Jakarta, Rakyat Sumbar – Dukungan terhadap kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto disuarakan sekitar 350 orang yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara Nusantara, dan Sahabat Polisi.
Dukungan itu disampaikan melalui aksi damai di Markas Besar (Mabes) Polri, Rabu (18/11). Selain menyatakan dukungan terhadap program kerja Kapolri, massa juga menegaskan kesiapan untuk ikut mengawal pelaksanaan kebijakan Polri agar berjalan sesuai harapan masyarakat.
Ketua Umum BPI KPNPA RI, Dr. (H.C.) TB Rahmad Sukendar, S.Sos., S.H., M.H., mengatakan dukungan terhadap Polri harus berjalan beriringan dengan fungsi pengawasan dan kontrol sosial.
Menurutnya, Polri membutuhkan dukungan masyarakat untuk mewujudkan institusi yang profesional, humanis, tegas, serta mampu memberikan pelayanan dan perlindungan secara adil.
“Kami mendukung penuh program Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Kami ingin Polri semakin kuat, profesional, humanis, dan benar-benar hadir untuk masyarakat. Kami siap bersinergi, membantu, sekaligus mengawal program-program Kapolri,” kata Rahmad di hadapan awak media.
Empat Persoalan Jadi Perhatian
Rahmad menyebutkan, ada empat persoalan yang perlu menjadi perhatian serius jajaran kepolisian, yakni pemberantasan premanisme, narkotika, judi online, dan mafia pangan.
Untuk pemberantasan premanisme, ia meminta Polri bertindak tegas terhadap segala bentuk intimidasi, pemerasan, dan tindakan kelompok yang mengganggu keamanan masyarakat. Tidak boleh ada kelompok yang merasa kebal hukum.
Sementara itu, pemberantasan narkotika harus menyasar jaringan hingga ke bandar besar, pengendali, serta pihak-pihak yang diduga melindungi bisnis haram tersebut.
Begitu juga dengan judi online. Menurut Rahmad, penanganannya tidak cukup hanya memblokir situs. Aparat harus mampu mengungkap jaringan, aktor utama, dan aliran dana di balik praktik perjudian tersebut. Ia juga mendorong penguatan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Persoalan mafia pangan juga perlu mendapat perhatian. Praktik yang merugikan masyarakat dan mengganggu stabilitas ekonomi nasional harus ditindak sesuai ketentuan hukum.
Rahmad menilai pengalaman Komjen Pol. Helmy Santika dalam menangani persoalan mafia pangan dapat menjadi salah satu bahan masukan bagi kepolisian untuk melakukan evaluasi dan pendalaman.
Dorong Polisi Lebih Dekat dengan Masyarakat
Selain penegakan hukum, BPI KPNPA RI mendorong penguatan konsep Polisi Bersama Masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, Polri diharapkan semakin terbuka terhadap pengaduan, cepat merespons laporan, serta memberikan pelayanan yang transparan.
Menurut Rahmad, kehadiran polisi tidak hanya dibutuhkan ketika tindak kejahatan terjadi. Lebih dari itu, kepolisian harus mampu melakukan pencegahan sehingga masyarakat merasa aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Polisi bukan hanya hadir ketika terjadi kejahatan, tetapi harus hadir sebelum kejahatan terjadi. Masyarakat harus merasa aman, nyaman, dan tidak takut ketika berhadapan dengan aparat kepolisian,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan dukungan terhadap program 100 hari Kapolri, khususnya program Poliran. Program tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai slogan, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Rahmad berharap Poliran dapat mendorong kemudahan pelayanan kepolisian, memperkuat komunikasi dengan masyarakat, mencegah gangguan keamanan, sekaligus membuka peluang pemberdayaan dan lapangan pekerjaan di pedesaan.
“Kalau masyarakat memiliki pekerjaan dan penghasilan yang layak, kesejahteraan keluarga akan meningkat. Karena itu, program Poliran perlu dikawal agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk membuka peluang pekerjaan di pedesaan,” katanya.
Kapolri Diminta Fokus Bekerja
Di tengah dukungan yang diberikan, Rahmad juga mengingatkan agar Kapolri tidak terlena dengan pujian maupun pemberitaan positif di media. Menurutnya, keberhasilan seorang pimpinan kepolisian tidak cukup diukur dari citra atau banyaknya pemberitaan, tetapi dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.
Ia meminta jajaran Polri tetap fokus menjalankan tugas, tidak mudah terpengaruh polemik, serta menjadikan kritik sebagai bagian dari evaluasi institusi.
“Jangan sampai Kapolri terlalu dininabobokan oleh pemberitaan positif sehingga kehilangan fokus terhadap pekerjaan utama. Ukuran keberhasilan seorang Kapolri bukan seberapa sering diberitakan, tetapi seberapa besar perubahan yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Rahmad juga menyoroti pentingnya keadilan dalam penegakan hukum, terutama bagi masyarakat kecil yang membutuhkan perlindungan dan kepastian hukum.
Setiap laporan masyarakat, katanya, harus ditangani secara objektif, profesional, dan transparan. Ia juga mendorong penerapan keadilan restoratif atau restorative justice terhadap perkara yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
“Jangan sampai masyarakat kecil merasa hukum hanya tajam ke bawah. Polri harus hadir memberikan rasa keadilan. Setiap laporan masyarakat harus mendapatkan kejelasan dan penanganan sesuai aturan hukum,” ujarnya.
Siap Kawal hingga ke Daerah
Lebih lanjut, Rahmad menyampaikan BPIKPNPARI siap membangun sinergi dengan Mabes Polri maupun jajaran Polda di seluruh Indonesia.
Ia mengungkapkan, pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan Penasihat Khusus Presiden Jenderal TNI (Purn.) Wiranto. Dalam koordinasi tersebut, turut mendampingi sejumlah pihak, di antaranya Asisten I Adi Warman, S.H., M.H., Asisten II Letjen TNI Yudi Swastomo, serta Asisten Khusus Brigjen Pol. Erwin.
Menurut Rahmad, BPIKPNPARI siap membantu kepolisian melalui penyampaian informasi dan laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi. Organisasi tersebut juga akan menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pelaksanaan program-program Kapolri.
“Kami siap membantu Polri melalui informasi dan laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi. Kami juga siap mengawal program Kapolri, termasuk Poliran dan program pemberdayaan masyarakat pedesaan,” ungkapnya.
Rahmad menegaskan, dukungan yang diberikan BPIKPNPARI bersama Jawara Nusantara dan Sahabat Polisi bukan berarti meniadakan kritik maupun pengawasan terhadap institusi kepolisian.
Sebaliknya, dukungan tersebut diharapkan menjadi bagian dari partisipasi masyarakat untuk mendorong Polri semakin baik, terbuka, dan dipercaya publik.
Aksi damai yang diikuti sekitar 350 peserta itu berlangsung tertib dengan pengawalan puluhan personel kepolisian.
“Kami ingin Kapolri sukses. Berantas premanisme, narkotika, judi online, mafia pangan, dan berbagai kejahatan yang merugikan rakyat. Sukseskan Poliran, bangun Polisi Bersama Masyarakat, ciptakan ruang publik yang aman, dan berikan keadilan kepada masyarakat kecil,” tutup Rahmad.
Ia kembali menegaskan, BPI KPNPA RI bersama elemen masyarakat lainnya siap mendukung sekaligus mengawal program Polri demi terciptanya keamanan dan ketertiban serta pelayanan kepolisian yang semakin berpihak kepada kepentingan masyarakat.(*)





