Tata Kelola Guru Kacau Balau
Padang, Rakyatsumbar.id-Tata kelola guru di Indonesia masih kacau balau. Kondisi tersebut makin diperparah dengan pengangkatan guru melalui program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Program PPPK hanyalah pencitraan saja!” kata Praktisi Pendidikan Indonesia Indra Charismidiaji, sesaat setelah tampil sebagai pemateri Bimbingan Teknis Pembelajaran Thematic Integrated di Padang, Kamis (9/12) kemarin.
Mengapa Indra Charismidiaji menyebutkan tata kelola guru kacau balau dan program PPPK hanyalah program pencitraan? Ketua Yayasan Cerdas Indonesia tersebut menyebutkan, seharusnya pengelolaan guru di Indonesia perlu perhatian serius.
Ia mengatakan, saat ini di Indonesia sangat banyak guru honor. Mengapa banyak guru honor? Indra mengutip dana Bank Dunia, sekitar 25 persen guru ASN suka bolos. Ia kemudian mengaku mengutip pengakuan seorang Dirjen di Kemendikbud, mereka yang sudah jadi guru ASN tersebut juga tak semuanya punya kapasitas.
“Itu Dirjen sendiri yang bilang,” katanya.
Buntut dari adanya guru ASN suka bolos memaksa sekolah mengisi kekosongan guru dengan melakukan rekrutmen untuk guru honor. Terhadap rekrutmen tersebut, ia kemudian juga menyebutkan, proses rekrutmen tersebut tentu perlu juga ditelisik.
“Ada kalanya rekrutmennya tak jelas,” katanya.
Ia kemudian melanjutkan, setelah guru honorer direkrut, lalu mereka digaji dengan sangat minim sekali. Ada yang hanya Rp 100 ribu dan Rp 200 ribu.
“Menjadi pertanyaan, kok mereka mau digaji sedemikian kecil? Mending ngojek saja. Atau, jangan-jangan mereka yang mau tersebut tak punya kompetensi di mana pun, sehingga pilihan satu-satunya jadi guru karena di Indonesia saat ini tak ada seleksi ketat jadi guru. Setelah itu, mereka menuntut pula jadi guru PNS, ini kan rusak!” katanya.
Ia kemudian membeberkan data dari uji kompetensi guru. Katanya, rata-rata nilainya 56. Di Kampus, nilai tersebut tak lulus. Kapasitasnya hanya 56. Remedial pun tidak.
“Seharusnya tak sembarangan orang bisa menjadi guru. Tugas mencerdaskan bangsa adalah tugas pemerintah yang harus menyiapkan sumber daya guru yang mumpuni,” katanya mengingatkan.
Terhadap pandangannya pengangkatan guru melalui program PPPK sebagai bagian dari pencitraan adalah belum seriusnya pemerintah. Ia menyebutkan, Mendikbud pernah menjanjikan akan merekrut satu juta guru ASN, “sampai sekarang sudah berapa? Masih nol!” katanya.
Indra mengaku kuatir, jangan-jangan problema guru honorer ini hanya menjadi obyek politik saja. Ketika dekat Pemilu, lalu ada saja yang datang seperti seorang pahlawan akan mengangkat guru kalau dirinya atau jagoannya memenangi Pemilu.
“Poblematika guru honorer hanya obyek politik. Prediksi, 2024 akan ada pahlawan yang akan mengangkat guru honorer. Kondisinya akan seperti itu,” katanya. (muharman)
