22/04/2024

rakyatsumbar.id

Berita Sumbar Terkini

Beranda » Kebijakan Publik dan Upaya Mengatasi Isu Kesetaraan Gender : Memahami Peran Negara dalam Pemberdayaan Perempuan

Kebijakan Publik dan Upaya Mengatasi Isu Kesetaraan Gender : Memahami Peran Negara dalam Pemberdayaan Perempuan

Oleh : Aulia Anarolin Putri
Mahasiswi Universitas Andalas

Kesetaraan gender adalah salah satu isu yang menjadi sorotan utama dalam masyarakat kontemporer. Isu ini mencerminkan ketidaksetaraan sistemik antara perempuan dan laki-laki, yang masih berlangsung di berbagai belahan dunia.

Ketiadaan kesetaraan gender bukan hanya merupakan masalah sosial, tetapi juga memiliki dampak yang luas dan serius pada perkembangan global dannasional.

Di tingkat global, kurangnya kesetaraan gender telah diidentifikasi sebagai salah satu hambatan utama dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Sedangkan di tingkat nasional, isu ini menciptakan ketidakadilan yang merugikan baik individu maupun masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena itu, memahami isu kesetaraan gender dan mengambil tindakan untuk menangani ketidaksetaraan ini menjadi suatu keharusan dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

Isu kesetaraan gender adalah permasalahan yang mendalam dan signifikan dalam tatanan masyarakat global. Ketidaksetaraan sistemik antara perempuan dan laki-laki telah menciptakan dampak yang meluas di berbagai aspek kehidupan (Zuhri & Amalia, 2022).

Meskipun pemerintah telah berupaya untuk mengatasi tantangan tersebut, diskriminasi dan ketidaksetaraan berbasis gender masih sangat nyata di banyak masyarakat berkembang.

Perempuan dan anak perempuan sering kali dianggap sebagai komunitas yang terpinggirkan, yang kehilangan hak-hak dan peluang dasar mereka. Ketidaksetaraan gender ini dipengaruhi oleh pembatasan sosial, norma-norma patriarki, dan tradisi yang masih mewarnai banyak keluarga, terutama di daerah pedesaan.

Kesetaraan gender adalah konsep multi faktor yang mencakup prinsip-prinsip normatif seperti anti-kemiskinan, anti-eksploitasi, kesetaraan pendapatan, dan lainnya.

Dalam aspek sosial, isu ini mencerminkanketidakadilan yang terakardalamnormabudaya dan sosial, yang merugikan perempuan. Di sisi ekonomi, ketidaksetaraan gender juga memiliki implikasi serius, membatasi potensi ekonomi suatu negara ketika perempuan tidak memiliki akses yang setara ke pendidikan, pekerjaan, atau kepemilikan aset.

Negara memiliki peran sentral dalam menciptakan kebijakan publik yang berfokus pada kesetaraan gender. Kebijakan-kebijakan ini berperan penting dalam membentuk norma sosial, memberikan perlindungan hukum, dan menciptakan peluang yang setara bagi perempuan.

Salah satu peran utama negara adalah mengidentifikasi dan mengakui ketidaksetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Melalui data dan analisis yang akurat, negara dapat memahami sejauh mana ketidaksetaraan ini terjadi dan merancang kebijakan yang sesuai untuk mengatasi masalah tersebut.

Contoh konkret dari peran negara dalam upaya pemberdayaan perempuan adalah implementasi kebijakan-kebijakan yang mendukung hak-hak perempuan, seperti hukum anti-diskriminasi dalam pekerjaan, perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender dan akses yang setara terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.

Negara juga dapat mengadopsi kuota gender dalam lembaga-lembaga politik untuk memastikan partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan. Program bantuan sosial yang disesuaikan dengan kebutuhan perempuan dan dukungan untuk pengembangan keterampilan juga merupakan contoh lain dari peran negara dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, negara berperan sebagai pendorong utama dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan setara bagi semua warganya, termasuk perempuan. Peran ini penting dalam memastikan bahwa isu-isu kesetaraan gender tidak hanya menjadi retorika, tetapi juga menjadi kenyataan yang dapat dirasakan oleh semua individu dalam masyarakat.

Mengatasi isu kesetaraan gender bukanlah tugas yang mudah, dan banyak tantangan yang harus dihadapi dalam upaya ini. Salah satu tantangan utama adalah ketidaksetaraan budaya dan norma sosial yang telah berkembang selama bertahun-tahun.

Perubahan pandangan masyarakat tentang peran perempuan dan laki-laki seringkali bertentangan dengan norma-norma tradisional yang menekankan peran gender yang kaku. Selain itu, stereotip gender yang dipertahankan oleh masyarakat juga merupakan hambatan serius dalam mencapai kesetaraan.

Selain hambatan sosial dan budaya, masalah ekonomi juga merupakan faktor penghambat yang signifikan. Di seluruh dunia, banyak perempuan masih menghadapi kesenjangan upah yang mencolok jika dibandingkan dengan rekan laki-laki mereka.

Kesenjangan ini tidak hanya mencerminkan ketidakadilan sosial, tetapi juga secara serius membatasi akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi yang sangat penting untuk kemandirian mereka.

Dalam banyak kasus, perempuan mendapat bayaran lebih rendah bahkan untuk pekerjaan yang sama dengan laki-laki, sehingga sulit bagi mereka untuk mencapai stabilitas ekonomi.

Dalam konteks ini, kesenjangan upah menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya pemberdayaan perempuan, yang harus diatasi secara serius demi mencapai kesetaraan gender yang sejati.

Faktor-faktor lain yang menghambat implementasi kebijakan publik yang efektif mencakup kurangnya sumber daya, resistensi politik, dan kurangnya akses perempuan terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kerja keras, komitmen, dan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil.

Hanya dengan mengidentifikasi dan mengatasi tantangan-tantangan ini, kita dapat bergerak maju menuju masyarakat yang lebih setara gender, di mana semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi.

Dalam upaya mengatasi isu-isu kesetaraan gender, diperlukan adopsi strategi-strategi yang efektif dan inovatif. Salah satu strategi yang penting adalah integrasi kesetaraan gender dalam berbagai aspek kebijakan publik dan program pembangunan.

Contoh nyata dari strategi ini adalah inklusi kesetaraan gender dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dengan mengakui pentingnya kesetaraan gender dalam mencapai pembangunan berkelanjutan, PBB telah memberikan arah yang jelas bagi negara-negara anggota untuk memprioritaskan isu ini dalam perencanaan dan implementasi kebijakan mereka.

Selain itu, pendidikan dan kesadaran publik juga merupakan strategi penting dalam mempromosikan kesetaraan gender. Program pendidikan yang mencakup materi kesetaraan gender dapat msembantu mengubah norma-norma sosial dan budaya yang mendukung ketidaksetaraan.

Kampanye kesadaran gender juga memiliki peran krusial dalam mengubah persepsi masyarakat terhadap peran perempuan dalam berbagai bidang.

Contoh-contoh program pemberdayaan perempuan yang berhasil di tingkat nasional atau internasional adalah program-program yang memberikan pelatihan keterampilan, akses ke pasar kerja, dan bantuan finansial kepada perempuan.

Program seperti ini telah membantu meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan dan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam ekonomi dan pembangunan sosial.

Dalam era globalisasi ini, kolaborasi antar-negara dan lembaga-lembaga internasional juga menjadi strategi yang penting dalam mempromosikan kesetaraan gender.

Dengan berbagi pengalaman dan sumber daya, negara-negara dapat belajar satu sama lain dan meningkatkan upaya mereka dalam menciptakan masyarakat yang lebih setara gender.

Dengan menerapkan berbagai strategi ini dan memanfaatkan contoh-contoh program pemberdayaan perempuan yang berhasil, kita dapat mencapai langkah-langkah nyata menuju kesetaraan gender yang lebih baik di seluruh dunia.

Terakhir, penting untuk menggarisbawahi peran krusial yang dimainkan oleh negara dalam mengatasi isu kesetaraan gender. Negara memiliki tanggung jawab utama dalam menciptakan kebijakan publik yang mendukung kesetaraan gender, menghapuskan diskriminasi, dan menciptakan peluang yang setara bagi semua warganya.

Dalam upaya membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif, peran negara sebagai pemangku kepentingan kunci tidak dapat diabaikan.

Dengan mengintegrasikan kesetaraan gender dalam berbagai aspek kebijakan, mendukung program pemberdayaan perempuan, dan mengadopsi prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam tindakan mereka, negara dapat memainkan peran yang sangat penting dalam perubahan menuju masyarakat yang lebih setara gender.

Selain itu, penting untuk diingat bahwa upaya pemberdayaan perempuan tidak boleh berhenti, dan harus tetap menjadi prioritas utama dalam kebijakan publik. Meskipun banyak langkah telah diambil menuju kesetaraan gender, masih ada banyak tantangan yang perlu diatasi.

Oleh karena itu, negara harus berkomitmen untuk terus memperkuat kebijakan yang sudah ada dan mengembangkan strategi baru yang efektif. Dengan menjaga perempuan di tengah perhatian dan dengan kerja sama yang erat antara negara, masyarakat sipil, dan sektor swasta, kita dapat bergerak maju menuju masyarakat yang lebih inklusif dan setara.

Kesetaraan gender bukan hanya hak dasar, tetapi juga prasyarat untuk pembangunan berkelanjutan dan perdamaian global. Itu semua terletak dalam tangan kita, dan kita harus terus berjuang bersama untuk mencapainya. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.