Padang, rakyatsumbar.id—Di tengah kondisi keuangan daerah yang masih mengalami defisit sekitar Rp35 miliar, seluruh pos belanja Pemerintah Kota Padang kembali dievaluasi. Tak terkecuali anggaran publikasi yang menjadi perhatian awak media di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Persoalan tersebut mencuat usai rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Padang, Rabu (11/11/2026). Saat ditanya apakah anggaran publikasi juga akan terkena pemangkasan, Ketua DPRD Padang Muharlion menanggapinya dengan santai. “Nah, kalau DPRD tentu nanti kita pertimbangkanlah ya,” ujarnya.
Namun, di balik suasana santai tersebut, persoalan fiskal Kota Padang bukan perkara ringan. Muharlion mengungkapkan, posisi anggaran daerah saat ini masih mengalami defisit sekitar Rp35 miliar.
Kondisi itu dipicu koreksi asumsi pendapatan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, terutama berkurangnya proyeksi penerimaan dari opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan pajak kendaraan bermotor sekitar Rp55 miliar.
Di sisi lain, terdapat rencana penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp53 miliar dari pemerintah pusat. Namun, pemerintah daerah juga kehilangan alokasi dana untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan sebesar Rp18 miliar.
Kombinasi perubahan pendapatan dan transfer tersebut membuat postur anggaran harus kembali dihitung agar tetap seimbang.
Untuk mencari solusi, Banggar DPRD Padang memutuskan menskors rapat selama dua hari. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diminta melakukan pembahasan ulang atau desk terhadap seluruh komponen pendapatan dan belanja. Opsi yang disiapkan yakni mengoptimalkan target pendapatan atau melakukan penyesuaian belanja pada sejumlah pos.
Kini, hasil evaluasi TAPD menjadi penentu arah kebijakan anggaran Kota Padang selanjutnya. Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah daerah dituntut cermat menentukan prioritas.
“Efisiensi harus dilakukan secara terukur, tanpa mengorbankan pelayanan dasar masyarakat maupun kebutuhan publik terhadap keterbukaan informasi pemerintahan,” tutupnya. (edg)
