Padang, rakyatsumbar.id – Maraknya kasus kekerasan dan kejahatan asusila yang melibatkan anak di bawah umur di Kota Padang menjadi alarm serius bagi pemerintah dan masyarakat. DPRD Kota Padang mendesak pengawalan ketat terhadap setiap kasus, sekaligus memperkuat langkah pencegahan agar persoalan yang mengancam masa depan generasi muda tersebut tidak terus berulang.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Buya Iskandar, mengatakan pihaknya telah meminta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) turun tangan mengawal setiap kasus hingga tuntas. Pendampingan harus dilakukan tanpa pandang bulu, di mana pun peristiwa tersebut terjadi di wilayah Kota Padang.
“Dinas terkait diminta untuk mengawal kasus ini hingga tuntas tanpa pandang bulu di manapun kejadian itu berlangsung di wilayah Kota Padang,” tegas Iskandar kepada awak media, Senin (09/11/2026).
Menurutnya, pengawalan terhadap kasus tersebut telah dilakukan sejak laporan awal diterima DPRD. Mengingat korban maupun pihak yang terlibat masih berusia anak, penanganannya membutuhkan perhatian khusus dan pendampingan intensif agar hak-hak anak tetap terlindungi.
Iskandar menilai, munculnya kasus kejahatan asusila dan tindakan amoral yang melibatkan anak merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap biasa. Fenomena tersebut menjadi gambaran adanya persoalan dalam pengawasan dan pembinaan anak, yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
“Tindakan kejahatan asusila dan amoral dinilai sangat menyedihkan dan patut mendapat perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.
Ia mengingatkan, tanggung jawab mencegah perilaku menyimpang pada anak tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Keluarga sebagai lingkungan pertama pembentukan karakter, tokoh masyarakat, tokoh agama hingga lingkungan sekitar harus mengambil peran lebih aktif dalam mengawasi pergaulan dan perkembangan anak.
“Mulai dari lingkungan keluarga terdekat, tokoh pemuka masyarakat, hingga pengawasan dari lingkungan sekitar turut memegang kunci pencegahan,” katanya.
Di sisi lain, Iskandar menegaskan bahwa setiap kasus yang telah masuk ke ranah hukum harus diproses secara adil sesuai ketentuan perundang-undangan. Pendampingan psikologis dan pembinaan moral juga perlu diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat, dengan tetap memperhatikan kondisi serta kepentingan terbaik bagi anak.
Ia mengakui, kekhawatiran terhadap fenomena tersebut memang beralasan. Karena itu, DPRD Padang mendorong langkah konkret dan strategis, tidak hanya dalam penanganan kasus, tetapi juga membangun sistem pencegahan yang lebih kuat.
Salah satu upaya yang didorong adalah penguatan regulasi melalui pembentukan produk hukum daerah. Aturan tersebut diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah dalam memperketat upaya pencegahan berbagai bentuk kekerasan dan kejahatan, baik yang melibatkan anak-anak dan remaja maupun pihak lainnya.
“Regulasi ini diharapkan mampu memperketat pencegahan terhadap segala bentuk kejahatan, baik yang dilakukan oleh anak-anak remaja maupun pihak lainnya di Kota Padang,” tutup Iskandar. (edg)
