Tingkatkan Sinergitas dengan APH, Kanwil Kemenkumham Minta UPT Maksimalkan Titik Patroli Sambang
Padang, rakyatsumbar.id—Kepala Kanwil Kemenkumham Sumbar, R. Andika Dwi Prasetya meminta kepala UPT Lapas dan Rutan untuk meningkatkan sinergi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) di daerah masing-masing, dalam memaksimalkan kegiatan titik sambang patroli.
“Kita minta masing-masing UPT meningkatkan lagi sinergitas dengan APH. Kalau biasanya giat sambaing patrol ini dilaksanakan satu kali dalam satu minggu, nanti bisa dua atau tiga kali. Selain untuk mempermudah koordinasi antar lembaga, juga sebagai langkah antisipasi jika terjadi gangguan Kamtibmas di lingkungan UPT,” sebut R Andika Dwi Prasetya dalam keterangan persnya, Selasa (27/07/2021).
Ditekankan Andika, sinergitas antara APH itu menjadikan Lapas dan Rutan sebagai titik sambang patroli dilakukan guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di dalam Lapas dan Rutan. Selain itu, juga peningkatan deteksi dini gangguan Kamtibmas.
“Selain rutin dilaksanakan petugas internal, kita juga meminta dukungan dari TNI dan Polri untuk melakukan razia terhadap WBP, agar Lapas dan Rutan benar-benar bebas dari Pungli dan peredaran Halinar,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kemenkumham Sumbar M Ali Syah Banna meminta kepada seluruh kepala UPT Lapas dan Rutan, untuk menindaklanjuti instruksi dari Kepala Kanwil, untuk meningkatkan sinergi dengan aparat penegak hukum di daerah masing-masing.
“Jangan sampai terkesan, Lapas atau Rutan itu tertutup dari pihak luar. Sinergitas itu penting, sebagai langkah antisipasi terhadap kejadian-kejadian atau gangguan keamanan yang tidak bisa dihandel petugas Lapas,” sebutnya.
Kadivpas juga menekankan, akan melakukan evaluasi berkala terhadap kegiatan titik sambang patroli sesuai dengan intruksi Kepala Kanwil Kemenkumham Sumbar.
“Ini atensi pimpinan, harus segera kita tindaklajuti bersama-sama. Tujuannya agar keamanan di lingkungan Rutan dan Lapas terkendali serta terjalinnya sinergitas antara sesama lembaga penegak hukum di daerah masing-masing,” ungkapnya. (ned)
