Padangpariaman, rakyatsumbar.id—Kebijakan pihak pemerintah pusat yang melarang pemerintah daerah untuk merekrut tenaga honorer belakangan menuai permasalahan lain bagi para kepala sekolah.
Pasalnya, dengan adanya larangan perekrutan tenaga honorer tersebut bisa saja berakibat kurangnya jumlah tenaga pengajar di sekolah mereka, terutama bagi sekolah yang masih menggunakan tenaga honorer untuk mengisi kekurangan tenaga guru yang ada.
Sejumlah kepala sekolah yang sempat dihubungi koran ini tak urung mengeluhkan kondisi tersebut. Betapa tidak, jika tenaga honorer tidak lagi dibolehkan lalu siapa nantinya yang akan mengisi posisi yang mereka tinggalkan.
“Jadi itulah problem mendasar yang kita hadapi saat ini. Bagaimana solusi terbaiknya, itulah yang sangat kita harapkan saat ini,” terang salah seorang kepala sekolah di Padangpariaman yang enggan namanya dikorankan.
Lebih jauh ditegaskannya, kekuatiran yang dialaminya tentunya jelas sangat beralasan. Sebab, sejauh ini dia masih bergantung pada lima tenaga honorer yang rutin digaji melalui anggaran dana BOS yang ada di sekolah.
“Jadi kalau tenaga mereka tidak boleh lagi digunakan, lalu siapa nantinya yang akan menggantikan mereka untuk mengajar anak-anak. Karena jika hanya mengandalkan guru negeri atau PPPK saja itu jelas tidak memadai,” terangnya.
Dengan alasan itulah pihaknya tak luput berharap kiranya ada kebijakan dan perlakuan khusus bagi lembaga pendidikan, sehingga nantinya pihak sekolah tetap dibenarkan untuk menggunakan tenaga honorer.
Terkait permasalahan tersebut, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Padangpariaman, Anwar saat dikonfirmasi koran ini Senin kemarin mengakui adanya kebijakan dari pemerintah pusat terkait larangan merekrut tenaga honorer di lingkungan pemerintah daerah, termasuk diantaranya di lingkungan lembaga pendidikan atau sekolah.
“Tapi baru-baru ini kita ada mendengar kabar bahwa tenaga honorer yang ada saat ini bisa saja diangkat sebagai pegawai PPPK paruh waktu. “Makanya ketentuan ini yang masih masih kita tunggu saat ini. Mudah-mudahan saja nanti ada solusi terbaiknya, sehingga aktivitas belajar mengajar di sekolah tetap bisa berjalan seperti diharapkan,” terangnya.
Anwar tidak menampik jika sejauh ini cukup banyak lembaga pendidikan atau sekolah di Padangpariaman yang memanfaatkan jasa tenaga honorer, termasuk diantaranya untuk tenaga pengajar. Artinya, dengan adanya larangan untuk merekrut tenaga honorer tersebut tentunya pihak sekolah tidak bisa lagi memanfaatkan tenaga mereka sebagaimana sebelumnya.
“Makanya saat ini kita masih menunggu kebijakan lain dari pemerintah pusat, semoga saha ada solusi terbaiknya. Dan kepada pihak sekolah juga diharapkan agar tetap fokus dengan tugas pokok mereka masing-masing,” imbuhnya. (ris)
