23/04/2024

rakyatsumbar.id

Berita Sumbar Terkini

Beranda » Ir.Edwin,Sp, Sandang Gelar Doktor Ilmu Pertanian

Ir.Edwin,Sp, Sandang Gelar Doktor Ilmu Pertanian

Dr.Ir.Edwin,Sp foto bersama dengan Walikota Padangpanjang Fadly Amran, Dekan Fakultas Pertanian, Tim Pembimbing dan Tim Penguji usai Uji Disertasi program doktoral Fakultas Pertanian Unand.

Disertasi Tentang Kerusakan DAS Akibat Aktifitas Pertanian

Padang, Rakyat Sumbar– Mantan Wakil Walikota Padangpanjang yang saat ini aktif sebagai tenaga pengajar di Fakultas Petanian Universitas Andalas (Unand) Ir.H.Edwin,Sp berhasil merampungkan program doktoralnya, setelah menyelesaikan disertasi terkait pengelolaan lahan yang berada di sub daerah aliran sungai (DAS) Sumpur Singkarak, bertempat di Balai Sidang Fakultas Pertanian Unand, Kamis (23/07/2020).

Dihadapan Prof.Dr.Ir Irfan Suliansyah,MS sebagai Ketua Pembimbing, Prof.Dr.Ir Yulnafatmawita,M.Sc sebagai Pembimbing I, Dr.Ir Aprisal,M.Si sebagai Pembimbing II, Prof.Dr.Ir  Amrizal Saidi,MS sebagai Pembimbing III.

Sementara, Tim Penguji terdiri dari Dr.Ir Feri Arlius,M.Sc, Prof. Dr.Ir Herviyanti,MS, Dr.Ir Mahdi,M.Sc dan  Dr.Irwansyah,ST,M.Sc sebagai Penguji Eksternal serta Dekan Fakultas Pertanian Dr.Ir Munzir Busniah,M.Si.

Edwin menjelaskan tentang penelitiannya dalam optimasi penggunaan lahan  serta permasalahan kerusakan sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Sumpur Singkarak akibat aktivitas pertanian oleh masyarakat setempat.

Edwin menyampaikan, tujuan penelitian ini untuk mendapatkan penggunaan lahan yang optimal untuk menekan kerusakan DAS dengan mengurangi erosi pada batas toleransi dan memperhatikan pendapatan petani. Untuk mendapatkan penggunaan lahan yang optimal perlu dilakukan analisis perubahan penggunaan lahan dari tahun 2004-2019, evaluasi kesesuaian lahan, evaluasi kondisi sosial ekonomi.

“Metode yang digunakan untuk analisis perubahan penggunaan lahan adalah interpretasi visual dengan menggunakan citra Landsat dan Data Basemap ArcGIS. Evaluasi kesesuaian lahan, metode yang digunakan adalah metode matching dengan mengevaluasi karakteristik lahan dengan komoditi yang biasa ditanam petani,” katanya.

Dosen Jurusan Budidaya Perkebunan, Prodi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Andalas di Kampus III Dharmasraya Pulau Punjung ini juga menyampaikan, metode yang digunakan untuk kondisi sosial ekonomi adalah pendekatan kuantitatif, dimana jenis penelitian ini tergolong kedalam penelitian survey di 12 nagari yang berada disepanjang aliran Sub DAS Sumpur Singkarak. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Jumlah responden penelitian yang digunakan sebanyak 32 orang yang berasal dari tokoh petani dan penyuluh pertanian nagari, sedangkan pemilihan responden digunakan teknik purposive sampling.

“Metode analisa data yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 61 /Menhut-II/2014 tentang Monitoring dan Evaluasi Daerah Aliran Sungai. Pendapatan masyarakat dilakukan analisa usaha tani dengan B/C Ratio dan NPV. Evaluasi evaluasi kondisi DAS  dengan model Soil Water Assesment Tool yang telah terkalibrasi dan tervalidasi. Setelah itu dilakukan optimasi dengan menggunakan Multi Criteria Spatial Analysis (MCSA),” jelasnya.

Lebih jauh, Edwin yang juga pernah bekerja sebagai sebagai Asisten Manajer di PT. Incasi Raya pada tahun 1988 itu, dari hasil penelitian tersebut dalam dibagi dalam beberapa bagian. Pertama, telah terjadi perubahan penggunaan lahan di Sub DAS Sumpur Singkarak dari tahun 2004 – 2019, dimana lahan kebun campuran bertambah seluas 557 Ha (3,60 %), lahan sawah berkurang seluas 3.032 ha (19,59 %) dan tegalan/lahan kering bertambah 2.329 ha (15,05 %). Kemudian juga ditemukan bahwa kawasan hutan lindung seluas 58 ha dan kawasan KSA/KPA seluas 997 ha telah mulai digarap masyarakat untuk keperluan budidaya.

“Pergeseran fungsi lahan ini akibat dinamika aktivitas masyarakat yang semakin tinggi, akibat tekanan penduduk dan kemiskinan,” lanjutnya.

Kedua, dari hasil evaluasi lahan terhadap komoditi yang biasa ditanam petani, ternyata hanya satuan lahan 1 yang dominan sesuai. Sedangkan satuan lahan lainnya dominan tidak sesuai. Hal ini membuktikan bahwa petani bertani pada lahan yang daya dukungnya terbatas. Akibatnya, timbul kerusakan atau gangguan pada sistim hidrologi yang mengakibatkan meningkatnya aliran permukaan dan erosi.  Akibat pergeseran penggunaan lahan tersebut, terjadi gangguan terhadap sistim hidrologi, hal ini terlihat adanya potensi erosi di Sub DAS Sumpur Singkarak mencapai 9,17 ton/ha/tahun di tahun 2019.

Ketiga, pergeseran fungsi lahan ini akibat dinamika aktivitas masyarakat yang semakin tinggi, akibat tekanan penduduk dan kemiskinan. Dari hasil penelitian, tingkat ketersediaan lahan termasuk kelas rendah – sedang, dimana  61,90 % dari responden keluarga petani hanya memiliki luas lahan pertanian 0 s/d 0,5 Ha. Kemudian dari hasil penelitian yang dilakukan di 6 nagari, ternyata angka kemiskinan di 3 nagari termasuk dalam kelas buruk sampai sangat buruk, hanya 2 nagari yang termasuk kelas baik.

Keempat, upaya pemerintah nagari untuk menekan kerusakan DAS, sudah ada dalam bentuk Peraturan Nagari (Pernag). Hal ini terbukti dari 13 nagari, 8 nagari sudah mempunyai aturan, hanya 5 nagari yang belum ada aturan. Namun demikian, dalam penerapan hanya sebahagian masyarakat saja yang mematuhinya.

Kelima, model SWAT yang digunakan konsisten dan dapat dilanjutkan melakukan simulasi skenario optimasi penggunaan lahan di Sub DAS Sumpur Singkarak. Keenam,  hasil optimalisasi penggunaan lahan menghasilkan kombinasi yang menunjukan skenario dengan komposisi komoditi kakao di lahan kebun campuran dan komoditi terung di lahan kering sangat optimum diterapkan di Sub DAS Sumpur Singkarak. Peringkat optimum ke 2 didapat pada komoditi Pisang dan Terung. Kondisi skenario ini mengambarkan bahwa komoditi yang masih di bawah ambang batas erosi tertinggi (6 komoditi) dan nilai usaha taninya tinggi dapat dikembangkan di Sub DAS Sumpur Singkarak.

“Dengan demikian komoditi lainnya, yang potensi erosinya masih di bawah ambang batas dapat dikembangkan di Sub DAS Sumpur Singkarak. Secara ekonomi pemilihan komoditi oleh masyarakat petani, tentunya tergantung kepada nilai usaha tani. Secara ekonomi, usaha tani pada lahan perkebunan dan lahan kering. Kedelapan, model optimasi MCSA dengan dikombinasikan dengan Model SWAT dapat dijadikan model pengambilan keputusan untuk menekan degradasi lahan akibat aliran permukaan dan erosi, serta dapat dijadikan model untuk peningkatan ekonomi masyarakat,” ungkapnya.

Setelah dilakukan tanya jawab oleh Tim Penguji yang disampaikan lewat aplikasi zoom dan secara langsung (offline), terkait disertasi yang disampaikan, sehingga Edwin dinyatakan layak menyandang gelar doktor Ilmu Pertanian.

Dr.Ir.Edwin,Sp usai ujian terbuka program doktoral Fakultas Pertanian Unand.

Dekan Fakultas Pertanian Unand Dr.Ir Muznir Busniah,M.Si pada kesempatan itu, mengucapkan selamat kepada Edwin yang telah menyelesaikan disertasinya dengan Kajian Optimasi Pengunaan Lahan Pertanian Pada Batas Erosi dan Hubungannya dengan Pendapatan Petani pada Sub-DAS Sumpur Singkarak dapat menjadi kajian dalam pengembagan lahan pertanian, khususnya yang berada di sepanjang daerah aliran sungai. Selanjutnya Dekan juga menambahkan bahwa telah bertambah Doktor khusus kajian DAS di Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Dan beliau berharap hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dapat dijadikan bahan untuk kebijakan pengambilan keputusan di Daerah. Seperti penelitian yang di lakukan oleh Dr. Ir. Edwin, Sp ini, bisa menjadikan masukan untuk pengaturan tata ruang, pengelolaan das, peningkatan hasil pertanian dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Pada kesempatan sidang terbuka ini juga hadir Walikota Padang Panjang beserta jajaran dan merespon langsung hasil penelitian yang dilakukan oleh mantan birokrasi Padang Panjang ini. Dan walikota berharap hasil penelitian ini menjadi bahan untuk penataan tata ruang, pengelolaan DAS peningkatan hasil pertanian dan peningkatan ekonomi masyarakat di Kota Padang Panjang.

“Selamat pak Edwin, semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat dan menjadi kerangka acuan penetapan kebijakan pembangunan oleh pemerintah daerah  dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani,” ungkapnya. (ned)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.