Gubernur Lantik Enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Inilah Mereka!
Padang, rakyatsumbar.id – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah melantik dan mengambil sumpah jabatan enam pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkup Pemprov Sumbar.
Pelantikan berlangsung di Auditorium Gubernuran Sumbar, Jl. Sudirman, Padang, Jumat (18/3/2022) pagi.
Pejabat yang dilantik tersebut mengisi kekosongan jabatan, karena mutasi yang pada Februari lalu.
Mereka adalah Ir. Nizam Ul Muluk, M.Si sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ia sebelumnya menjabat Kadis Pangan dan Perikanan Kabupaten Sijunjung.
Kemudian, dr. Lila Yanwar, MARS sebagai Kepala Dinas Kesehatan, sebelumnya Direktur RSUD Kota Padangpanjang.
Berikutnya Drs. Barlius, MM sebagai Kepala Dinas Pendidikan, sebelumnya menjabat Kepala BPBD Kota Padang.
Syefdinon, SS, MM sebagai Kepala Biro Umum. Sebelumnya Kabag Rumah Tangga, Biro Umum. Lalu, Ria Wijayanti, SE, MM, sebagai Kepala Biro Perekonomian yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Perekonomian Kabupaten Limapuluh Kota
Terakhir, Drs. Maifrizon, M.Si sebagai Kepala Biro Adpim, sebelumnya menjabat Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Rekreasi Kemenpora RI.
Dalam pengarahannya, Gubernur Mahyeldi menyebut seleksi ini secara terbuka dan telah melalui tahapan yang jelas dan profesional oleh panitia seleksi
Selain itu juga sesuai dengan mekanisme yang ada. Pemilihan pejabat juga melihat enam indikator penting diantaranya rekam jejak, makalah, dan tes kesehatan.
Para Pejabat Harus Optimal Bekerja
Kepada pejabat yang baru, gubernur berpesan agar optimal bekerja sesuai bidangnya masing-masing.
Kepada Kepala Biro Adpim, gubernur instruksikan agar protokoler memberikan pelayanan ekselen kepada para tamu, baik dari kabupaten kota, pusat maupun perwakilan negara asing.
Kepala Biro perekonomian juga harus memastikan kelancaran proses konversi bank daerah menjadi bank syariah, di samping tugas-tugas pokok lainnya.
Kemudian, Kepala Dinas Pendidikan harus mempersiapkan program dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan lulusan SMA/SMK/SLB.
Serta Kepada Kepala Dinas Kesehatan, juga agar fokus terkait stunting.
“Jadikan keberadaan kita Pemprov Sumbar ini betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Jangan sampai adanya kita sama saja dengan tidak ada,” kata gubernur.
“Pejabat jangan asal gubernur senang, saya tidak suka yang seperti itu. Apapun yang dilakukan, jangan melanggar hukum.
“Tolong perhatikan. Jangan menghambat karir orang. Kalau memang berpotensi, usulkan jangan malah dihalangi.”
“Kita ingin membangun bangsa, jadi berikan peluang supaya lebih baik. Kita ingin Sumbar ini terus berkembang menjadi lebih baik.”
“Untuk itu, selalu berkoordinasi lintas OPD, lintas instansi, agar tujuan pelaksanaan tugas tercapai dengan baik tanpa melanggar aturan,” lanjutnya. (muharman)
