Oleh: Firman Wanipin
Pendiri Channel YouTube Ciloteh Wanipin
Di tengah gegap gempita pembangunan mega proyek, nyaris tak ada yang tahu sisi berbeda dari Gelanggang Olahraga (GOR) H. Agus Salim. Proyek rekonstruksi total yang menghabiskan dana hingga Rp340 miliar ini diyakini akan mengubah wajah olahraga Ranah Minang menjadi lebih modern dan berstandar internasional. Namun, dibalik kemegahan itu, tersembunyi cerita pilu ratusan pedagang kecil yang terpinggirkan hingga terpaksa bertarung di ujung jeratan utang demi mempertahankan mata pencaharian.
Dilema Relokasi dan Harga Kios yang Tak Terjangkau
Kebijakan pemerintah daerah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumbar menyediakan lahan kosong tanpa fasilitas lengkap untuk para pedagang yang terdampak pembangunan.
Bayangkan, untuk membangun sebuah kios sementara yang layak, seorang pedagang harus mengeluarkan kocek sebesar Rp10 hingga Rp15 juta. Sebuah angka yang bukannya kecil, terlebih bagi mereka yang hidup di garis ekonomi menengah ke bawah.
Ketika pemerintah pusat menyalurkan dana besar untuk merombak GOR, para pedagang kecil justru dihadapkan pada kenyataan pahit harus mencari modal sendiri — sebagian menanggung risiko utang, sebagian lain memilih kembali berjualan di pinggir jalan sebagai pedagang kaki lima. Lebih menyakitkan, kawasan relokasi masih minim fasilitas sanitasi yang layak padahal pedagang sudah taat membayar retribusi.
Kesenjangan Antara Modernisasi dan Kesejahteraan
Proyek pembangunan yang dilengkapi dengan fasilitas megah seperti stadion berkapasitas 15.000 penonton, royal box, dan lift modern menjadi simbol kemajuan, namun tangan rakyat kecil justru makin terjepit.
Fenomena ini bukan sekadar masalah ekonomi, tetapi juga kegagalan perencanaan sosial (Social Impact Assessment). Pembangunan fisik yang selekasnya dilakukan tetap harus menyertakan pengelolaan dampak sosial bagi masyarakat sekitar, sebuah aspek yang kini tampak terabaikan.
Andre Rosiade: Pilar Politik yang Tak Boleh Absen dari Tanggung Jawab
Nama Andre Rosiade, anggota DPR RI asal Sumatera Barat sekaligus Wakil Ketua Komisi VI, tak lepas dari sorotan dalam polemik ini. Selama ini, ia dikenal aktif mempromosikan proyek dengan dana miliaran rupiah itu. Namun, kepercayaan publik berbalik menjadi tuntutan agar ia bertanggung jawab secara moral dan politik.
Sebagai wakil rakyat, Andre diharapkan menjadi pendorong nyata yang menjembatani komunikasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Padang, sehingga isu-isu sosial yang muncul dapat mendapatkan penanganan yang adil dan efektif.
Langkah Strategis yang Mendesak
Untuk menyelesaikan sengkarut ini, berbagai solusi harus segera dijalankan:
– Pemerintah daerah wajib menyediakan skema bantuan sosial bagi para pedagang agar mereka tidak terlilit utang hanya untuk mempertahankan kios.
– Kerjasama dengan BUMN dan BUMD dapat dimanfaatkan untuk mensubsidi pembangunan kios dan fasilitas pendukung seperti MCK portabel.
– Koordinasi intensif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota perlu dilakukan guna memastikan proyek berjalan tidak hanya fisik, tetapi juga inklusif dalam dampaknya.
Pembangunan Berwajah Manusia
Kisah pembangunan GOR H. Agus Salim mengingatkan kita bahwa kemajuan suatu daerah tak hanya diukur dari megahnya gedung maupun besarnya anggaran, melainkan juga dari seberapa besar perhatian pada kesejahteraan masyarakat kecil.
Mega proyek yang meninggalkan rakyatnya dalam kesulitan adalah ironi dan kegagalan bersama. Solidaritas antara wakil rakyat dan masyarakat adalah kunci untuk memastikan pembangunan menjadi berkah bagi seluruh lapisan.
Mari Bersama Memanggil Tanggung Jawab
Andre Rosiade dan seluruh pihak terkait harus menjawab tantangan ini dengan langkah nyata. Bukan hanya janji dan pencitraan, namun tindakan kongkret yang memihak rakyat. Kesinambungan pembangunan Sumatera Barat yang sejati bergantung pada keadilan sosial yang terjaga.
Sebuah panggilan bagi seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan untuk tak membiarkan mega proyek mencipta luka sosial yang mendalam, melainkan menjadi jembatan kemajuan yang inklusif bagi semua lapisan masyarakat. (*)
