Personel Ditpolairud Polda Sumbar Kawal Distribusi Logistik Pilkada ke Mentawai
Kapolda Sumbar Irjenpol Toni Harmanto, (tengah) didampingi Kabid Humas Kombespol Satake Bayu, dan Dirpolairud Kombes Pol Sahat M. Hasibuan, saat memberikan keterangan terkait pengamanan pendistribusian logistik Pilkada 2020 ke Mentawai. (HANDIYANUAR)
Padang, Rakyat Sumbar — Personel Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Sumbar, akan mengawal pendistribusian logistik Pilkada 2020 ke Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pengawalan ini lantaran Mentawai termasuk daerah yang rawan.
“Kita sudah siapkan rencana untuk pendistribusian Pilkada yang direncanakan nanti di hari Kamis, 3 Desember 2020,” kata Kapolda Sumbar Irjeponpol Toni Harmanto, usai syukuran Dirgahayu ke 70 Korpolairud di Mako Ditpolairud, Bungus, Selasa (1/12) siang.
Ia melanjutkan, ada regulasi kapal yang akan digunakan untuk mendistribusikan logistik Pilkada 2020 seperti surat surat, dan lainnya. Regulasi ini supaya pendistribusian bisa dilaksanakan dengan maksimal yang pengawalannya oleh personel Ditpolairud Polda Sumbar.
“Tentunya ada regulasi kapal yang berangkat ke sana, sehingga menghindari keterlambatan makanya keberangkatan untuk distribusi logistik Pilkada itu akan dilakukan pada hari Kamis di Mentawai, serta pulau-pulau di sana,” ujar Toni.
Ia menyampaikan, personel yang akan mengawal pendistribusian logistik Pilkada disesuaikan dengan kapasitas kapal. Langkah ini dilakukan untuk menghindari tidak terjadinya persoalan dari transportasi kapal tersebut.
“Namun, yang paling penting adalah keselamatan dan bisa lancarnya distribusi logistik untuk Pilkada di kepulauan yang memang harus dibantu oleh Polairud,” ucap Toni.
Ia menyebutkan, Kabupaten Kepulauan Mentawai berpotensi rawan Pilkada, dengan jarak tempuh apabila menggunakan kapal cepat seperti Mentawi Fast sekitar 3-4 jam.
“Kita tahu sekarang ini memang Mentawai dengan lokasi yang cukup jauh, kalau dengan Mentawai Fast itu antara 3-4 jam, ini dengan kapal-kapal kita mungkin juga akan lebih panjang,” beber Toni.
Menurut Toni, untuk memaksimalkan pengamanan di perairan Sumbar, Ditpolairud Polda Sumbar, mempunyai sekitar 12 kapal berbagai tipe. Pengajuan penambahan kapal sebanyak dua unit tipe C juga sudah dilakukan ke Mabes Polro.
“Kita juga dengan kapasitas dengan kapal yang kita miliki maksimalkan yang ada, kalaupun nanti ada upaya-upaya lahi dalam 1-2 hari menggandeng rekan rekan yang mungkin kemitraan masyarakat para pengusaha yang memiliki kapal untuk itu (Pengawalan) paling tidak tetap harus ada proses pengawalan dari Polairud,” jelas Toni.
Ia menyebutkan, personel Ditpolairud Polda Sumbar diharapkan mampu mencegah distribusi atau peredaran narkotika di perairan Sumbar, serta kejahatan transnasional (kejahatan lintas batas negara).
“Distribusi narkoba dari transportasi air perlu diawasi, masuknya narkoba melalui jalur kapal. Ini masalah narkoba, kita tahu segala cara mereka lakukan untuk bisa menyebarkan barang haram ini,” sebutnya.
Ia mengakhiri, terkait kejahatan transnasional yang sangat perlu diantisipasi adalah penyelundupan benih lobster ke luar negeri. Selain itu juga ada kejahatan di perairan yang perlu dicegah, seperti menggunakan bom saat menangkap ikan.
“Kita tahu kayak penjualan benih lobster ke luar negeri, itu kan ada regulasinya juga, tentunya ini akan kita coba ungkap, kemudian kejahatan perairan yang lainnya penggunaan bahan peledak di laut kemungkinan juga kapal-kapal asing yang melintas mencuri ikan hasil budaya laut kita itu juga waspadai,” pungkas Toni. (byr)
