IKA IP FISIP Unand : Masyarakat Tidak Boleh Jadi Objek Pembangunan.

Jakarta, Rakyat Sumbar– Persoalan visi bakal calon gubernur dikupas dalam diskusi Alumni Ilmu Politik. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kurangnya partisipasi publik dalam proses perencanaan hingga evaluasi pembangunan. Hal ini menjadi pekerjaan rumah gubernur mendatang.

Diskusi itu digelar oleh Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Ilmu Politik Unand di Kawasan Tebet Jakarta, Sabtu (18/1). Diskusi seri 2 ini dengan tema Rantau Menatap Pilkada Serentak 2020. Hadir 3 tokoh muda alumni yaitu Ketua IKA IP FISIP Unand, Hardi Putra Wirman, Politisi dan Waketum DPP KNPI Doni Harsiva Yandra, dan Peneliti Setara Institut ikhsan Yosarie.

Hardi Putra Wirman, melihat bagaimana peran publik dalam memberikan masukan terhadap program pemerintah yang tertuang dalam APBD.

“Masyarakat harus diberikan pencerdasan tentang APBD karena ini menyangkut hajat hidup, APBD milik publik, kedepan ruang “gelap” dan “remang” harus dipangkas,” ungkap Hardi yang juga dosen IAIN Bukittinggi ini.

Sejalan dengan hal tersebut, Ikhsan Yosarie menilai gubernur mendatang harus menempatkan porsi pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat dalam program kerjanya. Karena Program kerja tersebut akan diturunkan menjadi RPJM.

“Ditengah APBD Sumbar yang tidak terlalu besar, pemimpin Sumbar mendatang harus mampu memprioritaskan pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat, sehingga kehadiran pemerintah bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Doni Harsiva Yandra menekankan pada partisipasi publik dalam setiap proses, termasuk melibatkan rantau, sehingga muncul sinergi antara ranah dan rantau.

“Potensi rantau ini sangat besar, gubernur mendatang harus mampu merangkul potensi ini,” jelas Doni yang juga politisi Partai Demokrat ini.

“Masyarakat tidak lagi boleh dijadikan objek pembangunan, tapi subjek. Dan ruang partisipasi publik harus dibuka seluas-luasnya mulai dari perencanaan dan evaluasi pembangunan,” lanjutnya.

Alumni Ilmu Politik dalam diskusi itu menyepakati akan mengawal proses pemilihan kepala daerah serentak se Sumatera Barat. Tujuannya, masyarakat harus bisa memilah dan memilih pemimpin yang benar benar akan membawa kesejahteraan masyarakat.

“Kita tidak dalam konteks dukung mendukung, tapi Alumni Ilmu Politik Unand akan memberi masukan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang tepat sesuai dengan kondisi saat ini,” jelas Pembina IKA IP Unand, John Koto yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Salah satu rekomendasi IKA IP Unand adalah mengawal Pilkada bersih, jujur dan adil, sehingga terpilih pemimpin yang pro rakyat dan bebas korupsi.

Dalam pertemuan tersebut, Alumni juga memberikan mandat kepada Ikhsan Yosarie sebagai Ketua IKA IP Fisip Unand Chapter Jabodetabek.

“Kita akan menggelar diskusi diskusi tentang pilkada baik di Sumbar maupun di rantau, sehingga bisa memberikan edukasi kepada pemilih, sekali lagi kita tidak punya agenda dukung mendukung calon,” tegas ketua IKA IP Fisip Unand, Hardi Putra Wirman. (rel)