Dewan Sesalkan Ketidakhadiran Walikota Padang Saat Rakor dengan Mendagri
Padang, Rakyatsumbar– Tidak hadirnya Walikota Padang Hendri Septa saat rapat koordinasi penanganan Covid-19 di auditorium Gubernuran Sumbar dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Jumat (17/12/2021)dikritisi oleh DPRD Kota Padang.
Budi Syahrial anggota DPRD Kota Padang menyayangkan ketidakhadiran Walikota Padang saat rapat koordinasi penanganan Covid-19 tersebut. Menurutnya sudah saatnya Walikota Padang Hendri Septa mencari pendampingnya sebagai Wakil Walikota untuk menjalankan roda pemerintahan di Kota Padang.
“Ini yang saya takutkan. Ketika walikota sibuk, seharusnya yang menghadiri rapat tersebut adalah wakil walikota hingga saat ini, siapa calon wakil walikota Padang saja tidak ada. Hentikan tarik ulur PKS dengan PAN tentang siapa yang mengisi posisi wawako ini. Lebih baik tentukan sekarang siapa wakil walikota, permasalahan selesai,” tegasnya. Jumat (17/12/2021).
Budi Syahrial memandang, rapat bersama Mendagri tentang koordinasi penanganan Covid-19 itu sangat penting. Apalagi, Kota Padang merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Sumatera.
“Jangan sampai ketidakhadiran walikota Padang dalam rapat tersebut, tempat -tempat obyek wisata di Kota Padang di tutup selama pergantian tahun baru. Ini yang kita takutkan. Ekonomi tidak bergerak, kasihan kita terhadap pedagang yang mengharapkan rupiah di pergantian tahun baru,” tambahnya.
Sebelumnya (Mendagri) Tito Karnavian berang gara-gara empat kepala daerah di Sumbar tak hadir dalam rapat koordinasi penanganan Covid-19. Keempat kepala daerah di 19 kota/kabupaten yang tidak hadir adalah Bupati Solok Epyardi Asda, Walikota Payakumbuh Riza Falevi, Walikota Padang Panjang Fadly Amran, dan Wali Kota Padang Hendri Septa.
“Kalau yang datang wakilnya, fine. Sekda juga masih bisa, tapi kalau yang lain, saya tahu tidak akan bisa mengambil keputusan. Yang hadir harusnya yang bisa mengambil keputusan. Kita harus bergerak cepat. Kita berharap di akhir tahun sumbar bisa mencapai 70 persen atau lebih. Ini perlu dilakukan kolaborasi dengan jajaran TNI, Polri, dan semua bergerak,” katanya.
Kunjungan Mendagri ke Sumatera Barat untuk mendorong percepatan program vaksinasi yang jelas cakupan vaksinasinya masih rendah.
“Kita berharap di akhir tahun, Sumatera Barat sudah bisa mencapai 70 persen, bisa lebih, ini memerlukan kolaborasi dengan jajaran TNI/Polri, Pak Kabinda, Danlamatal, semua bergerak,” katanya.
Rapat koordinasi diharapkan terjadinya percepatan vaksinasi, dan kepala daerah mampu bekerja cepat dalam perceparan vaksinasi. Selain itu, Mendagri berharap adanya komitmen dari kepala daerah untuk melampaui target vaksinasi sebesar 70 persen. (endang)
