Padang, Rakyat Sumbar–Komisi III DPRD Kota Padang menggelar rapat kerja bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Padang pada Kamis (04/12/2025) untuk membahas kondisi transportasi serta aksesibilitas kota yang terganggu pascabencana. Pertemuan ini menjadi krusial mengingat keterbatasan jalur masuk ke Kota Padang dan meningkatnya kebutuhan logistik bagi warga terdampak.
Dalam rapat tersebut, Dishub memaparkan berbagai langkah darurat yang telah dijalankan guna menjaga kelancaran distribusi bantuan sekaligus mengurai kemacetan di titik-titik vital. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Ances Kurniawan, menegaskan bahwa sejak hari pertama pascabencana, pihaknya langsung menempatkan personel di lokasi rawan macet untuk memastikan bantuan kemanusiaan tidak terhambat.
“Dishub langsung mengefektifkan personel ke titik-titik yang rawan macet. Kami memastikan bantuan dari pusat dan lembaga kemanusiaan tidak terhambat ketika masuk Kota Padang. Selain itu, kami juga memberikan bantuan internal kepada petugas Dishub yang turut menjadi korban,” ujar Ances.
Saat ini, jalur Sitinjau Lauik–Indarung menjadi satu-satunya akses utama yang masih dapat dilalui. Ketergantungan pada jalur tunggal ini memperparah kepadatan, terutama bagi kendaraan logistik yang menjadi tulang punggung distribusi bantuan. Mengacu pada Pergub terkait pembatasan operasional truk, Dishub menerbitkan edaran khusus yang membatasi truk masuk Kota Padang hingga 8 Desember 2025, kecuali kendaraan vital seperti truk sembako, tangki air, BBM, dan pengangkut bantuan.
Di sisi lain, Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Helmi Moesim, menyoroti dampak serius akibat terputusnya jalur Padang–Solok. Menurutnya, terganggunya suplai bahan pangan dan air bersih mulai dirasakan masyarakat Kota Padang.
“Kita menghadapi situasi darurat. Jalur Padang–Solok yang macet parah membuat suplai bahan pokok tersendat. Ini terlihat dari harga cabai yang melonjak hingga langkanya air isi ulang,” ungkap Helmi.
Kondisi ini diperburuk dengan terhentinya pasokan air baku dari Mata Air Gunung Talang, Solok, yang menjadi sumber utama kebutuhan air bersih Kota Padang. Banyak depot air minum terpaksa tutup karena suplai tidak kunjung datang.
Helmi menekankan perlunya koordinasi menyeluruh lintas instansi agar jalur logistik pulih secepatnya. Ia menegaskan bahwa penanganan tidak cukup hanya di tingkat kota, tetapi harus melibatkan pemerintah provinsi hingga kabupaten tetangga.
“Kita tidak bisa mengandalkan satu instansi saja. Ini darurat. Dishub, BPBD, PDAM, Dinas Sosial, sampai pemerintah provinsi harus duduk bersama memastikan jalur logistik kembali normal,” tegasnya.
Meski begitu, Helmi mengapresiasi langkah cepat Dishub dan mendorong penyusunan mitigasi jangka pendek maupun jangka panjang. Menutup rapat, Ances memastikan bahwa seluruh personel Dishub akan terus dikerahkan untuk mengamankan jalur vital dan memastikan Kota Padang tidak terisolasi.
“Fokus kami adalah memastikan Kota Padang tetap terhubung. Selama masa tanggap darurat, seluruh personel kami bekerja siang malam menjaga kelancaran arus bantuan,” ujarnya.(Edg)
