PAN Soroti Anggaran Pendidikan Padang 2027 Baru 8,39 Persen

Ketua Fraksi PAN DPRD Padang, Rustam Efendi, dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi PAN terhadap Ranperda APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2027.
Ketua Fraksi PAN DPRD Padang, Rustam Efendi, dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi PAN terhadap Ranperda APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2027.

Padang, rakyatsumbar.id – Alokasi anggaran pendidikan Kota Padang dalam Rancangan APBD 2027 menjadi sorotan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Padang.

Pasalnya, berdasarkan hasil penilaian Gubernur Sumatera Barat terhadap rancangan KUA-PPAS 2027, alokasi belanja wajib sektor pendidikan baru mencapai 8,39 persen. Angka tersebut masih jauh dari ketentuan minimal 20 persen sebagaimana diamanatkan konstitusi dan undang-undang.

Persoalan itu disampaikan Ketua Fraksi PAN DPRD Padang, Rustam Efendi, dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2027, Jumat (20/11/2026).

Ia meminta Pemko Padang mengevaluasi kembali alokasi anggaran pendidikan agar memenuhi ketentuan perundang-undangan.

“Fraksi PAN sependapat dengan Gubernur agar sektor pendidikan ini dialokasikan sekurang-kurangnya 20 persen dalam APBD tahun anggaran 2027,” tegas Rustam dalam penyampaian pendapat akhir fraksinya.

Menurutnya, kewajiban tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Karena itu, pemerintah daerah harus memastikan sektor pendidikan memperoleh porsi anggaran sesuai amanat undang-undang.

Sorotan PAN ini mengemuka di tengah kondisi keuangan daerah yang mengalami penurunan. Dalam rancangan APBD 2027, belanja daerah disepakati sekitar Rp2,832 triliun, turun dibandingkan APBD 2026 yang mencapai Rp3,173 triliun. Dengan kondisi tersebut, Rustam mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih profesional, efisien dan cermat dalam menentukan prioritas belanja.

“Penurunan belanja daerah ini harus diikuti dengan aspek profesionalitas, efisiensi dan prioritas. Kegiatan dan program yang sudah dirancang benar-benar dilaksanakan, dengan tetap berpijak pada delapan misi pembangunan Kota Padang,” ujarnya.

Selain pendidikan, Fraksi PAN juga menyoroti penurunan belanja modal yang cukup drastis. Dari Rp519,093 miliar pada APBD 2026 menjadi Rp164,434 miliar pada APBD 2027 atau berkurang sekitar Rp354,658 miliar. Dari pengurangan tersebut, Rp254,729 miliar di antaranya berasal dari belanja modal jalan, jaringan dan irigasi.

PAN menilai pengurangan tersebut perlu dikaji kembali mengingat kebutuhan pembangunan infrastruktur, pengendalian banjir, pembenahan aliran sungai, perbaikan drainase dan jalan masih cukup besar. Terlebih, pembangunan infrastruktur menjadi bagian penting dalam mendukung program unggulan Padang Rancak.

Meski memberikan sejumlah catatan kritis, Fraksi PAN menyatakan menerima Ranperda APBD Kota Padang 2027. Namun, penerimaan tersebut disertai catatan agar belanja modal infrastruktur yang mengalami penurunan signifikan dapat ditingkatkan selama tahun anggaran berjalan. (adv)