Lisda : Jangan Paksakan PTM 100 Persen

Pesisir Selatan, rakyatsumbar.id-Target capaian vaksinasi di sejumlah daerah masih rendah, dan varian baru yang bernama Omnichron yang dikabarkan sudah mulai masuk ke Indonesia.

Hal tersebut membuat pemerintah, khususnya SKB 4 Menteri mengambil kebijakan khusus.

Terkait kebijakan khusus dengan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen di sekolah menuai pro dan kontra. Karena target capaian vaksinasi di sejumlah daerah masih rendah.

Anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem Lisda Hendrajoni menilai, kebijakan tersebut seharusnya dijalankan dengan  memperhatikan kondisi riil yang ada di masyarakat. Tidak terkesan ada pemaksaan, karena keselamatan anak-anak yang paling utama.

“Jika memang harus kembali (PTM-red) silakan saja. Namun harus diperhatikan kondisi riil di lapangannya.”

“ Jangan sampai daerah yang masih rendah capaian vaksinnya dipaksakan, sehingga nanti menimbulkan cluster-cluster baru lagi,” ujarnya.

Lisda berharap peran  sekolah agar berkoordinasi dengan para komite dan wali murid. Sekaitan kehendak para orangtua maupun para siswa yang belum siap mengikuti PTM, sehingga tidak ada pemaksaan.

“Jangan sampai ada pemaksaan kepada orang tua atau pun para siswa dengan ancaman-ancaman dianggap bolos jika tidak ikut PTM.”

“Sehingga pelaksanaan SKB empat menteri tidak memicu kegaduhan. Lantaran, kesalahpahaman antara pihak sekolah dan orangtua murid yang belum siap mengizinkan anak

mereka mengikuti PTM,” terang Politisi Partai NasDem asal Dapil Sumbar 1 tersebut.

Lisda menambahkan, pemberlakukan PTM 100 persen bertujuan untuk menyelamatkan anak didik dari ketertinggalan pelajaran (learning loss) akibat pembelajaran jarak jauh (PJJ). (riko)