Wow, Angka Kemiskinan Kota Sawahlunto Terendah di Indonesia
Sawahlunto,Rakyatsumbar.id– Pada penghujung 2021 Kota Sawahlunto berhasil memperoleh apresiasi sebagai kota dengan angka kemiskinan terendah yakni 2,38 persen dibanding dari daerah lain di Indonesia. Data tersebut dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) nasional.
Hal itu diungkapkan Walikota Deri Asta, Rabu (13/12/12). Ia menyebut, di tengah kondisi krisis terkena hantaman pandemi Covid-19, Kota Sawahlunto ternyata mampu keluar sebagai peringkat pertama kemiskinan terendah di Indonesia seperti data yang dikeluarkan BPS dengan tingkat kemiskinan 2021 hanya diangka 2,38 persen.
“Meski persentasenya tidak seperti tahun 2020 yang hanya 2,16 persen, tapi tingkat pertumbuhan angka kemiskinan justru terkendali, sehingga menempatkan Kota Sawahlunto dengan penduduk miskin terendah secara nasional di penghujung 2021 ini ,” kata Deri Asta.
Dalam perspektif pendataan BPS tahun ini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sawahlunto juga menunjukan hasil memuaskan, yakni mencapai 72,88 persen atau naik dari 2020 yang hanya sebesar 72,64 persen. Semua itu merupakan gambaran dari Angka Harapan Hidup (AHH), rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Kemudian disandingkan dengan angka tingkat pengangguran yang juga menurun dari 8,2 persen tahun 2020 menjadi 6,38 persen di 2021.
Tidak dijelaskan secara rinci data pembanding sehingga Sawahlunto memperoleh predikat dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia. Apakah kemiskinan yang dimaksud bisa ditekan dari adanya peningkatan ekonomi berbagai sektor seperti pertanian, perkebunan, peternakan ,jasa, dan lainnya. Atau dari sisi mana kemiskinan itu dapat berkurang berdasarkan perolehan data BPS di lapangan.
Namun, seperti disampaikan Deri Asta, pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat di semua kota dan kabupaten di Indonesia, begitu pula yang dihadapi Kota Sawahlunto. Usaha pendapatan yang menurun berdampak terhadap pengeluaran warga dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka setiap bulan, hasilnya tergambar dari pendataan yang dilakukan BPS tersebut.
Yang pasti, data BPS itu diperoleh berdasarkan dukungan dari berbagai program ekonomi sektor riil kerakyatan yang dilaksanakan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan dukungan anggaran yang telah disetujui DPRD sehingga berdampak terhadap pertumbuhan angka kemiskinan bisa terkendali. (indra yosef)
