Padang, rakyatsumbar.id – Persoalan air bersih yang terus dikeluhkan masyarakat Kota Padang menjadi pekerjaan rumah serius pemerintah daerah. Air yang kerap mengalir tidak menentu, pelayanan Perumda Air Minum yang belum maksimal, hingga keterbatasan cakupan layanan mendorong DPRD Kota Padang bergerak menyiapkan pembenahan sistem penyediaan air minum.
Tak tanggung-tanggung, total anggaran sekitar Rp1,1 triliun disiapkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas jaringan perpipaan.
Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Helmi Moesim, mengatakan persoalan tersebut menjadi perhatian serius pihaknya. Melalui rapat dengar pendapat bersama sejumlah pihak terkait, Senin (09/11/2026), Komisi III mulai menghimpun berbagai persoalan sekaligus mencari solusi agar masyarakat memperoleh layanan air bersih yang layak dan berkelanjutan.
Menurut Helmi, pembahasan belum hanya menyentuh persoalan teknis, tetapi juga menyerap langsung keluhan pelanggan. Mulai dari persoalan pemangkasan hingga pelayanan Perumda Air Minum yang dinilai belum memuaskan, seluruhnya menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan.
Sebagai langkah pembenahan jangka panjang, DPRD juga tengah mendorong penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Regulasi ini diharapkan menjadi payung hukum untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan kapasitas penyediaan air, serta memperluas pemerataan akses air bersih di Kota Padang.
Penyusunan Raperda tersebut melibatkan tim penyusun naskah akademik, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Perumda Air Minum Kota Padang. Saat ini, pembahasannya masih berlangsung dan belum memasuki tahap finalisasi.
Helmi mengungkapkan, salah satu persoalan mendasar yang harus segera diatasi adalah masih terbatasnya cakupan pelayanan air bersih. Saat ini, pelayanan Perumda Air Minum baru menjangkau sekitar 52 persen wilayah atau kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran layanan.
Karena itu, penambahan pelanggan harus diikuti peningkatan kapasitas produksi dan kesiapan infrastruktur agar tidak semakin membebani sistem yang ada.
Di tengah berbagai keluhan pelanggan, terdapat rencana investasi infrastruktur berskala besar dari Kementerian PUPR. Anggaran sekitar Rp600 miliar dialokasikan untuk peningkatan kapasitas produksi air dan pembangunan jaringan perpipaan. Jika dihitung bersama keseluruhan program pendukung, total anggaran yang diperkirakan digelontorkan mencapai Rp1,1 triliun.
Program tersebut ditargetkan rampung pada 2028. Peningkatan debit produksi dan perluasan jaringan pipa diproyeksikan mampu membuka akses layanan bagi sekitar 20.000 pelanggan baru di Kota Padang.
Sejumlah pekerjaan juga mulai bergerak di lapangan, termasuk tahapan tender dan pelaksanaan proyek peningkatan debit air serta pembangunan jaringan perpipaan. Komisi III DPRD Kota Padang berkomitmen mengawal penyusunan Raperda SPAM sekaligus mengawasi pelaksanaan proyek agar berjalan sesuai perencanaan.
Namun, besarnya anggaran yang disiapkan tentu harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan. Masyarakat tidak sekadar membutuhkan proyek bernilai triliunan rupiah, tetapi juga kepastian air mengalir lancar, distribusi merata, dan pelayanan yang tidak lagi membuat pelanggan terus mengeluh.
Target 2028 pun menjadi ujian bagi pemerintah daerah dan Perumda Air Minum untuk membuktikan bahwa persoalan air bersih di Padang benar-benar bisa dituntaskan. (edg)
