Padang, rakyatsumbar.id – Percepatan pembangunan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan penguatan regulasi menjadi perhatian serius Komisi III DPRD Kota Padang.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih yang aman, layak dan merata.
Komitmen itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Padang bersama Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda AM) Kota Padang, Senin (09/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua Komisi III, Helmi Moesim, didampingi anggota Rafdi, Yendril, Muhammad Tommy Arby Rumengan, Mukhlis dan Zalmadi. Hadir pula Direktur Utama Perumda AM Padang, Hendra Pebrizal.
Salah satu agenda utama pembahasan adalah naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum.
Naskah akademik tersebut menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan daerah yang lebih terarah, komprehensif dan berkelanjutan.
Komisi III memandang penyediaan air minum tidak semata-mata persoalan teknis pelayanan, tetapi menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat.
Ketersediaan air yang aman dan mudah diakses berpengaruh langsung terhadap kesehatan, aktivitas sosial hingga pertumbuhan ekonomi warga.
Karena itu, pengelolaan sumber daya air harus memperhatikan keseimbangan fungsi sosial, lingkungan, dan ekonomi.
Di sisi lain, penyelenggaraan SPAM juga membutuhkan dukungan regulasi yang kuat, kelembagaan yang jelas, serta infrastruktur yang memadai.
Pembahasan Ranperda tersebut juga mengacu pada amanat konstitusi dan ketentuan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya air untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dalam rapat tersebut, Hendra Pebrizal memberikan penjelasan dari perspektif penyelenggara layanan air minum daerah.
Masukan Perumda AM menjadi bagian penting untuk memastikan rancangan regulasi nantinya dapat diterapkan secara efektif dan menjawab kebutuhan pelayanan di lapangan.
Melalui RDP ini, Komisi III berharap terbangun kesamaan pemahaman antara DPRD dan Perumda AM dalam menentukan arah kebijakan penyediaan air minum.
Sinergi tersebut diperlukan agar pembangunan infrastruktur SPAM dapat berjalan lebih terintegrasi dan tepat sasaran.
Penguatan regulasi melalui Ranperda ini diharapkan menjadi pijakan strategis bagi Pemerintah Kota Padang dalam memperluas pemerataan akses air minum sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur.
Dengan regulasi yang jelas dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, pelayanan air minum yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi masyarakat dapat diwujudkan. (adv)





