Musrenbangkel Harus Selaras Dengan RPJMD.

Solok,rakyatsumbar.id-Pemko Solok melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Kota Solok menegaskan kepada seluruh SKPD, Kecamatan dan Kelurahan untuk menyelaraskan usulan Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) dengan RPJMD.

“Dalam Musrenbang ini tidak boleh melabrak regulasi dan harus sejalan dengan visi misi Walikota Solok yang tertuang dalam RPJMD,”kata kepala Bappeda Kota Solok, Desmon, Selasa (23/1/2024).

Menurutnya, berbagai usulan di Musrenbang seluruh Kota Solok ini sangat banyak tentu tidak bisa semuanya diakomodir karena anggaran terbatas, jadi setiap kelurahan diharuskan memilih mana yang memang paling prioritas.

Musrenbang Kelurahan merupakan proses musyawarah masyarakat tentang pembangunan dilingkungan kelurahan yang dilaksanakan guna untuk mendapatkan suatu kesepakatan diantara masyarakat di setiap daerah yang akan diadakan pembangunan.

Forum ini melibatkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka, dalam proses pembangunan yang akan dilaksanakan, tentang bagaimana yang seharusnya dilakukan pemerintah serta sebaliknya yang harus dilakukan masyarakat dalam pembangunan yang akan dilaksanakan.

Ia juga menekankan bahwa program dan kegiatan yang akan diusulkan harus bermanfaat terhadap masyarakat banyak karena pembangunan yang baik adalah pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakatnya.

Lebih lanjut, pihaknya selalu mewanti-wanti setiap Kelurahan dalam pembangunan harus melibatkan oleh seluruh sektor dari berbagai unsur di kelurahan

Sebab, sebelum Musrenbang Kelurahan diadakan, perlu untuk mengantongi pendapat-pendapat setiap RW dan RT, sehingga ada pemerataan.

“Dengan itu, maka akan lebih maksimal dalam mewujudkan kualitas perencanaan perencanaan pembangunan dengan lebih meningkatkan kemampuan mengakomodir aspirasi masyarakat, memberdayakan masyarakat dan memberdayakan sumber daya lokal,” pungkasnya.

Sebelumnya, Lurah Koto Panjang Jimmi Muhara, mengatakan bahwa Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan merupakan penentu pembangunan ke depan. Sebab itu, kualitasnya harus baik. Apa saja yang menjadi urusan di kelurahan akan menjadi dasar pembahasan di musrenbang kecamatan hingga tingkat kota.

“Kualitas musrenbang di tingkat kelurahan harus baik. Karena pembangunan berawal dari musrenbang. Tanpa adanya Musrenbang Kelurahan, seluruh proses tidak akan berjalan,” Terangnya ketika memberikan paparan dalam pembukaan Musrenbang Kelurahan Koto Panjang.

Proses itu sendiri dimulai dari pra musrenbang. Yang idealnya, membahas apa saja permasalahan di wilayah tersebut. Pembahasan inilah yang nantinya menghasilkan solusi atau usulan masyarakat.

“Sebelum ada usulan, harus dilihat dulu apa masalahnya. Kalau itu bukan masalah, tidak perlu dibuat program,” katanya.

Pelaksanaan kegiatan musrenbang di tingkat kelurahan tahun ini berbeda dengan tahun tahun sebelumnya dimana pada tahun sebelumnya anggaran untuk pelaksanaannya berada pada kecamatan sedangkan untuk tahun ini anggarannya berada pada masing-masing kelurahan.

Selanjutnya, Jimmi Muhara berharap dengan adanya kegiatan ini pelaksanaan musrenbang dapat berjalan dengan lancar dan berharap agar usulan-usulan dari masyarakat dapat terealisasi.

Anggota DPRD kota Solok, Hendra Saputra mengatakan, Musrenbang merupakan wadah untuk masyarakat menyampaikan aspirasi yang akan di tampung oleh Pemko Solok. Dan ini akan dijadikan program dan kegiatan nantinya di Pemko Solok.

“Musrenbang bukan hanya semata-mata pembangunan secara fisik tapi juga pembangunan sumber daya manusia dan yang paling penting adalah kita harus memahami bagaimana wilayah kita. Untuk Aspirasi masyarakat nantinya bisa disampaikan ke DPRD melalui pokok-pokok pikiran DPRD, tidak harus melalui musrenbang karena ini merupakan salah satu fungsi DPRD,” tukasnya. (Well)