Keberangkatan Umrah Ditunda, Biro Perjalanan dan Jamaah Diminta Bijak
Wagub Sumbar : Pemerintah Upayakan yang Punya Visa Tetap Berangkat
Padang, Rakyat Sumbar—Keberangkatan ribuan jamaah umrah asal Sumbar ke Arab Saudi tertunda. Hal ini menyusul keputusan Pemerintah Arab Saudi menutup sementara pintu ibadah umrah untuk sejumlah negara, termasuk Indonesia yang mulai diberlakukan pada Kamis(27/2).
“Jamaah asal Sumatera Barat yang berangkat umrah setiap bulannya 1.000 sampai 2.000 orang. Mereka merupakan jamaah dari 60 biro perjalanan yang berizin di bawah pengawasan Kementerian Agama,” sebut Plt Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kanwil Kemenag Sumbar, Efrizal kepada Rakyat Sumbar, Jumat (28/2).
Jamaah dan biro perjalanan umrah di Sumbar diminta bersikap bijak, terkait dengan larangan masuk ke Arab Saudi untuk wisata dan ibadah terkait otoritas Arab Saudi untuk mengantisipasi penyebaran virus corona (COVID-19).
Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan, pemerintah saat ini sedang berupaya semaksimal mungkin melakukan komunikasi dengan Pemerintah Arab Saudi untuk bisa memberangkatkan jamaah terutama yang sudah memiliki visa.
“Presiden juga sudah merespon ini, dan kita bisa memahami kondisi ini. Untuk itu, semua jamaah yang akan berangkat namun ditunda keberangkatan, kita harap memaklumi kondisi inidan bersabar,” sebut Wagub, Jumat (28/2).
Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit saat melepas jamaah calon haji Embarkasi Padang pada Juli 2019 lalu.
Ia menghimbau biro perjalanan umrah untuk tidak memotong dana atau memberikan biaya tambahan kepada jamaah yang gagal berangkat. Sebab keputusan penundaan keberangkatan ini sifatnya hanya sementara. Jika kondisi telah aman, dan izin kembali dibuka tentunya jamaah bisa berangkat kembali melaksanakan ibadah umrah.
“Jika uang tetap ada, tinggal nunggu waktu keberangkatannya saja. Mudah-mudahan, sebelum musim Haji masuk, masalah corona ini sudah selesai. Sehingga jemaah yang akan berangkat tidak ada permasalahan. Jika telah berada di Kota Padang, bisa dikembalikan jamaahnya ke tempat daerah asalnya masing-masing
Sebelumnya, usai menggelar pertemuan dengan dengan Nasrul Abit, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus menyebutkan, jika pihaknya sangat memahami tindakan preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi. Apalagi mengingat jenis ibadah yang ada di Mekkah tidak ada batas. Apalagi masyarakat muslim berbagai dunia berdatangan. Untuk tawaf tentu saja akan berdekatan dengan jamaah lain.
Terkait dengan timbulnya kerugian materil, Ihsan menegaskan saat ini pihaknya dan Pemerintah RI juga sedang berupaya melakukan lobi dengan otoritas Arab Saudi. Salah satunya yakni, mengupayakan pemondokan atau hotel maupun tiket pesawat bisa digantikan atau di jadwal ulang.
“Untuk kerugian materil, itu yang sedang kita lobi ke Arab Saudi. Permasalahan dengan alasan force majure, maka pemondokan atau hotel maupun tiket pesawat bisa digantikan atau dijadwal ulang,” jelasnya. (*)
