Cegah Teroris Masuk Sumbar, Gubernur Tekankan Pendatang Wajib Lapor 2X24 Jam

Padang, rakyatsumbar.id – Pernyataan Mabes Polri adanya 1.125 orang jaringan kelompok radikal Negara Islam Indonesia (NII) yang tersebar di Sumbar mendapat tanggapan dari Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah.

Menurutnya informasi itu harus jelas, apakah yang dimaksud betul orang Sumbar atau bukan.

Ia menerangkan, sepanjang sejarah Ranahminang dan Sumater Barat pada umumnya, tidak ada bibit-bibit pemberontakan.

Bahkan sebaliknya, tinta emas sejarah bangsa ini telah mencatat orang Sumbar sebagai para pahlawan pemersatu.

“PRRI hanya sebatas menyampaikan kritikan terhadap kebijakan pusat, bukan hendak berpisah dari NKRI.”

“Masyarakat Sumbar adalah yang terdepan untuk menangkal radikalisme,” tegas gubernur,.

Hal itu ia sampaikan kepada wartawan dalam jumpa pers usai menggelar Rapat Koordinasi Forkopimda, di Gubernuran Sumbar, Rabu (20/4).

“Kecintaannya pada NKRI terlihat  melalui berbagai peristiwa sejarah bangsa ini. Saya sebagai gubernur akan berada di depan memerangi radikalisme ini,” ungkapnya.

Dalam mengantisipasi masuknya paham radikal, Gubernur Sumbar Mahyeldi yang didampingi Wakil Gubernur Audy Joinaldy mengimbau untuk menghidupkan kembali  wajib lapor 2×24 jam.

Hal ini berlaku mulai dari tingkat rukun tetangga (RT) di setiap daerah.

Gubernur juga mengajak masyarakat Sumbar secara bersama-sama saling menjaga dan mencegah radikalisme di lingkungan masing-masing. Termasuk meningkatkan pemahaman, melalui penyuluhan-penyuluhan.

Antisipasi Mudik Lebaran

Sebelumnya, pada Rakor Forkopimda tersebut, selain membahas isu radikalisme, juga membahas berbagai persiapan antisipasi jelang cuti panjang dan mudik lebaran.

Forkopimda bersepakat akan bersinergi dan berkolaborasi mengantisipsi berbagai masalah yang akan terjadi saat mudik lebaran.

Beberapa poin-poinnya adalah persiapan jalan dan lalu lintas, destinasi wisata, keamanan para pemudik. Termasuk kelangkaan BBM dan bahan pokok, kebersihan serta layanan informasi bagi masyarakat.

Untuk antisipasi kepadatan lalu lintas, Polda Sumbar menyiapkan 2.317 personel dari seluruh jajaran. selain itu mendirikan 89 pos yang tersebar di seluruh wilayah Sumbar. Khususnya di lokasi rawan macet, rawan bencana, rawan kriminalitas, dan tempat wisata.

Sementara Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Safar menghimbau agar pemerintah menurunkan Satgas BBM guna melakukan pengawasan di SPBU.

Termasuk mengaktifkan lagi satgas pangan untuk atrisipasi kelangkaan dan lonjakan harga kebutuhan pokok.

Irsyad juga meminta agar layanan kesehatan  beroperasi mulai H-10 dan H+10 tetap siaga.

Terkait hal ini, Kadis Kesehatan Sumbar, dr. Lila Yanwar menyebut telah menyiapkan petugas di 35 pos kesehatan yang siap melayani. (muharman)