Jernihkan Masalah, DPRD Harus Panggil KONI dan Dispora Sumbar

Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy memberikan selamat kepada taekwondoin Sumbar Delva Rizki yang berhasil meraih medali emas pada PON Riau 2021 lalu.

Padang, rakyatsumbar.id – Kondisi olahraga Sumatera Barat tidak sedang baik-baik saja. Pasca Ronny Pahlawan terpilih sebagai Ketua KONI Sumbar secara aklamasi pada Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub) tahun lalu, dunia olahraga Ranahminang bak hidup segan mati tak mau.

Sederet permasalahan muncul ke permukaan hingga berbuntut pada urungnya pencairan anggaran olahraga.

Imbasnya, proses pembinaan olahraga prestasi terganggu, lantaran pemerintah provinsi ogah mencairkan anggaran KONI melalui Dispora Sumbar .

Hal ini berdampak langsung terhadap para atlet, bukan saja terhambatnya Pelatprov, namun juga menyangkut uang bulanan atlet yang nyaris satu tahun ini tak diterima para duta olahraga.

Hingga triwulan 2023 situasi makin tak terkendali, anggaran tak jua cair. Padahal tahun ini atlet Sumatera Barat bakal mengikuti babak kualifikasi PON 2024 Aceh-Sumut tahun depan.

Bisa dilihat, tidak ada tanda-tanda pelaksanaan Pelatprov, padahal tak lama lagi bakal dilangsungkan Porwil 2023 yang berlangsung di Pekanbaru.

Tak hanya itu, untuk tiket mengikuti PON 2023, beberapa Cabor harus melakoni Para kualifikasi PON seperti Kejurnas dan Pra PON.

Ketua KONI Kota Solok, Rudi Horizon mengaku prihatin dengan kondisi yang terjadi saat ini.

Menurutnya, pemerintah daerah dan KONI Sumbar harus menyudahi polemik yang terjadi.

“Yang dirugikan itu atlet, mereka selama ini sudah muak dengan kondisi yang terjadi. Jangankan hak mereka yang belum terbayar, Pelatprov saja belum jelas sampai saat ini,” ujar Rudi, Sabtu (1/4/2023).

Rudi mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam pembinaan olahraga prestasi.

Menurutnya, KONI adalah perpanjangan tangan dari pemerintah dalam melakukan pembinaan olahraga.

“Sudah semestinya pemerintah memberikan anggaran kepada KONI yang kepengurusannya legal dan diakui oleh KONI Pusat.”

“Kita tentu paham, KONI justru membantu pemerintah dalam pembinaan olahraga prestasi, pemerintah harus hadir dalam kondisi apa pun. Untuk itu, sudahi polemik ini. Jika tidak, sama-sama kita lihat saja kehancuran olahraga Sumatera Barat,” jelasnya.

DPRD Harus Panggil KONI Sumbar

Rudi menyarankan agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sumbar memanggil Ketua dan pengurus KONI Sumbar.

Ia menilai langkah ini akan dapat dijadikan momen bagi DPRD agar mengetahui secara jelas permasalahan yang terjadi.

Selanjutnya, bisa secepatnya mencari solusi dalam menyelamatkan nasib olahraga Sumbar.

“Saya berharap DPRD memanggil KONI Sumbar. Hal ini dirasa perlu, agar wakil rakyat bisa mengetahui apa benar masalah yang terjadi. Kalau perlu hadap-hadapkan keduanya, baik KONI maupun Dispora Sumbar sebagai perwakilan pemerintah,” cetusnya.

Rudi berpandangan, tidak ada masalah yang tak bisa diselesaikan, apalagi ini menyangkut kemaslahatan olahraga daerah.

“Jika ada niat baik tentu masalah ini tidak berlarut-larut seperti saat ini. Makanya, DPRD harus berperan dalam menuntaskan permasalahan ini. Jangan ada lagi pihak-pihak yang diduga memperkeruh situasi yang kurang baik untuk olahraga Sumbar,” sebutnya. tutupnya.

Sudah Sangat Kusut Masai

Sementara itu pengamat sekaligus wartawan olahraga senior Sumatera Barat Nofi Sastra menilai, persoalan olahraga Sumatera Barat saat ini betul-betul sudah sangat kusut masai.

Pengurus KONI sudah hampir 10 bulan terpilih tapi tidak pernah dilantik. Tak hanya soal pelantikan, yang lebih penting dana KONI juga tidak pernah dicairkan.

Di bagian lain, Dispora Sumbar sebagai perpanjangan tangan gubernur di bidang olahraga, juga seperti ada ketergantungan terhadap apa pun itu harus sepengetahuan gubernur.

“Sehingga baik sejak Dedy Diantolani sampai kini Plt Maifrizon, tak ada satupun yang terselesaikan oleh Dispora. Para atlet tetap latihan mandiri tanpa dana. Kontingen cabor berangkat Kejurnas tetap dengan dana sendiri. Kalau pun ada pejabat Dispora datang melihat cabor latihan, itu pun hanya datang kosong tanpa membawa apapun, termasuk harapan sekali pun,” imbuhnya.

Ia menilai, kalau ada ide untuk memanggil baik Dispora maupun KONI dalam menyelesaikan semua masalah ini, rasanya cukup baik.

Namun persoalannya, apakah kedua pihak itu punya niat yang sama untuk menyelesaikan masalah olahraga Sumatera Barat.

“KONI misalnya, sudah berulang kali diajak untuk mediasi, kabarnya saya dengar Ronny Pahlawan sebagai ketua tidak pernah mau hadir. Begitu pula jika ada kesempatan untuk menyampaikan masalah baik itu berupa talkshow di radio dan televisi, utusan KONI juga jarang hadir. Sehingga sampai saat ini kita di luar tidak tahu apa masalahnya karena KONI tidak pernah mau memberikan penjelasan,” cetusnya.

‘”Sehingga maaf, kalau ada yang mengatakan Ronny Pahlawan tidak bertanggungjawab terhadap terpilihnya ia menjadi Ketua KONI, mungkin di satu sisi ada benarnya. Sebab dengan tidak ada penjelasan baik dari Ronny Ompa maupun staf-nya, orang kan tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Sebab kalau memang yang dialaminya sangat menyakitkan misalnya, mbok ya disampaikan kepada masyarakat umum. Biar kita sama tahu masalahnya dan bahkan mungkin bisa mencarikan jalan keluarnya,” detail Nofi menjelaskan.

Penilaian yang sama juga ia tujukan kepada Dispora Sumbar.

Ia mengatakan, kalau pun Plt Dispora Maifrizon dipanggil, ia menyangsikan apakah Kadispora ini memberikan penjelasan segamblang dan sedetail mungkin apa yang terjadi.

Selain karena statusnya yang masih Plt, apakah Maifrizon bisa memberikan jawaban yang pas dan tepat karena secara prinsip jabatannya belum definitif.

Ia mempertanyakan, jika memang ada keputusan yang akan diambil dengan pertemuan KONI-Dispora dan DPRD itu terjadi, bisakah Maifrizon mengambil keputusan?

“Terlepas dari itu semua, rasanya bolehlah kedua institusi ini dipanggil DPRD. Paling tidak dari sana kita bisa tahu masalahnya apa, dan bagaimana jalan keluarnya,” ungkap mantan pengurus KONI Sumbar beberapa periode ini.

Duduk Bersama

Menyangkut mepetnya jadwal kualifikasi PON, apalagi belum adanya persiapan menghadapi agenda penting ini, karena tidak ada anggaran, Nofi Sastra berharap dalam waktu dekat segera ada kejelasannya.

“Banyak unsur yang terlibat dalam hal ini. Baik itu Pemerintah Daerah Sumatera Barat (gubernur dan DPRD), KONI dan Pengprov Cabor. Sejak awak saya selalu meminta agar minimal ketiga unsur ini duduk satu meja untuk mediasi. Rasanya tidak ada masalah yang tidak akan terselesaikan kalau memang Pemda, KONI, Cabor dan termasuk tim yang menuntut ke pengadilan duduk bersama menyelesaikan semua masalah.”

“Misalnya, soal kepengurusan. Kalau memang harus 200 orang pengurus KONI, rasanya tidak ada masalah, sebatas semuanya punya komitmen yang sama yakni akan membangun olahraga Sumatera Barat tanpa pamrih,” ungkapnya.

Ia kembali mempertanyakan, apakah bisa mediasi itu dilakukan.

“Kalau memang KONI yang selama ini saya lihat tidak mau bermediasi, untuk apa kita duduk berhabis hari kalau tidak akan menyelesaikan masalah,” tuturnya.

Nofi melihat, harus ada tarik ulur yang tidak terlalu merugikan pihak-pihak yang bertikai di olahraga ini.

Misalnya, mungkin di satu sisi Ketua KONI mengalah dan menerima orang yang diusulkan pihak lain. Tapi di bagian pihak lain (Pemda misalnya) harus komit untuk menyelesaikan masalah berlarut-larut yang kini menimpa olahraga Sumbar.

Dengan ini, ia meyakini olahraga Sumbar bisa tetap ikut Pra PON, Porwil atau pun Kejurnas Cabor yang sekaligus seleksi PON.

Harus Komit dengan Tugas dan Fungsi Masing-masing

Sebagai pengamat sekaligus wartawan olahraga yang dituakan di Sumbar, Nofi menilai untuk menyelesaikan kisruh olahraga Sumbar, setiap elemen harus komit terhadap tugas dan fungsi masing-masing

Pemda misalnya, komit dengan penyediaan anggaran bagi olahraga, KONI begitu pula, komit dengan pembinaan olahraga prestasi.

Sementara Cabor komit pula untuk mempersiapkan atlet berkualitas yang akan berlaga di Porwil, Kejurnas/Pra PON.

“Namun di balik semua itu, ya sebelum itu bisa terjadi, mediasilah kita terlebih dahulu untuk menyelesaikan kusut masai persoalan administrasi kepengurusan KONI yang kini sepertinya jadi persoalan utama. In Shaa Allah, dengan mediasi, olahraga Sumbar akan terselamatkan. (rif)