Padang, rakyatsumbar.id–Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, meminta Wali Kota Padang untuk segera berkoordinasi dengan BPJS terkait skema perlindungan yang paling tepat bagi relawan Kelompok Siaga Bencana (KSB) serta petugas BPBD Kota Padang.
Menurutnya, perlindungan berupa asuransi menjadi kebutuhan mendesak mengingat tingginya risiko kerja di lapangan saat penanganan bencana. Ia menegaskan bahwa kehadiran negara harus benar-benar dirasakan oleh para petugas dan relawan yang berada di garis depan.
“Memberikan perlindungan adalah keniscayaan. DPRD Padang siap mendukung penganggaran asuransi bagi seluruh insan kebencanaan,” ujar Muharlion, Senin (15/06/2026)
Pernyataan tersebut disampaikan saat merespons kegiatan Jambore KSB Kota Padang 2026 yang digelar di Bumi Perkemahan ABG Lubuk Minturun pada 12–14 Juni 2026. Kegiatan itu diikuti sekitar 700 relawan dari 11 kecamatan di Kota Padang melalui Kelompok Siaga Bencana.
Selain menjadi ajang silaturahmi, jambore tersebut juga difokuskan pada peningkatan kapasitas dan sinergi relawan dalam penanggulangan bencana. Namun, Muharlion menyoroti masih minimnya pengetahuan sebagian relawan terkait prosedur keselamatan diri saat bertugas.
Ia menilai pelatihan yang diberikan dalam kegiatan tersebut sangat penting untuk memperkuat kompetensi relawan. Ke depan, ia mendorong agar kegiatan serupa tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menghasilkan jenjang keahlian kebencanaan yang terstruktur.
Muharlion juga menyatakan dukungan terhadap bantuan peralatan dari Pemerintah Kota Padang untuk menunjang kerja relawan di lapangan. Bantuan tersebut meliputi perangkat komunikasi, perlengkapan keselamatan, hingga peralatan evakuasi yang diharapkan dapat meningkatkan keamanan sekaligus efektivitas penanganan bencana.
Dengan adanya dorongan perlindungan asuransi dan penguatan kapasitas ini, diharapkan para relawan kebencanaan di Kota Padang semakin siap dan terlindungi dalam menjalankan tugas kemanusiaan di masa mendatang. (edg)
