Agam, Rakyat Sumbar – Demokrasi sejati bukan hanya soal pengumpulan aspirasi masyarakat, melainkan bagaimana aspirasi itu diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program yang nyata demi kesejahteraan bersama. itulah inti pesan yang disampaikan Nevi Zuairina, Anggota DPR RI Fraksi PKS dalam dialog inspiratif bersama Kelompok Tani Kabupaten Agam beberapa waktu lalu di kantor DPD PKS Agam, Sumatera Barat.
Sebagai istri dari Irwan Prayitno, dua periode Gubernur Sumbar, Nevi mengajak masyarakat agar pembangunan daerah berakar pada Empat Pilar Kebangsaan—Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. “Empat Pilar bukan hanya materi yang dipelajari, melainkan pedoman hidup yang harus diwujudkan dalam tindakan dan kebijakan,” tegas Nevi yang mendapat sambutan antusias peserta dialog.
Dialog tersebut menampilkan beragam aspirasi warga mulai dari kebutuhan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan UMKM, hingga pengembangan ruang kreativitas bagi generasi muda. Kelompok Tani secara khusus menyoroti perbaikan pelayanan publik dan peningkatan akses pendidikan sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat desa.
Nevi memandang Kabupaten Agam sebagai wilayah dengan tantangan kompleks namun potensi besar. “Partisipasi seluruh masyarakat adalah kekuatan utama agar pembangunan inklusif dan berkeadilan dapat diwujudkan,” katanya. Dengan fungsi legislasinya di DPR RI dan MPR RI, Nevi berkomitmen memperjuangkan kebutuhan rakyat melalui pengawasan dan penganggaran yang tepat sasaran.
Dalam momentum Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bertema Dari Aspirasi Menjadi Aksi, Nevi menekankan pentingnya membangun kebijakan yang kuat berdasarkan suara rakyat yang didengar dan dipenuhi. Kehadirannya di forum tersebut adalah cermin nyata legislatif yang mengedepankan inklusivitas dan keberpihakan kepada masyarakat luas.
Selain aspek sosial, Nevi juga menyampaikan sambutan sebagai anggota DPR RI yang peduli pada pembangunan berwawasan lingkungan. Ia mengingatkan bahwa pembangunan nasional harus berbasis pada prinsip keberlanjutan agar kemajuan ekonomi tidak merusak ekologi dan membawa kerugian jangka panjang.
Dalam sambutannya, Nevi menyebutkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menunjukkan lebih dari 90% bencana di Indonesia adalah hidrometeorologi, berhubungan erat dengan kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. “Jika kita tidak mengubah arah pembangunan menjadi lebih hijau, kerugian ekonomi bisa mencapai ratusan triliun rupiah per tahun,” ujarnya.
Nevi menegaskan, pembangunan berkelanjutan adalah kewajiban moral dan konstitusional. Eksploitasi sumber daya alam dan kebijakan investasi harus mematuhi standar amdal yang ketat dan berpihak pada kelestarian alam. Fraksi PKS yang diwakilinya terus mengawal penguatan anggaran untuk energi terbarukan, pengelolaan limbah terpadu, dan pemulihan lahan kritis, agar target Net Zero Emission dapat tercapai secara adil tanpa membebani rakyat kecil.
Lebih jauh, Nevi mengajak masyarakat dan kelompok-kelompok lokal sebagai mitra utama pelestarian lingkungan, karena peran serta mereka dalam menjaga sumber air, mengelola sampah, dan menolak pembalakan liar adalah fondasi ketahanan ekologi bangsa.
Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Agam, diharapkan menjadi daerah yang “tidak meninggalkan siapa pun.” Dialog dan partisipasi warga menjadi nafas utama pembangunan berkeadilan yang tidak sekadar jargon, tetapi aksi nyata menjawab kebutuhan semua lapisan masyarakat.
“Kita ingin pembangunan yang menumbuhkan ekonomi, menyejahterakan rakyat, dan menjaga bumi tempat kita berpijak,” tutup Nevi dengan penuh semangat.
Dalam perjalanan membangun daerah, figur seperti Nevi Zuairina hadir sebagai penghubung antara aspirasi rakyat dan kebijakan negara, mewujudkan mimpi masyarakat Agam yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. (fwi)
