Fraksi DPRD Sumbar Klaim tak Pernah Tolak Konversi Bank Nagari

Sejumlah fraksi di DPRD Provinsi Sumbar, memberikan keterangan kepada wartawan, terkait bantahan penolakan konversi Bank Nagari ke syariah, Selasa (10/10).

Padang, rakyatsumbar.id – Sejumlah fraksi di DPRD Provinsi Sumbar, seperti fraksi Demokrat, Gerindra, Golkar, PAN, PDI Perjuangan-PKB, membantah informasi menolak koversi Bank Nagari menjadi menjadi bank syariah.

“Kami hanya minta pembahasan Ranperda konversi Bank Nagari ke Syariah itu ditunda, karena ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi. Kami tidak menolak,” kata Ketua Fraksi Demokrat, Ali Tanjung, saat jumpa pers di DPRD Sumbar, Selasa (10/10).

Ia menyampaikan, sebelum Bank Nagari dikonversikan ke bank syariah, harus memenuhi persyaratan perundang-undangan yaitu Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah pasal 339 dan Peraturan Pemerintah (PP) 54 tahun 2017 pasal 139.

“Di dalam kedua aturan itu mensyaratkan, pemegang saham Bank Nagari, baik itu Pemprov maupun kabupaten/kota harus sebesar 51 persen, sedangkan saat ini saham yang dimiliki Pemprov dan kabupaten/kota hanya 32 persen, jadi jelas belum memenuhi syarat,” ucap Ali Tanjung.

Sementara itu, Ketua Fraksi partai Gerindra, Hidayat, juga menyayangkan informasi bahwa gagalnya konversi Bank Nagari ke syariah karena fraksi-fraksi di luar pendukung gubernur menghambat rencana itu.

“Jadi kami tegaskan, kami tidak menolak, kami hanya minta penuhi dulu syaratnya. Sebab yang namanya perubahan Perda akan dievaluasi oleh Kemendagri,” ucap Hidayat.

“Kalau seandainya materi, subtansi dan azas legalitas formalnya tidak terpenuhi tentu tidak akan diloloskan oleh Kemendagri dan itu yang menjadi kecemasan kami,” tambah Hidayat.

Hidayat melanjutkan, berdasarkan laporan, kinerja Bank Nagari terus naik dan bertumbuh baik dari sisi aset, pembiayaan termasuk juga dari deviden.

“Kami heran, kenapa Bank Nagari yang kinerjanya baik, manajemennya bagus, tidak ada riak malah diacak-acak, sedangkan BUMD yang sakit seperti Balairung, Grafika, ATS tidak diurus oleh Gubernur. Ini maunya apa?,” ungkap Hidayat.

Hidayat berharap masyarakat berhenti menganggap bahwa fraksi-fraksi di luar pendukung gubernur di DPRD Sumbar menolak konversi Bank Nagari ke syariah.

“Kami harap masyarakat dan teman-teman di lapangan berhenti mengatakan kami menolak syariah, tidak islami, tidak mendukung ABS SBK, itu sangat keliru,” pungkas Hidayat.(byr/ri)