Padang, Rakyat Sumbar — Rangkaian bencana hidrometeorologis yang melanda Sumatera Barat menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kembali arah pembangunan dan tata ruang daerah. Perubahan kondisi lingkungan pascabencana dinilai perlu dikaji secara mendalam agar pembangunan ke depan berlangsung di kawasan yang aman sekaligus sesuai dengan daya dukung lingkungan.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Tata Lingkungan 2026 Wilayah Barat yang digelar di Convention Hall Universitas Andalas (UNAND), Kamis (20/8). Rakornis mengusung tema “Tata Lingkungan Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Pascabencana Hidrometeorologis.”
Kegiatan tersebut diisi kuliah umum Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, sekaligus mempertemukan pemerintah, akademisi, kementerian dan sejumlah perguruan tinggi untuk membahas masa depan tata kelola lingkungan pascabencana.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan kondisi pascabencana di Sumbar masih terus berkembang. Bahkan, perubahan lingkungan dan pergerakan patahan di sejumlah wilayah menghasilkan data-data baru yang perlu dikaji dan diuji secara lebih mendalam.
“Dampaknya sangat besar, kerusakan dan kerugiannya juga sangat besar. Tentu ini menyebabkan adanya perubahan-perubahan,” ujar Mahyeldi.
Menurutnya, berbagai perubahan tersebut tidak boleh diabaikan dalam menyusun perencanaan pembangunan. Pemerintah daerah, kata Mahyeldi, telah merekomendasikan agar berbagai temuan dan perubahan kondisi lingkungan menjadi perhatian kementerian terkait.
“Begitu penting dan mendasarnya kajian ini, karena akan menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan,” katanya.
Menentukan Kawasan yang Aman
Mahyeldi menegaskan, salah satu pekerjaan penting pascabencana adalah memastikan kawasan yang masih aman untuk pembangunan dan pengembangan.
Kajian mendalam diperlukan untuk menentukan wilayah yang dapat dibangun, kawasan yang dapat dikembangkan, serta daerah yang harus mendapatkan perlindungan khusus.
“Perlu ada pengkajian-pengkajian lebih mendalam lagi, mana daerah yang aman untuk dibangun dan mana daerah yang aman untuk dikembangkan,” ujarnya.
Kajian tersebut, lanjutnya, tidak hanya menyangkut permukiman dan pembangunan infrastruktur. Seluruh bentuk pemanfaatan ruang harus diperhitungkan berdasarkan kondisi dan daya dukung lingkungan masing-masing wilayah.
Mulai dari kawasan ekonomi, pertanian, industri, ruang publik, kawasan budaya hingga potensi sumber daya alam harus ditentukan berdasarkan kajian yang komprehensif.
“Mana yang bisa dieksplorasi dan mana yang tidak, mana yang bisa dibangun dan mana yang tidak, semuanya harus dikaji,” tegas Mahyeldi.
Dengan demikian, pembangunan tidak dilakukan hanya berdasarkan kebutuhan ruang, tetapi juga mempertimbangkan faktor keamanan, risiko bencana dan kemampuan lingkungan dalam menopang aktivitas manusia.
Mahyeldi mengatakan hasil kajian pascabencana nantinya akan menjadi bahan penting dalam penyusunan maupun penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Sumatera Barat.
“Semua ini nantinya akan dikembangkan sehingga lahir RTRW, kemudian menyusul RDTR yang akan menjadi panduan pemanfaatan ruang di daerah,” katanya.
Ia berharap hasil Rakornis dapat diterjemahkan menjadi kebijakan konkret dalam pembangunan Sumatera Barat.
“Alhamdulillah, forum ini mendapat perhatian yang luar biasa. Mudah-mudahan hasil diskusi hari ini bisa kita masukkan dalam peraturan dan kebijakan pembangunan di Sumatera Barat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota,” ujarnya.
Diaz Soroti Sampah hingga Perubahan Iklim
Sementara itu, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono dalam kuliah umumnya menyoroti sejumlah persoalan lingkungan yang semakin mendesak, mulai dari sampah, perubahan iklim hingga meningkatnya ancaman bencana hidrometeorologis.
Diaz mengawali pemaparannya dengan mengingatkan bahwa sejak peradaban tertua, manusia cenderung membangun kehidupan di sekitar aliran sungai. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya air bagi keberlangsungan kehidupan.
Namun, seiring perkembangan zaman, sumber air menghadapi berbagai ancaman pencemaran, salah satunya akibat sampah.
“Sejak peradaban tertua, manusia hidup di hilir sungai. Ini membuktikan bahwa kebutuhan manusia terhadap air sangat tinggi. Namun, saat ini air banyak dicemari oleh sampah dan pada akhirnya dapat tercemar mikroplastik,” ujarnya.
Menurut Diaz, persoalan lingkungan juga tidak dapat dilepaskan dari perubahan iklim. Indonesia sebagai bagian dari komunitas global memiliki komitmen dalam upaya mitigasi perubahan iklim melalui kerangka United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dan Paris Agreement.
Salah satu upaya tersebut adalah menurunkan emisi karbon. Diaz mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, ikut mengambil peran melalui perubahan perilaku sehari-hari, termasuk mendorong penggunaan transportasi umum.
“Pengurangan emisi karbon bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Kita semua dapat berkontribusi melalui kebiasaan sehari-hari, salah satunya dengan lebih aktif menggunakan kendaraan umum,” jelasnya.
Pilahkan Sampah dari Hulu
Persoalan sampah menjadi salah satu perhatian utama Diaz. Ia menegaskan bahwa pemilahan sampah sejak dari sumber merupakan langkah mendasar untuk mewujudkan target Indonesia Bebas Sampah 2029.
“Pemilahan sampah dari hulu untuk mewujudkan Indonesia bebas sampah tahun 2029. Karena jika tidak dipilah, secanggih apa pun sistem kita saat ini tidak akan berfungsi maksimal,” tegasnya.
Menurut Diaz, teknologi pengelolaan sampah tidak akan berjalan optimal apabila sampah yang masuk ke dalam sistem tidak terlebih dahulu dipilah.
Karena itu, kesadaran masyarakat untuk memilah sampah dari sumber menjadi kunci dalam membangun tata kelola lingkungan yang berkelanjutan.
Tak hanya sampah dan perubahan iklim, Diaz juga menyoroti perkembangan teknologi kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI).
Menurutnya, pemanfaatan AI juga memiliki konsekuensi terhadap lingkungan karena membutuhkan konsumsi energi listrik dan air dalam jumlah besar.
Karena itu, perkembangan teknologi harus diiringi kesadaran terhadap dampak lingkungan. Penggunaan AI perlu dilakukan secara bijak dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan energi dan sumber daya yang digunakan.
UNAND Dorong Ekonomi dan Lingkungan Berjalan Seimbang
Rektor UNAND Efa Yonnedi menegaskan bahwa tata kelola lingkungan tidak boleh ditempatkan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan pembangunan ekonomi.
Menurutnya, pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan justru harus berjalan beriringan.
“Tata kelola lingkungan tidak boleh kontradiktif dengan pembangunan ekonomi, tetapi harus berjalan bersama. Menurut kami, pendekatan yang paling cocok adalah pendekatan ekonomi lingkungan untuk memastikan pembangunan dan ekonomi berjalan secara seimbang,” jelas Efa.
Ia mengatakan UNAND terus berupaya menerapkan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan lingkungan di kawasan kampus, salah satunya melalui target zero waste yang masih terus diupayakan.
UNAND juga mengembangkan berbagai kerja sama untuk mendukung pengelolaan lingkungan, termasuk dengan PT Semen Padang dalam berbagai program lingkungan dan keberlanjutan.
Selain pengelolaan sampah, UNAND turut berkontribusi dalam pemulihan lingkungan di kawasan terdampak bencana.
Salah satu upaya terbaru dilakukan melalui penanaman kembali ribuan bibit pohon di sejumlah wilayah terdampak bencana.
“UNAND juga aktif menghijaukan kembali daerah-daerah pascabencana. Baru-baru ini kita melakukan penanaman 3.800 bibit pohon di daerah terdampak bencana,” ungkapnya.
Efa sebelumnya juga menegaskan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan harus dipandang sebagai modal alam (natural capital) yang memiliki nilai ekonomi.
Ia merujuk Global Risks Report World Economic Forum yang dalam lebih dari satu dekade terakhir konsisten menempatkan risiko lingkungan, seperti perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati dan cuaca ekstrem, sebagai salah satu risiko terbesar dunia.
“Ini bukan lagi proyeksi jangka panjang. Ini adalah realitas yang kita hadapi hari ini, di ruangan ini, di provinsi kita sendiri,” tegas Efa.
Ia menyebut rangkaian banjir bandang, longsor dan degradasi daya dukung lingkungan di kawasan hulu Sumatera Barat sebagai cermin adanya ketidakseimbangan antara laju pembangunan dengan kemampuan ekosistem menopangnya.
Karena itu, UNAND siap berkontribusi melalui riset terapan mengenai ekoregion, pemulihan lanskap pascabencana hingga penyusunan kebijakan berbasis bukti.
Rakornis tersebut diharapkan tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi menghasilkan rumusan kebijakan yang konkret dan implementatif. Kolaborasi pemerintah, kementerian, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat dan generasi muda dinilai menjadi kunci dalam membangun Sumatera Barat yang lebih tangguh menghadapi perubahan iklim dan bencana hidrometeorologis.
“Semoga forum ini melahirkan rumusan kebijakan yang konkret, implementatif, dan mampu menjawab tantangan tata lingkungan pascabencana hidrometeorologis, tidak hanya untuk Sumatera Barat, tetapi untuk Indonesia secara keseluruhan,” pungkas Efa.(mul)
Sumbar Berbenah Pascabencana, Kaji Ulang Tata Ruang dan Daya Dukung Lingkungan
