Padang, Rakyat Sumbar – Forum Komite Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri se-Kota Padang kembali menggelar rapat penting guna mereview hasil audiensi sebelumnya dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Pertemuan yang berlangsung di sekretariat Forum Komite SMK Kota Padang, Kopi Permindo sebelah Sari Anggrek, kantor Peradi Kota Padang, ini menjadi momentum kritis untuk menegaskan posisi komite sekolah dan memperjuangkan revisi kebijakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang selama ini dinilai menghambat kinerja komite sekolah.
Ketua Forum Komite SMK Negeri Kota Padang, Miko Kamal, menyatakan dengan tegas bahwa hasil pertemuan sebelumnya menegaskan perlunya pemisahan tegas antara BLUD dan komite sekolah sebagai dua entitas lembaga yang berbeda secara kelembagaan. “Kami menunggu tindak lanjut dari Dinas Pendidikan Sumbar apalagi saat ini sudah memasuki tahapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2026. Kami mengharapkan persoalan ini segera diselesaikan agar komite sekolah tidak terus berada dalam posisi yang tidak harmonis,” ungkap Miko Kamal.
Lebih lanjut, Miko menyoroti belum terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur posisi dan fungsi komite sekolah, yang justru menimbulkan ketidakjelasan dan gangguan pada pelaksanaan tugas komite. Kondisi ini berdampak pada rendahnya penerimaan sumbangan komite, sehingga banyak kegiatan dan kebutuhan mendasar sekolah sulit terpenuhi. Miko juga menyoroti praktik pemberian uang transport kepada pejabat yang berkunjung ke sekolah, menyerukan agar hal ini diberantas demi menjaga integritas dan transparansi.
Dalam narasi strategis ke depan, Forum Komite SMK Kota Padang berencana menyurati Gubernur Sumatera Barat dan menembuskan surat tersebut kepada Dinas Pendidikan, Kejaksaan, serta dinas terkait lainnya untuk mendesak penyelesaian kebijakan ini secara menyeluruh.
Selain fokus masalah internal pendidikan, Forum Komite juga mempersiapkan audiensi penting dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumatera Barat. Audiensi ini akan membahas program “SMK Go Global” – inisiatif pemerintah yang bertujuan menjembatani lulusan SMK agar dapat bekerja di luar negeri secara aman, legal, dan profesional. Program ini menawarkan pelatihan keterampilan teknis, sertifikasi profesi, serta penguasaan bahasa asing agar sesuai dengan standar industri global di negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Turki, dan Jerman.
Ketua Forum berharap kolaborasi tersebut dapat membuka akses peluang kerja global yang lebih luas dan memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan sumber daya manusia di Sumatera Barat, sekaligus memperkuat posisi SMK sebagai institusi pendidikan vokasi yang relevan dan adaptif terhadap kebutuhan zaman.
Forum Komite SMK Negeri Kota Padang menegaskan komitmen kuatnya untuk terus berperan aktif dalam memperjuangkan hak dan peran pengurus komite sekolah sebagai mitra strategis pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan serta transparansi tata kelola sekolah.
Dengan langkah nyata ini, Forum Komite menempatkan dirinya sebagai garda depan advokasi pendidikan yang kritis dan konstruktif demi terwujudnya sistem pendidikan inklusif dan profesional di Sumatera Barat.(fwi)
