Kapolda Sumbar Instruksikan Kapolres Antisipasi Politik Uang Pilkada di Masa Covid-19
Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto, saat diwawancara terkait antisipasi politik uang Pilkada di masa Covid-19 mewabah. (HANDIYANUAR)
“Laporan dari intel pun sampai sekarang ini kan baru mulai berjalan ya (tahapan Pilkada), tetapi ini biasanya pasti dalam setiap kegiatan pemilu itu yang kita tahu memang kita harus antisipasi terkait dengan ini (politik uang),” kata Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto, menjawab Rakyat Sumbar, saat ditanya indikasi politik uang tahapan Pilkada di masa pandemi Covid-19 ini di Mapolda Sumbar, Kamis (18/6) sore.
Ia melanjutkan, untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi politik uang tersebut, pihaknya bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kejaksaan, serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membentuk tim penegakan hukum terpadu (Gakkumdu).
“Gakkumdu sudah (dibentuk). Kita sudah menyusun itu sejak lama, jadi makanya informasi tentang keanggotaan Gakkumdu sendiri sudah kita beri kepada KPU, Bawaslu, kemudian kita sudah pernah bertemu dengan Kejaksaan untuk merumuskan tentang masalah mekanisme teknis dalam penanganan tersebut,” ujar Toni.
Masih kata Toni, ia pun sudah menekankan hal ini kepada setiap Kasatwil (Kepala Satuan Wilayah) atau Kapolres, supaya lebih peka dan membaca situasi yang terjadi di wilayah masing-masing, sehingga lebih siap menghadapi isu yang berkaitan dengan Pilkada ini, termasuk pengamanan.
“Selain itu, juga melihat pemetaan-pemetaan permasalahan yang ada di wilayahnya lagi kan. Kita tahu bahwa ada karakteristik yang dimiliki di wilayah tertentu yang memang juga punya potensi tertentu, dari mungkin para calonnya berasal tempat itu atau juga yang berhubungan dengan kegiatan Pilkadanya itu sendiri,” ucapnya.
Ia melanjutkan, untuk mengamankan Pilkada 2020, pihaknya akan menurunkan personel Polri 2/3 dari kekuatan yang dimiliki. Seluruh personel yang ditugas akan ditempatkan di KPU, Bawaslu, termasuk pengawalan melekat kepada calon melaksanakan tugasnya secara humanis.
“Ya, nanti pada eskalasi mana kita akan segera posisikan itu, (penempatan personel Polri di Bawaslu dan KPU), kan biasanya ada eskalasi tahapan memerlukan mereka untuk kita beri pengamanan khusus,” sebut Toni.
“Ini kan dalam proses juga (pengawalan melekat terhadap calon), karena ada pengunduran waktu kegiatan-kegiatan. Pelatihan terhadap para pengawalnya sudah, sementara kita ini, tetapi dengan agenda yang baru ini diputuskan bulan Desember, kita akan segera mulai,” tambahnya.
Selain itu sambung Toni, ia juga memberikan penekanan kepada seluruh persone Polri, supaya tidak ikut terlibat politik praktis. Sanksi akan diberikan sesuai tingkat kesalahan yang dilakukan personel personel Polri jika ketahuan ikut berpolitik.
“Oh ya, penekanan itu juga disampaikan oleh Pak Kapolri sejak Desember. Saya sendiri sudah beberapa kali menekankan kepada seluruh jajaran anggota untuk tidak boleh ikut dalam politik praktis. Kita sudah berulang-ulang memberikan penegasan tentang sanksi yang akan mereka terima kalau mereka juga ikut dalam politik praktis. Kita ada aturan Perkap, sanksi disiplin sampai kode etik, kalau melihat derajat kesalahan,” ungkapnya.
Ia mengakhiri, Pilkada 2020 di Sumbar harus aman dan kondusif. Oleh sebab itu, seluruh masyarakat di Sumbar diminta menjaga keamanan, ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Dalam waktu dekat akan dilaksanakan deklarasi Pemilu damai, yang sempat tertunda akibat Covid-19.
“Target saya, saya katakan bahwa kita lakukan seluruh proses pemilihan ini dengan jujur dan adil kemudian lebih menjaga persatuan dan kesatuan di wilayah Sumbar khususnya, kemudian menang dan kalah ini juga untuk Sumbar. Deklarasi Pemilu dami sudah kita atur sebetulnya jauh-jauh hari waktu itu, cuma karena ada isu Covid-19 kita tunda dan memang kita sudah punya rencana untuk itu,” tutup Toni. (byr)
