Utama  

Polemik Gelar Datuak Dihulu Air, Firman Wanipin: Jangan Pertaruhkan Marwah Adat Minangkabau

Firman Wanipin.

Padang, Rakyat Sumbar – Polemik pengukuhan gelar Datuak kepada dua warga keturunan Tionghoa non-Muslim di Nagari Hulu Air, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, terus menjadi perhatian. Persoalan ini bukan sekadar menyangkut prosesi pemberian gelar kehormatan, tetapi menyentuh persoalan mendasar tentang tatanan adat, garis keturunan, legitimasi kaum, serta filosofi kehidupan masyarakat Minangkabau.

Menanggapi persoalan tersebut, Firman Wanipin, Wartawan Harian Umum Rakyat Sumbar sekaligus salah satu pengurus Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kota Padang, menilai persoalan ini harus disikapi secara serius oleh para pemangku adat. Menurutnya, pemberian gelar Datuak tidak boleh dilakukan secara sembarangan karena gelar tersebut memiliki kedudukan dan konsekuensi adat yang sangat besar.

“Di Minangkabau, seorang Datuk bukan sekadar seseorang yang memakai pakaian kebesaran adat, saluak, atau menyandang gelar kehormatan. Ada tanggung jawab adat, ada kaum yang dipimpin, ada garis keturunan, ada ranji, dan ada ketentuan adat yang harus dipenuhi,” tegas Firman.

Ia mengingatkan bahwa falsafah kehidupan masyarakat Minangkabau berlandaskan **Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)**. Falsafah tersebut bukan sekadar slogan atau hiasan dalam setiap kegiatan adat, melainkan menjadi landasan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan beradat.

Menurut Firman, dalam pemahaman adat Minangkabau, seorang penghulu atau Datuk yang memegang gelar Sako harus beragama Islam. Hal itu berkaitan erat dengan identitas adat Minangkabau yang tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Islam.

“Kalau kita berbicara tentang Datuk dalam tatanan adat Minangkabau, tentu ada persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk beragama Islam. Jangan sampai kita mengabaikan prinsip ABS-SBK yang selama ini menjadi pegangan masyarakat Minangkabau,” ujarnya.

Firman menjelaskan, persoalan yang lebih mendasar dalam polemik Hulu Air adalah kejelasan status gelar yang diberikan. Sebab, dalam adat Minangkabau terdapat perbedaan mendasar antara gelar Sako dan gelar Sang Sako atau Sangsako.

Gelar Sako merupakan gelar adat yang diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan ibu atau sistem matrilineal. Karena itu, pemberian gelar Sako harus memiliki dasar yang jelas, mulai dari kaum yang bersangkutan, ranji, hubungan kekerabatan, hingga kesepakatan kaum dan mekanisme adat yang berlaku.

“Kalau gelar Sang Sako diberikan kepada seseorang sebagai bentuk penghormatan atas jasa, kontribusi, atau pengabdiannya kepada masyarakat, tentu persoalannya berbeda. Itu tidak sama dengan gelar Sako yang memiliki hubungan langsung dengan garis keturunan dan keberadaan suatu kaum,” jelasnya.

Ia mempertanyakan bagaimana proses penetapan gelar tersebut dapat dilakukan apabila status kaum, hubungan kekerabatan, serta ranji penerima gelar tidak memiliki kejelasan.

“Pertanyaannya, kalau seseorang diberikan gelar Datuak, kaum mana yang akan dipimpinnya? Di mana ranjinya? Siapa mamak dan kemenakannya? Bagaimana pula hubungan gelar itu dengan garis keturunan ibu? Semua ini harus terang-benderang. Jangan sampai gelar Sako diberikan tanpa kejelasan dasar adatnya,” kata Firman.

Menurutnya, gelar Datuk bukanlah simbol yang dapat diperoleh hanya karena seseorang memiliki kemampuan ekonomi, memberikan sumbangan, membantu pembangunan balai adat, atau berkontribusi terhadap fasilitas nagari.

Penghormatan kepada seseorang yang berjasa tentu dapat dilakukan melalui mekanisme adat yang tepat. Namun, penghormatan tersebut tidak boleh mencampuradukkan kedudukan gelar Sang Sako dengan gelar Sako yang melekat pada sistem kekerabatan Minangkabau.

Lebih jauh, Firman meminta LKAAM Sumatera Barat turun tangan menyikapi polemik tersebut.

Menurutnya, persoalan ini tidak cukup diselesaikan melalui perdebatan di media sosial atau saling menyalahkan antarpihak. Diperlukan langkah kelembagaan melalui pemeriksaan dokumen adat, penelusuran ranji, klarifikasi kepada Kerapatan Adat Nagari, serta musyawarah dengan para penghulu dan pemangku adat yang memiliki kewenangan.

“LKAAM Sumatera Barat harus turun tangan. Jangan sampai persoalan ini dibiarkan berlarut-larut dan menjadi preseden buruk bagi nagari-nagari lain. LKAAM harus hadir untuk menjelaskan duduk persoalan, memeriksa prosesnya, dan memastikan apakah pemberian gelar tersebut sesuai dengan ketentuan adat Minangkabau atau justru menyimpang,” tegasnya.

Firman juga meminta agar seluruh pihak yang terlibat diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan secara terbuka. Jika ditemukan kekeliruan dalam proses pemberian gelar, penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme adat yang sah dan dihormati bersama.

Ia menegaskan bahwa persoalan ini tidak semestinya diarahkan menjadi pertentangan antaretnis maupun permusuhan antarumat beragama. Pokok persoalannya adalah kejelasan aturan, legitimasi gelar, dan kepatuhan terhadap sistem adat Minangkabau.

“Ini bukan persoalan membenci keturunan Tionghoa atau merendahkan agama orang lain. Kita menghormati setiap warga negara dan setiap pemeluk agama. Tetapi ketika berbicara tentang gelar Sako dan kedudukan seorang penghulu dalam adat Minangkabau, ada aturan adat dan filosofi yang harus dihormati. Jangan mencampuradukkan penghormatan kepada seseorang dengan pewarisan gelar adat,” ungkapnya.

Polemik ini menjadi pengingat bahwa adat Minangkabau bukan sekadar rangkaian seremoni, pakaian kebesaran, atau penyematan gelar. Di balik gelar seorang Datuk terdapat tanggung jawab menjaga kaum, membimbing kemenakan, memelihara pusaka, serta mempertahankan nilai-nilai adat dan agama.

Firman berharap persoalan di Nagari Hulu Air menjadi momentum bagi seluruh pemangku adat di Sumatera Barat untuk kembali memperkuat pemahaman terhadap sistem Sako, Sang Sako, ranji, dan mekanisme pengangkatan penghulu.

“Jangan sampai karena kepentingan sesaat, marwah adat yang diwariskan oleh nenek moyang kita justru menjadi persoalan. Gelar Datuk memiliki nilai sejarah, tanggung jawab, dan kehormatan. Karena itu, proses pemberiannya harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara adat,” tutup Firman.

Kini, perhatian publik tertuju kepada LKAAM Sumatera Barat dan para pemangku adat. Apakah polemik ini akan diselesaikan melalui musyawarah dan penegakan ketentuan adat, atau justru dibiarkan menjadi preseden yang berpotensi menimbulkan persoalan baru?

Satu hal yang perlu diingat: marwah adat Minangkabau tidak cukup dijaga dengan mengucapkan ABS-SBK, tetapi harus diwujudkan melalui kepatuhan terhadap nilai, aturan, dan tanggung jawab adat. (*)