Padang, rakyatsumbar.id—Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang, Rachmad Wijaya, melontarkan kritik tajam terhadap struktur belanja dalam Rancangan Perubahan APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2026. Kritik tersebut disampaikan saat rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi di ruang sidang utama DPRD Kota Padang, Jumat (17/07/2026).
Rachmad mengapresiasi keputusan pemerintah daerah yang meningkatkan total belanja menjadi Rp3,20 triliun sebagai bentuk tanggung jawab dalam memperkuat kapasitas fiskal pascabencana. Namun, di balik kenaikan anggaran tersebut, ia menilai terdapat persoalan serius yang perlu menjadi perhatian bersama.
Menurutnya, dari total anggaran yang direncanakan, sekitar Rp2,67 triliun atau 83 persen justru dialokasikan untuk belanja operasi. Kondisi itu dinilai belum mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat yang menginginkan percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.
“Namun, kami tidak bisa tinggal diam mengenai fakta bahwa Rp2,67 triliun atau 83 persen dari anggaran digunakan untuk belanja operasi,” tegas Rachmad Wijaya dalam pandangan akhir Fraksi Partai Gerindra.
Ia menambahkan, peningkatan belanja operasi sebesar Rp202,83 miliar seharusnya menjadi peringatan bagi seluruh pemangku kepentingan agar lebih bijak dalam menyusun kebijakan anggaran. Menurutnya, besarnya belanja rutin berpotensi menunjukkan masih tingginya beban birokrasi dibandingkan belanja yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Karena itu, Fraksi Partai Gerindra mendorong agar APBD Perubahan 2026 dijadikan momentum untuk melakukan reformasi tata kelola birokrasi melalui penyusunan peta jalan restrukturisasi birokrasi dan rasionalisasi tunjangan kinerja berbasis kinerja (performance-based). Langkah tersebut juga dipandang penting sebagai upaya memenuhi amanat pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen sesuai ketentuan pemerintah.
Selain itu, Rachmad menegaskan fraksinya meminta Pemerintah Kota Padang membuka secara transparan komposisi kenaikan belanja operasi kepada publik. “Kami menuntut transparansi mutlak mengenai komposisi peningkatan belanja operasi ini,” ujarnya.
Pandangan Fraksi Partai Gerindra tersebut menjadi salah satu catatan penting dalam pembahasan R-APBD Perubahan 2026. DPRD berharap alokasi anggaran ke depan tidak hanya menjaga stabilitas keuangan daerah, tetapi juga mampu memperbesar ruang fiskal bagi pembangunan yang lebih produktif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Padang. (edg)
Tesk Foto: Juru bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang Rachmad Wijaya menyerahkan dokumen fraksi ke Ketua DPRD Kota Padang Muharlion disaksikan Wawako Maigus Nasir dan pimpinan dewan lainnya
