Jangan Euforia terhadap WTP , Supardi: Ini Pemahaman yang Salah 

Padang, rakyatsumbar.id – Ketua DPRD Provinsi Sumbar Supardi, mengatakan, banyak pemerintah daerah (Pemda) yang euforia dari opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)  oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan berlomba-lomba mendapatkan opini WTP tersebut.

“Hal ini menurut hemat kami merupakan pemahaman yang salah, oleh karena opini WTP adalah merupakan standar minimal yang harus ada dalam penyajian laporan keuangan oleh Pemda,” kata Supardi belum lama ini.

Ia menekankan, yang perlu menjadi catatan dan perhatian adalah opini WTP bukanlah merupakan jaminan bahwa pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan.

“Masih terdapat beberapa catatan dan rekomendasi BPK. Hal ini perlu menjadi perhatian dari Pemda untuk segera menyelesaikan temuan atau rekomendasi BPK tersebut. Paling lambat 60 puluh hari sejak LHP diterima,” ucap Supardi.

Menurut Supardi, salah satu wujud pelaksanaan fungsi pengawasan BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah adalah melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Selain itu  DPRD kemudian menindaklanjuti LHP tersebut sesuai dengan kewenangan DPRD.

“Sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2006, bahwa salah satu kewenangan BPK adalah melakukan audit terhadap laporan keuangan daerah.”

“Dari audit tersebut, BPK akan memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan dalam laporan keuangan.”

“Opini tertingi dari audit yang dilakukan oleh BPK terhadap LKPD adalah Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP,” ucapnya.

Ia menyampaikan, BPK dan DPRD memiliki tugas dan fungsi yang sama dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah, sesuai dengan lingkupnya masing-masing.

Oleh sebab itu, pengawasan oleh BPK dan pengawasan oleh DPRD pada prinsipnya, saling mendukung dan saling melengkapi.

“Audit terhadap keuangan daerah tidak hanya melihat pada tataran output saja, akan tetapi perlu di lihat juga pada tataran outcomenya.

“Apakah kegiatan dan anggaran terpakai telah memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah,” tutur Supardi.  (byr)