Padang, rakyatsumbar.id–Komisi III DPRD Kota Padang menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur dan optimalisasi anggaran dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Padang Tahun 2025. Evaluasi ini menjadi dasar strategis untuk meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin (06/04/2026), Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menekankan bahwa LKPJ merupakan instrumen penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
“Paripurna LKPJ Wali Kota Padang 2025 merupakan bagian mekanisme wajib setiap tahun, di mana DPRD memberikan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi Pansus. Kita menilai kinerja OPD, terutama terkait program unggulan yang didukung APBD, sebagai dasar perbaikan pelaksanaan di tahun 2026,” ujar Muharlion.
Dari sisi perencanaan, Bappeda mencatat realisasi anggaran sebesar 90,71 persen dari total Rp17,39 miliar pada tahun 2025. Efisiensi terlihat pada beberapa pos anggaran, seperti pengalihan biaya pelatihan pegawai ke BKPSDM serta pengurangan belanja makan dan minum rapat. Meski demikian, Pansus III mendorong peningkatan solidaritas aparatur sipil negara (ASN) agar kinerja perencanaan semakin optimal.
Sementara itu, Dinas PUPR yang mengelola anggaran sekitar Rp161,7 miliar mencatat realisasi keuangan 90,91 persen dengan capaian fisik 94,56 persen. Namun, sejumlah proyek infrastruktur strategis masih mengalami keterlambatan, di antaranya pembangunan instalasi pengelolaan limbah tinja (IPLT), lanjutan pembangunan RSUD lantai 4, serta sistem drainase perkotaan.
Pansus III menilai keterlambatan tersebut dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari dampak bencana hingga kendala pengadaan material. Untuk itu, DPRD menegaskan pentingnya disiplin waktu pelaksanaan proyek agar seluruh pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu.
Muharlion kembali menegaskan bahwa hasil evaluasi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, meskipun saat ini APBD 2026 sudah berjalan.
“Meskipun APBD 2026 sudah dijalankan di bawah kepemimpinan Wali Kota Fadli Amran dan Wakil Maigus Nasir, catatan penting dari LKPJ 2025 ini wajib menjadi pijakan serius untuk memperbaiki pelaksanaan program, khususnya di sektor infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan,” tegasnya.
Selain itu, DPRD juga mendorong peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran, terutama pada belanja tidak terduga (BTT), serta optimalisasi fasilitas pendukung seperti AMP Mini untuk mempercepat perbaikan jalan.
Melalui evaluasi ini, DPRD Kota Padang berharap pelaksanaan pembangunan ke depan dapat berjalan lebih efektif, tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (edg)
