Oleh: Relsas Yogica
Dosen Departemen Biologi FMIPA UNP
Pendangkalan di daerah hilir sungai merupakan konsekuensi logis dari hukum kekekalan massa dan dinamika transpor sedimen (sediment transport dynamics) dalam sistem Daerah Aliran Sungai (DAS). Secara sains hidrologi dan geomorfologi, proses ini terjadi bukan karena kejadian khusus di daerah pesisir, namun juga karena hasil akumulasi erosi tanah dari daerah hulu.
Fakta ini terlihat nyata secara empiris di muara sungai kawasan Air Tawar Barat, Kota Padang, di mana endapan lumpur tebal menumpuk di zona pertemuan air tawar dan air asin.
Menurut laporan berita dan pemantauan akademisi Universitas Andalas, arus air dari 5 (lima) DAS di Kota Padang membawa berton-ton lumpur dan sedimen yang mengendap masif hingga membentuk lidah pasir (sandbar) dan menyumbat alur muara di Air Tawar Barat pascabencana.
Penumpukan sedimen tersebut menjadi bukti fisik dari material tanah hulu yang terangkut akibat hilangnya daya ikat tanah di daerah tangkapan air (catchment area).
Validasi sains terhadap asal-usul sedimen tebal di muara Air Tawar Barat bertumpu pada analisis kerusakan ekohidrologi di kawasan hulu DAS Kota Padang.
Menurut Peneliti Divisi Hukum WALHI Sumbar, Tommy Adam, citra satelit membuktikan bahwa hulu DAS Aia Dingin dan Batang Kuranji mengalami pembalakan hutan dan alih fungsi lahan sistematis yang menghancurkan vegetasi penahan erosi.
Di saat yang sama, menurut Ahli Hidrologi Universitas Gadjah Mada, Dr. Hatma Suryatmojo, hilangnya hutan penutup hulu merusak fungsi intersepsi dan infiltrasi, sehingga mengubah sebagian besar air hujan menjadi limpasan permukaan (run-off).
Peningkatan energi kinetik limpasan inilah yang mengikis lapisan tanah atas, menyapu lumpur ke alur sungai, dan akhirnya mengendap di muara saat kecepatan arus melambat di pesisir Air Tawar Barat.
Epistemologi sains menegaskan bahwa fenomena pendangkalan dan munculnya endapan lumpur di muara Air Tawar Barat tidak dapat dipahami semata-mata sebagai masalah pesisir lokal atau peristiwa alam biasa.
Menurut Guru Besar Teknik Universitas Andalas, Prof. Mas Mera, dinamika sedimen di muara sungai Padang merupakan respon kompleks dari tingginya pasokan sedimen hulu yang berinteraksi dengan gelombang laut.
Setiap lapisan tanah dan sedimen tebal yang menimbun muara Air Tawar Barat menyimpan scientific footprint mengenai tingkat degradasi ekologis di wilayah hulu.
Membaca pendangkalan muara sungai melalui sudut pandang sains berarti mengonfirmasi hubungan kausalitas yang tegas, bahwa volume sedimen di pantai adalah indikator terukur dari besarnya erosi dan kerusakan kawasan resapan air di hulu.
Dalam kerangka uji epistemologi, kebenaran mengenai asal-usul tanah di muara Air Tawar Barat diuji melalui konfrontasi dua klaim utama yang muncul pascabencana hidrologi akhir November 2025.
Di satu sisi, klaim pejabat publik dan BMKG Minangkabau menggarisbawahi dampak Siklon Tropis Senyar pada November 2025 serta puncak curah hujan lokal sebagai faktor dominan penyulut bencana hidrometeorologi di Kota Padang.
Namun, menurut pengujian forensik ekologi yang dijabarkan WALHI Sumatera Barat dan Kementerian Lingkungan Hidup pada Desember 2025, kebenaran empiris di lapangan menunjukkan bahwa faktor meteorologi hanyalah pemicu.
Bukti keterlibatan material hulu terkonfirmasi dari temuan ribuan gelondongan kayu tebangan mesin (chainsaw) dan erosi tanah masif di muara-muara sungai Padang, yang membuktikan adanya aktivitas pembukaan lahan ilegal di DAS Aia Dingin dan DAS Batang Kuranji sebagai sumber utama pasokan sedimen tersebut.
Pengujian validitas pengetahuan ini berlanjut pada analisis proses sedimentasi mekanis yang teramati nyata dari rentang Desember 2025 hingga pemulihan irigasi dan sungai pada pertengahan 2026 di Kota Padang.
Menurut Peneliti Hidrologi Hutan UGM, Dr. Hatma Suryatmojo, dan Pakar Hidrologi UGM, Prof. Agus Maryono, bentukan lumpur dan pasir yang mengendap di alur sungai hingga muara merupakan measurable evidence dari runtuhnya fungsi retensi air dan hilangnya tutupan hutan hulu.
Ketika daya serap hutan hulu Bukit Barisan merosot tajam, air hujan tidak lagi terinfiltrasi ke dalam tanah melainkan berubah menjadi limpasan permukaan besar yang mengikis lereng-lereng curam.
Menurut data BNPB dan BPBD Kota Padang pada Desember 2025, massa limpasan inilah yang menyapu jutaan meter kubik material tanah hulu melintasi kawasan Kuranji dan Pauh, hingga akhirnya terendapkan di kawasan pesisir Air Tawar Barat akibat penurunan energi aliran sungai saat bertemu gelombang laut.
Secara epistemologis, keberadaan sedimen tebal di muara Air Tawar Barat pada sepanjang tahun 2026 mematahkan cara pandang reduksionis yang memisahkan fenomena pesisir di hilir dari tata kelola lingkungan di hulu.
Menurut analisis hukum ekologi dalam laporan investigasi bencana, kegagalan dalam membaca pendangkalan hilir sebagai akibat dari kerusakan hulu adalah sebuah kebutaan epistemologis yang berisiko melahirkan kebijakan yang salah sasaran, misalnya mengeruk muara tanpa menghentikan deforestasi hulu.
Setiap butir sedimen yang menumpuk di Air Tawar Barat, Kota Padang, membawa tanda tangan ekologis wilayah hulu DAS Aia Dingin dan Batang Kuranji. Dengan demikian,
sains secara tegas menyimpulkan bahwa pendangkalan di muara pantai Padang bukan sekadar dampak dinamika pantai lokal, melainkan rekaman objektif dari akumulasi dosa ekologis dan krisis tata ruang yang terjadi di pegunungan hulu Sumatera Barat.
Kesimpulan sains secara tegas mengonfirmasi bahwa pendangkalan di muara Air Tawar Barat, Kota Padang, serta berbagai kawasan hilir Sumatera Barat lainnya, merupakan representasi fisik dari krisis ekohidrologi yang terjadi di hulu.
Penumpukan sedimen lumpur dan kayu gelondongan pascabencana hidrologi akhir 2025 hingga pertengahan 2026 bukanlah fenomena kebetulan akibat cuaca, melainkan bukti ilmiah (scientific evidence) atas kegagalan fungsi resapan air dan perlindungan tanah di kawasan hulu Bukit Barisan.
Dr. Hatma Suryatmojo menjelaskan bahwa penanganan pendangkalan di kawasan hilir tidak akan pernah efektif jika hanya berfokus pada pendekatan teknisstruktural belakangan, tanpa menyentuh akar masalah degradasi tutupan vegetasi hulu yang memicu erosi masif.
Secara hukum dan kebijakan, fakta ilmiah ini menuntut penegakan regulasi lingkungan secara konsisten dan tanpa kompromi di Sumatera Barat. Penanganan kejahatan ekologis dan perusakan kawasan hulu harus mengacu secara tegas pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU P3H/PPLH) sebagai aturan payung untuk menjerat korporasi maupun individu yang terbukti melakukan pembukaan lahan ilegal di kawasan tangkapan air.
Menurut jajaran Kemenhut dan Kepolisian dalam laporan investigasi bencana, instrumen audit lingkungan hidup mandatori serta penindakan hukum berbasis bukti teknologi harus diterapkan guna mempidanakan perusak hulu DAS yang memicu bencana sedimentasi di kawasan hilir Padang.
Misalnya dengan penggunaan Alat Identifikasi Kayu Otomatis (AIKO) dan pemetaan geospasial satelit. Sebagai solusi jangka panjang, Pemerintah Daerah Sumatera Barat dan Pemerintah Kota Padang wajib merevisi dan mengeksekusi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Berbasis Mitigasi Bencana dengan menjadikan kawasan hulu semua DAS sebagai kawasan lindung mutlak.
Menurut rekomendasi para ilmuwan iklim dan hidrologi, kebijakan penataan kawasan harus mengintegrasikan pendekatan ekohidrolik, yakni reforestasi masif vegetasi penahan erosi di tebing sungai hulu, penutupan izin konsesi di kawasan rawan longsor, serta penerbitan peraturan daerah berbasis tata kelola DAS terpadu dari hulu hingga hilir.
Hanya dengan menyatukan kebenaran sains hidrologi ke dalam ketegangan regulasi kebijakan, fenomena pendangkalan di muara Air Tawar Barat dapat dihentikan dan keselamatan warga pesisir Kota Padang dapat dijamin secara berkelanjutan.(*)
