dari bank konvensional,” ujarnya.
Ia mengatakan kesepahaman yang ditandatangani itu dibungkus secara general atau umum, salah satu yang ada didalamnya memang tentang waqaf.
“Kita punya aplikasi jadiberkah.id. Orang Minang yang dirantau bisa berwaqaf menggunakan aplikasi ini. Bahkan nasabah kami yang jumlahnya mencapai 15 juta juga bisa berwaqaf dengan lebih mudah,” pungkasnya dalam kegiatan yang dihadiri BSI Manager Area Padang Budi Abdi Rifa, Kepala Biro Bina Mental dan Kesra Setdaprov Sumbar Saifullah dan tamu undangan lainnya. (rel/mul)
