Pemprov Harus Sampaikan Pernyataan Terkait NII di Sumbar

Padang, rakyatsumbar.id – Ketua DPRD Sumbar, Supardi, meminta kepala daerah menyampaikan keterangan resmi, terkait 1.125 anggota jaringan Negara Islam Indonesia (NII) di Sumbar.

Langkah itu dilakukan antisipasi tercipta opini Sumbar sarang teroris.

“Kepolisian menyatakan, ada ratusan masyarakat yang terlibat NII  di Kabupaten Dharmasraya sebanyak 833 orang dan Tanahdatar (292 orang ),” kata Supardi, Jumat (15/4/2022) siang.

Ia melanjutkan, higga saat ini para bupati belum menyampaikan keterangan resmi. Selain itu,  mereka harus harus turun ke lokasi demi mengetahui fakta yang sebenarnya.

“Sebagai unsur pemerintah provinsi, kami belum mengetahui konteks terorisme versi oleh NII.”

“Apakah itu pemberontakan atau ajaran garis keras,” ucap Supardi.

Menurut Supardi, ketika persoalan ini terus bergulir dan pemerintah daerah (Pemda) hanya diam , maka dampaknya bisa lebih berbahaya, sebab Sumbar bisa disebut sarang teroris, karena basis NII.

“Pemerintah daerah belum mengambil sikap hingga sekarang. Pihak luar pun akan menilai stigma itu benar, karena tidak ada klarifikasi.”

“Secara dampak, banyak hal negatif bagi Sumbar jika isu sarang teroris tidak tuntas,” ujar Supardi.

Ia menilai, para investor akan takut menanamkan modal di Sumbar, wisatawan pun tidak akan melirik Sumbar,.

Termasuk para perantau pun juga tidak nyaman karena berasal dari daerah basis NII.

“DPRD Sumbar mendesak untuk segera menuntaskan ini. Dari beberapa kali penangkapan tetap tidak ada keterangan resmi dari pemerintah dan pihak kepolisian,” ungkap Supardi.

Ia menyatakan, secara budaya, orang Minang  tidak memiliki jiwa pemberontak melainkan jiwa yang kritis, seperti PDRI.

Namun, itu bukan pemberontakan, tetapi upaya koreksi masyarakat terhadap penyimpangan pemerintah pusat. (handi yanuar)

Berita selengkapnya baca Harian Umum Rakyat Sumbar edisi Sabtu, 16 April 2022.