Buramnya Potret Pendidikan di Daerah, Bupati Solok Sentil Mendikbudristek
Bupati Solok Epyardi Asda
Solok, rakyatsumbar.id -Permasalahan kekurangan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi momok di sektor pendidikan Kabupaten Solok. Terutama di kawasan terisolir, masih ada sekolah negeri yang hanya seorang guru ASN.
Seperti di SMP 5 Lubuk Tareh, Nagari Garabak Data, Kecamatan Tigo Lurah, hanya ada satu guru ASN. Selebihnya guru honorer.
Termasuk juga dii SD 14 Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, juga hanya kepala sekolah saja yang guru ASN, selebihnya tenaga honorer.
Untuk Kecamatan Tigo Lurah, bahkan tenaga guru di beberapa sekolah banyak guru honorer. Akibatnya, Proses Belajar dan Mengajar menjadi kurang lancar.
Hal itu terungkap, saat pertemuan Kepala Sekolah SD dan SMP se-Kabupaten Solok dengan Anggota DPR RI, Athari Gauti Ardi dan Bupati Solok Epyardi Asda di Aula Masjid Agung Darussalam Islamic Center Koto Baru, Kamis (28/4/2022) malam.
Dikatakan Epyardi Asda, secara umum di Kabupaten Solok masih kekurangan guru. Kekurangan ini terpaksa menempati guru honor yang notabenenya memiliki tingkat kesejahteraan yang sangat rendah.
Menurutnya, persoalan pendidikan di daerah tertinggal sudah memasuki stadium akut. Guru yang berstatus PNS tidak betah mengajar di sana.
Banyak yang minta pindah dengan berbagai alasan. Kekosongan guru ini ditutupi oleh guru honor.
“Banyak yang menjadi catatan kami, tapi yang paling krusial yakni permintaan penambahan pegawai negeri di sejumlah sekolah, Apalagi daerah terisolir, ” tegasnya.
Bupati Solok Kecewa
Sebagai Bupati Solok saya sangat kecewa dengan sikap Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud).
Seharusnya dia turun ke daerah, apalagi kata buk Athari anggota DPR RI yang mengatakan kemendikbud tidak pernah datang saat rapat dengan anggota DPR RI.
“Pemerintah Daerah Kabupaten Solok protes keras kepada Kemendikbud ini, agar dia benar-benar memprihatinkan tingkat pendidikan.”
“Jangan hanya kota saja, kami akan membuat surat terbuka kepada Presiden,”tegas mantan Anggota DPR RI itu.
Seperti permintaan kepala sekolah yang kekurangan mobiler, listrik, air, laboratorium, akses jalan yang tidak memadai dan sarana prasarana lainnya.
“Namun ada satu permintaan kepala sekolah yang tidak bisa saya penuhi, karena bersifat prinsip dan itu tidak bisa saya tolong, yaitu permintaan penambahan guru. Karena masalah itu wewenang Pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia mengaku sangat sedih sekali, seolah-olah tidak ada kepedulian dari pemerintah pusat.
“Coba bayangkan, sebuah sekolah yang jumlah muridnya ratusan, hanya satu guru PNS, bahkan ada Kepala sekolah merangkap sebagai Tata Usaha, itu kan tidak adil namanya”
“Bagaimana mau meningkatkan pendidikan. Ditambah lagi Pemerintah justru melakukan moratorium pengangkatan guru.”
“Sementara pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) begitu banyak syarat, ” tukasnya.
Pendidikan Merupakan Sektor Utama
Pendidikan merupakan sektor utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Kinerja pendidikan juga merupakan indikator dari kemajuan suatu daerah. Sehingga urusan pendidikan menjadi urusan wajib dalam pemerintahan.
Sebagai urusan wajib, pendidikan mendapatkan alokasi dana yang cukup besar. Kinerja sektor pendidikan ini juga merupakan salah satu variable penentu tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI).
Bupati, mesinegaskan, pada sissa masa jabatannya sebagai bupati, dirinya berjanji akan memberikan perhatian serius kepada dunia pendidikan Kabupaten Solok.
Perhatian itu tentu dalam bentuk melengkapi sarana dan prasarana yang memenuhi standar minimal dan membenahi manajemen sekolah.
“Pengakuan dari kepala sekolah, banyak kekurangan di lapangan. Baik itu dari segi sarana dan prasarana dan juga dari segi manajemen, saya harap dinas terkait memperhatikan sekolah yang tertinggal ini” tambahnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Solok, Zainal Jusmar mengatakan secara umum, Kabupaten Solok masih kekurangan guru.
Mulai dari tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) hanya ada dua guru mata pelajaran yang terbilang cukup, yakni guru bahasa Inggris dan guru IPA. Selebihnya, jumlah guru masih kurang.
Dari data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Solok, jumlah guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non-PNS di mencapai 5.420 orang.
Rinciannya, 2.320 guru ASN di Sekolah Dasar (SD) dan 964 orang non-PNS. Dari jumlah itu, sebanyak 923 orang guru ASN dan 215 orang non PNS di Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) 441 orang guru PNS dan 283 orang non- ASN. Serta, 168 orang guru ASN dan 181 orang non- ASN untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Sementara jumlah sekolah di Kabupaten Solok, SD/MI mencapai 378 sekolah, SMP/MTs 128 sekolah, SMA/MA 43 sekolah, dan SMK 12 sekolah.
Tak hanya persoalan kekurangan guru, tidak meratanya sebaran guru ASN di Kabupaten Solok juga menjadi problem tersendiri, terutama di kawasan pelosok.
Bahkan, di Tigo Lurah, Kecamatan Hiliran Gumanti, masih didominasi guru non ASN. Hal inilah yang menjadi prioritasnya dalam menyikapi kekurangan guru.
“Kami juga ingin seluruh sekolah di Kabupaten Solok mempunyai kualitas yang sama, kami sudah prioritaskan untuk melakukan pemerataan guru di kabupaten Solok ini, apalagi memang banyak kekurangan guru,” katanya. (wel)
