Kemendagri Rilis Realisasi Belanja semua Provinsi Sudah 80 Persen, Pemprov Sumbar Tertinggi ke 5 Nasional
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah.
Padang, rakyatsumbar.id – Terhitung 16 Desember 2022, realisasi belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mencapai 80,96 persen.
Angka itu menempatkan Pemprov Sumbar nomor lima tertinggi dalam realisasi belanja provinsi secara nasional.
“Benar, itu data Kementrian Dalam Negeri, sore ini baru kita terima,”sebut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar, Medi Iswandi didampingi Kepala Biro Adpim Setdaprov Sumbar, Meifrizon, Minggu (18/12) di Padang.
Dikatakannya, Kemendagri meminta laporan realisasi belanja kepada semua provinsi setiap tanggal 16 setiap bulan dan Kemudian dihimpun dan didapat Sumbar berada pada lima besar.
Dikatakannya, pada minggu kedua setiap provinsi wajib melaporkan realisasi belanja. Data tersebut ditarik dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), kemudian dirilis Kemendagri pada 18 Desember 2022.
Meski begitu diakuinya, sekitar September 2022 posisi belanja Sumbar masih rendah. Bahkan, bertolak belakang dengan kondisi kini, yakni lima besar paling bawah (rendah).
Menurutnya, cepatnya serapan anggaran Pemprov Sumbar dalam 3 bulan ini setelah Gubernur Mahyeldi memberikan teguran kepada beberapa OPD yg kinerjanya rendah, Karena beberapa waktu terakhir, Gubernur Mahyeldi telah melakukan evaluasi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan serapan belanja.
Gubernur katanya, juga memerintahkan semua kepala OPD dan lingkup pengelola kegiatan OPD yang realisasinya dibawah 91 persen dilarang untuk keluar daerah (Sumbar). Baik cuti maupun izin tidak akan diberikan.
“Pak gubernur dan wakil gubernur juga intensif memantau kegiatan semua OPD dan meminta mengoptimalkan kinerjanya disisa waktu 2 minggu ini,”katanya.
Dari data Kemendagri tersebut, lima provinsi realisasi tertinggi ditempati Jawa Barat dengan angka 88,98 persen, Kepri sebanyak 84,50 persen, Jawa Timur sebanyak 83,39 persen, Bante 81,14 persen dan diikuti Sumatera Barat 80,96 persen.
Sementara lima provinsi realisasi terendah secara nasional yakni, Papua Barat hanya 55,10 persen, Papua hanya 56,79 persen, Maluku Utara hanya 60,77 persen. Kemudian Kalimantan Timur 65,62 persen dan Kalimantan Tengah 66,87 persen
Sementara data Pemprov Sumbar, realisasi belanja Pemprov Sumbar terhitung 17 Desember 2022 sudah mencapai 82,94 persen.
Dari angka itu lima OPD tertinggi realisasi yakni, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mencapai 95,72 persen, urutan kedua Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 95.01 persen, urutan ketiga Badan Kepegawaian daerah 94,81 persen. Urutan keempat ada Satuan Polisi Pamong Praja 94,16 persen, kelima Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 93,07 persen.
Sementara lima OPD terendah serapannya dari 52 OPD Pemprov Sumbar yakni, paling rendah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan hanya 58,33 persen, RSU M. Natsir hanya 63,56 persen, Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura hanya 66,55 persen, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang hanya 69,05 persen dan Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar hanya 69,89 persen.(AD.ADPSB). (edg)
