Agam, rakyatsumbar.id— Rapat persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) yang digelar di aula Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Agam, Selasa (08/09/2026), di warnai aksi walk out.
Rapat yang digelar di Aula Disparpora Agam tersebut dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Agam, M. Lutfhi. Namun, suasana rapat memanas setelah para pengurus cabang olahraga mengetahui adanya pengurus KONI Caretaker yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Berawal dari Kehadiran Pengurus Caretaker
Kehadiran pengurus KONI Caretaker disebut telah ditolak oleh 38 pengurus cabang olahraga (pengcab) yang bernaung di bawah KONI Agam. Penolakan tersebut kemudian menjadi salah satu pemicu puluhan pengcab memilih meninggalkan ruang rapat.
Vera Christian dari Pengcab Orado Agam mengatakan, pihaknya bersama puluhan pengurus cabang olahraga lainnya sejak awal hadir untuk memenuhi undangan pemerintah daerah dan menghargai agenda rapat yang digelar terkait persiapan Porprov.
“Awalnya kami hadir untuk menghargai dan memenuhi undangan pemerintah daerah. Kami datang dengan niat baik untuk membahas persiapan Porprov,” ujar Vera.
Namun, lanjut Vera, sikap tersebut berubah setelah pihaknya mengetahui adanya pengurus KONI Caretaker dalam rapat tersebut.
“Kami memilih walk out setelah mengetahui ada pengurus KONI Caretaker di dalam rapat. Kehadiran mereka sudah ditolak oleh 38 pengcab olahraga,” katanya.
Keterlibatan Sekda dalam Musorkab
Selain persoalan kehadiran KONI Caretaker, kekecewaan para pengurus cabang olahraga juga dipicu oleh jawaban Sekda Agam terkait dugaan keterlibatannya dalam proses yang dinilai menghambat pelaksanaan Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) KONI Agam.
Dalam rapat tersebut, sejumlah pengurus cabang olahraga mempertanyakan posisi dan keterlibatan Sekda Agam dalam persoalan Musorkab KONI Agam. Namun, jawaban yang diberikan dinilai belum menyentuh substansi persoalan.
“Jawaban Sekda Agam hanya normatif dan tidak menyentuh substansi pertanyaan yang kami sampaikan,” ujar Vera.
Vera juga menyebut, pemerintah daerah seakan menutup mata terhadap persoalan yang terjadi di tubuh KONI Agam, khususnya terkait keberadaan Careteker.
“Jangan menganggap munculnya Careteker bukan persoalan. Seharusnya pemerintah daerah bisa duduk bersama pengcab olahraga, melakukan verifikasi, apakah benar ada yang dilanggar olah pengurus KONI Agam. Kalau kami menilai, justru persoalan ini terjadi setelah ada surat dari pemerintah daerah untuk menunda Musorkab,” jelasnya.
Kekecewaan serupa disampaikan Ketua Esports Indonesia (ESI) Agam, Yudha Novri. Menurutnya, pemerintah daerah semestinya mampu menempatkan diri sebagai penengah dalam persoalan yang terjadi di tubuh KONI Agam.
“Harapan kami pemerintah daerah mampu menjadi penengah, bukan justru berat sebelah,” kata Yudha.
Ia menilai pemerintah daerah memiliki posisi strategis untuk membantu menciptakan suasana yang kondusif sehingga persoalan internal organisasi olahraga dapat diselesaikan sesuai mekanisme organisasi.
Pertanyakan Porsi Pemerintah Dareah
Sementara itu, Ketua POBSI Eka Heraska, juga mengungkapkan kekecewaan yang sama.
Ia mempertanyakan posisi pemerintah daerah dalam persoalan KONI Agam dan meminta seluruh pihak berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
“Kami mempertanyakan posisi pemerintah daerah. Kami meminta semuanya berjalan sesuai AD/ART yang ada, sebab KONI bukanlah OPD yang berada di bawah pemerintah daerah,” tegas Eka.
Menurut Eka, persoalan KONI Agam seharusnya diselesaikan berdasarkan aturan organisasi dan mekanisme yang telah ditetapkan, bukan melalui intervensi pihak-pihak di luar organisasi.
Ia juga meminta pemerintah daerah menghormati suara pengurus cabang olahraga yang menjadi bagian dari struktur organisasi KONI.
“Kami juga meminta pemerintah daerah untuk menghormati keputusan tertinggi organisasi, yakni suara pengcab olahraga,” ujarnya.
Minta SK Caretaker Dicabut
Selain itu, para pengurus cabang olahraga juga meminta pemerintah daerah menghormati keputusan KONI Pusat terkait pencabutan Surat Keputusan (SK) KONI Caretaker.
“Kemudian, kami juga meminta pemerintah daerah menghormati keputusan KONI Pusat untuk mencabut SK Caretaker,” lanjut Eka.
Aksi walk out tersebut menjadi bentuk kekecewaan puluhan pengurus cabang olahraga terhadap pelaksanaan rapat yang semestinya membahas persiapan Porprov. Para pengcab menilai pembahasan agenda olahraga daerah tidak dapat dipisahkan dari kepastian status dan tata kelola organisasi KONI Agam.
Mereka berharap pemerintah daerah dapat mengambil posisi yang lebih netral dan memberikan ruang penyelesaian persoalan berdasarkan AD/ART serta keputusan organisasi yang berlaku.
Para pengurus cabang olahraga juga menegaskan bahwa kepentingan utama mereka adalah memastikan persiapan atlet dan cabang olahraga menghadapi Porprov tetap berjalan, tanpa mengabaikan proses organisasi yang sedang berlangsung di tubuh KONI Agam. (rom)
