Penyaluran BLT DD Harus Transparan, Zulkifli : Tidak Boleh Ada Pemotongan
Zulkifli
Pesisir, rakyatsumbar.id – Transparan BLT DD bukan saja di saat penyaluran, tapi juga ketika dilakukan pendataan supaya ada saran dan masukan dari masyarakat kalau ada kekeliruan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDP2KB) Pesisir Selatan Zulkifli mengatakan, hal ini terkait dengan masuknya triwulan ketiga tahun 2022, Senin (4/7/2022).
“Transparan merupakan kata kunci bagi pemerintah nagari.”
“Sehingga saat monitoring, evaluasi dan inspeksi yang di lakukan oleh pihak berwenang. Semuanya dapat di lalui dengan aman dan lancar,” katanya.
Menurut Zulkifli untuk menghindari kecurigaan masyarakat, kepada pemerintah nagari di minta dalam menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 yang bersumber dari dana desa (DD) secara transparan.
Ia mengatakan, pendataan penerima BLT DD sesuai ketentuan yang berlaku dan secara transparan agar tidak menimbulkan konflik sosial di tengah-tengah masyarakat.
Selain transparan, penyaluran BLT DD juga tidak boleh ada pemotongan. BLT DD di salurkan kepada yang berhak menerima sesuai aturan yang berlaku.
“Sedangkan perangkat pemerintah nagari, masyarakat penerima manfaat PKH dan Bantuan Pangan Tunai, tidak boleh menerima BLT DD. Makanya perlu di lakukan pengawasan secara komprehensif,” ingatnya.
Dia juga menjelaskan, terkait penyaluran BLT DD bagi masyarakat yang terkena dampak Covid-19 itu, pihaknya juga membuka pos pengaduan.
“Pos pengaduan itu bertujuan untuk merespon dan menindaklanjuti laporan dari berbagai pihak, jika terjadi penyimpangan penyaluran BLT DD,” jelasnya. (efi)
