Komisi I DPRD Padang Matangkan Rencana Kerja 2027

Komisi I DPRD Kota Padang rapat penyusunan rencana kerja tahun 2027
Komisi I DPRD Kota Padang rapat penyusunan rencana kerja tahun 2027

Padang, rakyatsumbar.id – Komisi I DPRD Kota Padang mulai mematangkan penyusunan rencana kerja tahun 2027.

Langkah ini dilakukan untuk memperkuat kinerja kelembagaan DPRD, sekaligus memastikan seluruh agenda kerja sejalan dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.

Pembahasan tersebut meliputi perencanaan program, evaluasi regulasi, hingga penyelarasan agenda kelembagaan dengan arah kebijakan Pemerintah Kota Padang.

Perencanaan yang matang dinilai penting agar pelaksanaan tugas DPRD lebih terarah, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Ketua Komisi I DPRD Kota Padang, Usmardi Thareb, mengatakan rencana kerja bukan sekadar agenda rutin atau pemenuhan administrasi kelembagaan.

Lebih dari itu, dokumen perencanaan tersebut menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan kewenangan DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Rencana kerja DPRD harus disusun secara matang dan terukur. Setiap program yang direncanakan harus memiliki tujuan dan arah yang jelas, serta disesuaikan dengan tugas dan fungsi DPRD. Kita ingin seluruh agenda kelembagaan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Usmardi, Selasa (17/11/2026).

Ia menegaskan, penyusunan program kerja 2027 harus memperhatikan dinamika pemerintahan serta persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Karena itu, sinkronisasi dengan prioritas pembangunan Pemko Padang menjadi hal penting agar agenda DPRD tidak berjalan sendiri, tetapi saling mendukung dalam mendorong kemajuan daerah.

“Perencanaan harus melihat apa yang menjadi prioritas daerah, sehingga program yang dilaksanakan DPRD dapat mendukung peningkatan kinerja pemerintahan dan menjawab kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.

Menurut Usmardi, rencana kerja yang terstruktur juga menjadi landasan dalam mengoptimalkan tiga fungsi utama DPRD, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Melalui fungsi legislasi, DPRD mendorong lahirnya regulasi yang sesuai kebutuhan daerah. Sementara fungsi penganggaran diarahkan untuk memastikan alokasi anggaran mendukung prioritas pembangunan, sedangkan fungsi pengawasan memastikan program pemerintah berjalan sesuai aturan dan sasaran.

Komisi I berharap, perencanaan yang disusun secara terukur dapat meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas kinerja DPRD Kota Padang.

Dengan demikian, seluruh agenda kelembagaan pada 2027 tidak hanya terlaksana secara administratif, tetapi juga mampu memperkuat tata kelola pemerintahan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. (adv)