Komisi IV DPRD Padang Kawal Perbaikan Data Desil, Buya Iskandar: Bantuan harus Tepat Sasaran

Komisi IV DPRD Kota Padang, Buya Iskandar ketika rapat bersama Dinas Sosial mengawal perbaikan dan pemutakhiran data desil agar penyaluran bantuan sosial benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan.
Komisi IV DPRD Kota Padang, Buya Iskandar ketika rapat bersama Dinas Sosial mengawal perbaikan dan pemutakhiran data desil agar penyaluran bantuan sosial benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan.

Padang, rakyatsumbar.id – Ketepatan data kesejahteraan masyarakat menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Kota Padang. Bersama Dinas Sosial, Komisi IV mengawal perbaikan dan pemutakhiran data desil agar penyaluran bantuan sosial benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Buya Iskandar, mengatakan persoalan data desil perlu dipahami masyarakat secara utuh. Sebab, tidak semua kewenangan perubahan data berada di tangan pemerintah daerah.

Dinas Sosial berperan mengusulkan perbaikan, sedangkan pengolahan dan penetapan data desil menjadi kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Jadi, masyarakat perlu memahami mekanismenya. Dinas Sosial tidak bisa langsung mengubah angka desil seseorang berdasarkan permintaan. Ada tahapan dan mekanisme yang harus dilalui sesuai ketentuan, karena pengolahan dan penetapan data berada di BPS,” jelas Buya Iskandar kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).

Ia menerangkan, masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data yang tercatat tetap memiliki kesempatan mengajukan perbaikan.

Permohonan dapat disampaikan melalui kelurahan maupun Dinas Sosial Kota Padang untuk selanjutnya diproses melalui mekanisme pemutakhiran data.

Menurutnya, persoalan desil cukup kompleks karena pengolahannya menggunakan berbagai sumber informasi yang terhubung dengan data administrasi kependudukan, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Kondisi ekonomi dan catatan yang menjadi bagian dari pengolahan data dapat memengaruhi posisi desil seseorang sehingga memungkinkan terjadinya perubahan dalam pembaruan data berkala.

Buya Iskandar mengingatkan, pemerintah tidak boleh hanya terpaku pada angka administratif tanpa memperhatikan kondisi nyata masyarakat. Sebab, bisa saja warga tercatat dalam kelompok desil tinggi, tetapi kehidupan ekonominya masih sulit.

Sebaliknya, ada masyarakat yang kondisi ekonominya sudah membaik, namun masih tercatat sebagai kelompok kurang mampu.

Karena itu, Komisi IV mendorong Dinas Sosial memperkuat koordinasi dengan kelurahan dan pihak terkait, sekaligus lebih responsif menerima pengaduan masyarakat.

Warga yang benar-benar membutuhkan bantuan tetapi terkendala klasifikasi desil juga perlu mendapat perhatian melalui skema yang dimungkinkan regulasi, termasuk kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Ia menegaskan, DPRD maupun Dinas Sosial tidak bisa menetapkan sendiri standar kemiskinan dan batas kesejahteraan masyarakat. Seluruhnya harus mengacu pada regulasi nasional dan mekanisme lembaga yang berwenang.

Dalam hal ini, Komisi IV menjalankan fungsi pengawasan, memperjuangkan aspirasi warga, serta memastikan kebijakan sosial pemerintah daerah berjalan sesuai aturan.

Selain persoalan pendataan, Komisi IV turut mengawasi pelaksanaan program bantuan sosial yang disalurkan Dinas Sosial Kota Padang.

Buya Iskandar menyebutkan, bantuan yang berjalan saat ini tidak lagi berorientasi pada pemberian uang tunai secara langsung, melainkan melalui bantuan barang maupun dukungan kegiatan sesuai program dan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan pemantauan Komisi IV, pelaksanaan penyaluran bantuan tersebut telah berjalan sesuai aturan dan dilengkapi laporan pertanggungjawaban.

Meski demikian, pengawasan tetap harus diperkuat agar anggaran pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat penerima.

Komisi IV berharap, perbaikan data desil tidak berhenti pada urusan administrasi, tetapi menjadi pintu masuk untuk menghadirkan pelayanan sosial yang lebih adil.

Data yang akurat, pengawasan berkelanjutan, dan koordinasi lintas instansi menjadi kunci agar warga yang benar-benar membutuhkan tidak terabaikan dalam memperoleh perlindungan sosial.

“Yang terpenting, bantuan pemerintah harus tepat sasaran. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan perhatian karena persoalan data. Kita ingin Dinas Sosial terus memperkuat pendataan dan memastikan setiap keluhan masyarakat ditindaklanjuti melalui mekanisme yang benar,” tegasnya. (adv)