Raja Pane tak Etis
Oleh: Basril Basyar
Opini Raja Pane yang diturunkan di media digital www.ceknricek.com sangat disesalkan.
Lagi-lagi Raja Pane sebagai anggota Dewan Kehormatan mengumbar masalah internal PWI ke ruang publik.
Padahal, tanggal 6 Januari 2023 sudah dilaksanakan rapat lengkap DK, PH dan Wanhat. Sudah ada keputusan, tetap melantik pengurus PWI Sumbar. Tapi anehnya di luar arena rapat, DK mengekspose lagi masalah internal ke berbagai group anggota PWI.
Dewan Kehormatan masih berkutat bahwa Pengurus Harian melanggar aturan. Dalam tulisannya Raja Pane menyebutkan, sudah ramai diketahui adanya perselisihan pendapat antara Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (DK PWI) dengan Pengurus Harian (PH) PWI, terkait dengan pemilihan dan pelantikan Basril Basyar sebagai Ketua PWI Sumatera Barat (Sumbar). Itu alenia pertama tulisan Raja.
Soal perselisihan pendapat ini sudah dibahas dalam rapat lengkap Pengurus Harian, Dewan Kehormatan dan Dewan Penasehat, tanggal 6 Januari 2023 atau seminggu setelah pengurus PWI Sumbar terpilih dipanggil pengurus PWI Pusat (Jumat, 30 Des 2022.)
Seminggu kemudian PWI Pusat rapat gabungan 6 Januari 2023
yang memutuskan tetap melantik Basril Basyar beserta pengurus PWI Provinsi Sumbar.
Tentu ada alasan yang kuat, kenapa Pengurus Harian melaksanakan pelantikan. Yang jelas masalah ini sudah dibahas dan diputuskan dalam rapat gabungan itu.
Menjawab pernyataan Raja Pane dalam tulisan itu, dikatakan bahwa “DK PWI menyebutkan, Basril tidak berhak mengikuti pemilihan Ketua PWI Sumbar karena saat itu dia masih berstatus Pegawai Negeri Sipil yakni dosen di Universitas Andalas.
Ini sesuai dengan Pasal 16 ayat 2 Kode Perilaku Wartawan PWI yang disahkan di Kongres PWI Solo tahun 2018.
Perlu saya sampaikan lagi kepada Raja Pane anggota DK PWI Pusat, bahwa Kode Perilaku yang saudara kemukakan itu lahir pada Kongres PWI Solo tahun 2018.
Pengesahannya masih debatbel. Saya mendapatkan dokumen, bahwa yang diaktanotariskan dan didaftarkan ke Kementerian Kumham, baru susunan kepengurusan PWI Pusat. Tidak ditemukan pengesahan PD/PRT, begitupun Kode Perilaku Wartawan yang saudara jadikan senjata untuk menghantam pengurus PWI Sumbar terpilih.
Sesuai dengan akta notaris Refki Ridwan SH, MBA, SpN, saya temukan bahwa yang dikatakan dan didaftar ke Kemenkumham hanya Pernyataan Keputusan Kongres XXIV Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Pusat tentang Susunan dan Personalia Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia periode 2018-2023, tertanggal 27 Mei 2019. No. 11.
Tidak ditemukan akta notaris maupun bukti pendaftaran tentang PD/PRT dan Kode Perilaku Wartawan ke Kementerian Hukum dan Ham. Bagaimana anda bisa berkutat memberlakukan sesuatu tanpa dasar yang kuat?
Satu lagi ingin saya sampaikan bahwa, Kode Perilaku Wartawan yang selalu saudara usung itu diberlakukan ketika kita menjalankan profesi. Bagaimana kita diatur dalam kode perilaku selalu bersikap baik. Pasal 3 di dalam kode perilaku umpamanya menjelaskan tujuan dari kode perilaku, yaitu memperjelas hak-hak dan kewajiban wartawan dalam menjalankan tugas-tugas operasional. Ayat 2, menjelaskan KPW ini untuk menjadi pedoman operasional perilaku wartawan dalam menjalankan profesinya.
Tidak benar, kalau soal keanggotaan diatur di KPW. Sudah beberapa profesor dan pakar hukum yang saya minta pendapatnya. Semua mengatakan letak pasal 16 ayat 2 itu bukan di KPW. Kalau ingin tegas, cantumkan di PD/PRT.
Pemberlakuan sebuah aturan itu, bukan ke belakang, ya Raja Pane. Ke depan. Tujuan sebuah aturan dibuat di dalam organisasi untuk mampu mengantisipasi dinamika organisasi yang cepat berubah. Bukan ke belakang.
Saya sudah jadi anggota PWI sejak 1982. Saya rasakan bagaimana denyut jantung organisasi. Sudah 40 tahun saya menjadi anggota PWI. Sesuai pasal 8 ayat 4 Peraturan Rumah Tangga, saya diberikan kartu seumur hidup. Keanggotaan saya berakhir, kalau saya meninggal, mengundurkan diri atau tidak menjalankan tugas profesi lagi.
Jadi saya ingatkan DK, jangan sewenang-wenang. Semua anggota DK sudah saya kenal sejak lama. Saya bukan kaleng-kaleng dan bukan juga sebagai penyusup, seperti yang pernah dituduhkan.
Saya sedih membaca judul berita di ceknricek “Soal Kemelut PWI, Bukan Orangnya, Tapi Kelakuannya”. Seakan semua hubungan silaturahim dan kekerabatan sudah terkoyak habis dan selesai, hanya karena PWI. Saya rasa pernyataan itu tidak etis dalam komunitas PWI.
Bagaimana kita membangun bangsa yang besar, kalau cara berfikir seperti ini.
Saya ingatkan, ini organisasi besar yang perlu diselesaikan dengan pikiran dan jiwa besar. Di sini beragam latar belakang anggota, pendidikan, budaya, ekonomi dan perilaku. Semua anggota harus terjamin hak- haknya. Tidak dizalimi, diuber dan dipermalukan. (*)
