Padang, rakyatsumbar.id— Derasnya arus informasi politik di media sosial menjadi tantangan bagi pemilih pemula menjelang Pemilu 2029.
Untuk membekali generasi muda agar mampu menentukan pilihan secara rasional dan bertanggung jawab, Tim Pengabdian kepada Masyarakat Departemen Ilmu Politik Universitas Andalas (Unand) telah memberikan pendidikan politik kepada 37 siswa kelas XII.3 SMAN 16 Padang pada 5 Oktober 2026 yang lalu.
Kegiatan bertajuk “Menjadi Pemilih Cerdas di Era Digital Menuju Pemilu 2029” tersebut menghadirkan empat dosen Departemen Ilmu Politik Unand sebagai pemateri.
Ketua tim pengabdian, Lusi Puspika Sari, S.IP., M.IP., menjelaskan kegiatan ini juga melibatkan mahasiswa sebagai bagian dari upaya memperkuat literasi politik generasi muda.
“Selain saya sendiri, Lusi Puspika Sari, S.IP., M.IP, Departemen Ilmu Politik Unand juga melibatkan Doni Hendrik, S.IP., M.Soc.Sc., Dr., Billy Febrima Hidayat, S.IP., M.IP., dan Dr. Aidinil Zetra, S.IP., M.A. Kegiatan ini juga didukung mahasiswa Ilmu Politik, Sauma Anjeli dan Hidayatul Ikhsan, sebagai bagian dari tim pengabdian,” ucapnya saat ditemui di FISIP Unand, Selasa (13/10/2026).
Dalam pemaparannya, Lusi memperkenalkan konsep pemilih rasional, yakni pemilih yang menentukan pilihan berdasarkan informasi terverifikasi, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, program kerja, rekam jejak kandidat, serta konsekuensi dari keputusan politik yang diambil.
“Pemilih rasional tidak harus menentukan pilihan yang sama, tetapi memiliki dasar pertimbangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Sementara itu, Doni Hendrik, S.IP., M.Soc.Sc., Dr., mengajak siswa bersikap kritis terhadap informasi politik yang beredar di media sosial.
Ia memperkenalkan prinsip “STOP–CEK–PIKIR–PUTUSKAN”, yaitu menghentikan kebiasaan langsung mempercayai atau membagikan informasi, memeriksa sumbernya, mempertimbangkan bukti dan konteks, lalu memutuskan apakah informasi tersebut layak dipercaya.
Melalui materi tersebut, siswa diajak memahami bahwa popularitas kandidat di media sosial tidak selalu mencerminkan kualitas maupun kebenaran informasi yang disampaikan. Jumlah pengikut, frekuensi kemunculan, dan tingginya interaksi di media sosial tidak otomatis menjadi ukuran kelayakan seorang kandidat.
“Karena itu, pemilih muda perlu membandingkan informasi dengan program, rekam jejak, dan bukti yang dapat diverifikasi sebelum menentukan pilihan,” ungkap Lusi.
Materi berikutnya disampaikan Dr. Aidinil Zetra, S.IP., M.A., yang menekankan pentingnya tanggung jawab pemilih dalam menentukan arah politik.
Menjadi pemilih cerdas tidak cukup hanya dengan menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara, tetapi juga harus dibarengi kemampuan mengumpulkan dan memverifikasi informasi, menilai program serta rekam jejak calon, dan mempertimbangkan dampak pilihan.
Dalam kegiatan itu, siswa juga mengikuti simulasi atau role play kampanye. Mereka dihadapkan pada dua pasangan calon dengan tawaran berbeda. Pasangan pertama mengusung program yang berfokus pada pendidikan, sedangkan pasangan kedua menawarkan bantuan sosial dan praktik serangan fajar. Siswa kemudian diminta menentukan pilihan sekaligus menjelaskan alasan di balik keputusan mereka.
“Hasil simulasi menunjukkan sebagian besar siswa memilih pasangan yang menawarkan program pendidikan. Hasil tersebut menjadi bahan diskusi mengenai pertimbangan program jangka panjang dibandingkan keuntungan material yang diterima secara langsung,” jelas Lusi.
Antusiasme peserta juga terlihat dalam sesi tanya jawab. Sejumlah siswa mengajukan pertanyaan mengenai istilah politik seperti oligarki dan patronase, tata cara menggunakan hak pilih, serta mekanisme pemungutan suara bagi pemilih yang berada di luar kota atau luar negeri saat pemilu berlangsung.
Mereka juga mempertanyakan alasan anggota TNI tidak memiliki hak pilih.
“Berbagai pertanyaan tersebut memperlihatkan pentingnya pendidikan politik yang tidak hanya membahas informasi digital, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai konsep dasar dan mekanisme penyelenggaraan pemilu,” ungkapnya.
Lusi turut mengingatkan siswa agar memastikan status mereka telah terdaftar secara resmi sebagai pemilih sebelum hari pemungutan suara.
Pemahaman mengenai hak dan prosedur pemilu menjadi bagian penting dari kesiapan pemilih pemula agar dapat berpartisipasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui kegiatan ini, Tim Pengabdian kepada Masyarakat Departemen Ilmu Politik Unand berharap literasi politik siswa SMAN 16 Padang semakin kuat menjelang Pemilu 2029. Pemilu tidak semestinya dipahami sebatas momentum mencoblos, tetapi juga sebagai proses menentukan arah kebijakan dan masa depan publik.
“Dengan kemampuan memeriksa informasi, membandingkan program, menilai rekam jejak, serta menghargai perbedaan pilihan, pemilih muda diharapkan dapat menggunakan hak politik secara kritis, rasional, dan bertanggung jawab,” tutup Lusi. (edg)
