KPU Harap Ormas Aktif Edukasi Masyarakat Tentang Pemilu

Ketua Divisi Sosdiklih, KPU Provinsi Sumbar, Jons Manedi, saat membuka pendidikan dasar – PKNU, di Embarkasi Haji Tabing Padang, Jumat (25/8).

Padang, rakyatsumbar.id-Ketua Divisi Sosdiklih, KPU Provinsi Sumbar, Jons Manedi, mengatakan, organisasi masyarakat (Ormas) bisa berperan aktif mengedukasi bahaya dan dampak politik uang, pengawasan Pemilu, serta meningkatkan partisipasi pemilih.

“Bagaimana kita dalam melaksanakan pemilu ini menghasilkan demokrasi yang berkualitas dan bermartabat. Jauh dari hal yang melanggar aturan, dan tidak ada isu-isu hoaks yang dapat memengaruhi pemikiran masyarakat,” kata Jons, saat membuka pendidikan dasar – PKNU, Kabupaten Solok, di Embarkasi Haji Tabing Padang, Jumat (25/8).

Jons Manedi melanjutkan, bahwa meski dalam praktiknya sulit memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya dalam mencegah politik uang.

“Namun, kita berharap melalui ormas bisa memberikan edukasi kepada masyarakat menggunakan hak pilih dengan baik,” ucap Jons.

Jons menyampaikan, partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024 sangat dibutuhkan. Kehadiran dan keterlibatan masyarakat pemilih secara langsung dan kesadaran sendiri sangat menentukan terhadap pelaksanaan pemilu yang berkualitas dan berintegritas.

Ia menambahkan, KPU meningkatkan sosialisasi terhadap pemilih dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat dalam berdemokrasi sehingga masyarakat ikut mengawal di setiap tahapan pemilu.

“Kita semua bertanggung-jawab untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu serentak 2024 mendatang. Harapannya, dengan pemilu berkualitas bisa melahirkan pemimpin yang berintegritas,” bebernya.

Ia menyebutkan, sukses atau tidaknya seluruh tahapan pemilu tidak hanya bergantung pada penyelenggara dan peserta serta masyarakat, akan tetapi juga perlu dukungan dan dorongan dari ormas.

Ia mengungkapkan, pada Pemilu 2019 lalu, baru 75 persen masyarakat Sumbar datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk mengunakan hak pilihnya. Kemudian, pada Pilkada tahun 2020 hanya 62 persen masyarakat yang datang ke TPS.

“Angka ini masih jauh untuk mencapai angka 77 persen atau target dari pemilu. Hal ini menunjukkan masih tingginya apatisme masyarakat untuk datang ke TPS,” katanya.

Ia menambahkan, dengan rendahnya partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya merupakan suatu tantangan dalam penyelengaraan pemilu, karena demokrasi tidak terlepas dari pemilu.

“KPU mengajak seluruh elemen yang

ada di masyarakat, ormas-ormas melalui kader-kadernya untuk berperan aktif, mengajak masyarakat untuk ke TPS,” sebutnya.

“Sampaikan kepada saudara, tetangga dan kerabat, datanglah ke TPS gunakan hak pilihnya, sukseskan pesta demokrasi Indonesia, dan jadikan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa,” tutup Jons. (byr/rel)