Padang, rakyatsumbar.id — DPRD Kota Padang resmi menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Padang Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Utama DPRD Kota Padang, Senin (06/04/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Padang Muharlion itu dihadiri Wali Kota Padang Fadly Amran, Wakil Wali Kota Maigus Nasir, jajaran anggota DPRD, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Meski disetujui secara keseluruhan, sejumlah fraksi menyampaikan catatan kritis sebagai bahan evaluasi kinerja Pemerintah Kota Padang ke depan.
Fraksi Gerindra, melalui ketua fraksinya Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa LKPJ tidak boleh sekadar menjadi dokumen formal tahunan.
“LKPJ Wali Kota Padang Tahun Anggaran 2025 bukan sekadar formalitas, melainkan seruan mendesak bagi pemerintah kota untuk segera mengatasi keluhan masyarakat yang tertunda dan memastikan setiap rupiah anggaran berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, Fraksi Gerindra menerima LKPJ tersebut dengan sejumlah catatan perbaikan. “Kami dapat menerima LKPJ Wali Kota Padang tahun 2025, walau harus banyak perbaikan untuk kemajuan Kota Padang yang lebih baik lagi,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Fraksi Partai NasDem. Ketua Fraksi NasDem Argi Putra Finalo mengatakan pihaknya berharap capaian yang telah diraih dapat terus ditingkatkan. “Kami berharap seluruh capaian dapat terus ditingkatkan, serta berbagai kekurangan yang ada dapat segera diperbaiki demi terwujudnya Kota Padang yang maju, sejahtera, dan berkeadilan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKB-UMMAT Yusri Latif mengajak seluruh pihak untuk berperan aktif dalam pembangunan.
“Kami berharap LKPJ ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, serta mengajak semua pihak menjadi pionir dalam menghadirkan solusi dan menegakkan keadilan,” ujarnya.
Dari Fraksi PDI Perjuangan-PPP, Wismar Panjaitan menegaskan bahwa pihaknya menerima LKPJ dengan sejumlah catatan penting. “Kami memberikan catatan-catatan yang harus diperbaiki dan ditindaklanjuti,” ucapnya singkat.
Fraksi PAN turut menyoroti sektor pendapatan daerah dan layanan publik. Dalam pandangannya, fraksi ini menekankan perlunya optimalisasi sektor pariwisata.
“Peningkatan PAD dari sektor pariwisata belum tergarap maksimal. Kami juga meminta peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat,” ungkap perwakilan Fraksi PAN.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKS Rafdi menyoroti adanya kesenjangan antara laporan administratif dan kondisi riil di lapangan. “Ada jurang yang dalam antara capaian administratif dengan fakta pelayanan publik. Karena itu, pengawasan harus difokuskan pada sinkronisasi antara realisasi fiskal dan realitas di lapangan,” jelasnya.
Ketua DPRD Kota Padang Muharlion menyampaikan bahwa DPRD memberikan berbagai rekomendasi strategis di sejumlah sektor prioritas.
“Di bidang kesehatan, penurunan angka kematian ibu dan anak harus menjadi prioritas. Selain itu, perlu evaluasi independen untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien di RS Rasidin,” ujarnya.
Ia menegaskan, rekomendasi tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD. “Dengan adanya rekomendasi ini, kami berharap dapat menjadi masukan konstruktif bagi wali kota dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik,” tambahnya.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan DPRD. Ia mengakui masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan program tahun 2025.
“Masukan dan tanggapan multi dimensi dari DPRD akan kami jadikan bahan evaluasi guna perbaikan kinerja Pemerintah Kota Padang ke depan,” katanya.
Fadly juga menegaskan bahwa LKPJ memiliki peran penting sebagai instrumen evaluasi dan perencanaan.
“LKPJ ini bukan hanya sebagai laporan kinerja, tetapi juga sebagai alat evaluasi untuk meningkatkan pelaksanaan program kerja, sekaligus dasar dalam perencanaan kebijakan tahun berikutnya,” pungkasnya.
Dengan disetujuinya LKPJ Tahun 2025, Pemerintah Kota Padang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja serta memastikan pelayanan publik yang lebih optimal dan berdampak nyata bagi masyarakat. (edg)
