Padang, rakyatsumbar.id – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2,83 triliun.
Namun, persetujuan tersebut disertai lima catatan kritis, terutama terkait penurunan anggaran infrastruktur, membengkaknya belanja pegawai, serta melemahnya kemampuan fiskal daerah.
Catatan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Padang, Wahyu Hidayat, dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD 2027, Jumat (20/11/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Padang Mastilizal Aye, didampingi Osman Ayub dan Jupri, serta dihadiri Wali Kota Padang Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir.
Wahyu menegaskan, besarnya postur APBD tidak otomatis menjamin keberhasilan pembangunan. Setiap rupiah anggaran harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.
Karena itu, prinsip money follows program dan penganggaran berbasis hasil harus benar-benar diterapkan, bukan sekadar menjadi jargon perencanaan.
Catatan pertama menyangkut penurunan target pajak daerah sebesar Rp55,6 miliar, dari Rp938 miliar menjadi Rp882 miliar, meskipun target Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan mencapai Rp1,1 triliun.
Gerindra meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) lebih serius menggali potensi pajak dan memperketat pengawasan agar peluang peningkatan penerimaan tidak terabaikan.
Kedua, penurunan dana transfer pemerintah pusat sebesar Rp379,9 miliar dibandingkan APBD Perubahan 2026. Penurunan tersebut antara lain berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp288 miliar dan Dana Bagi Hasil (DBH) Rp62 miliar.
Kondisi ini menuntut pemerintah daerah memperkuat kemandirian fiskal sekaligus memastikan efisiensi belanja tidak mengorbankan pelayanan masyarakat.
Sorotan paling tajam diarahkan pada ketimpangan belanja pegawai dan pembangunan infrastruktur. Gerindra mencatat belanja pegawai meningkat Rp101,6 miliar hingga mencapai Rp1,59 triliun.
Sebaliknya, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi justru anjlok lebih dari Rp254 miliar, dari Rp296,7 miliar pada APBD Perubahan 2026 menjadi hanya Rp42 miliar pada APBD 2027.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.
Gerindra mengingatkan, jangan sampai anggaran lebih banyak terserap untuk kebutuhan birokrasi, sementara pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi yang menunjang aktivitas ekonomi warga justru terabaikan.
Catatan keempat adalah pemangkasan belanja hibah sebesar Rp96,7 miliar, dari Rp137 miliar menjadi Rp40,2 miliar.
Pemerintah diminta mempertimbangkan dampaknya terhadap kegiatan sosial, keagamaan, kebudayaan, kelembagaan adat, dan organisasi kepemudaan yang selama ini turut berperan dalam kehidupan masyarakat.
Kelima, terbatasnya anggaran untuk menghadapi kondisi darurat. Gerindra menyoroti penggunaan SiLPA Rp94 miliar untuk menutup defisit Rp90,3 miliar, sementara alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) hanya Rp7 miliar.
Padahal, Padang merupakan daerah yang memiliki risiko bencana alam dan membutuhkan kesiapan fiskal untuk menghadapi situasi tidak terduga.
Meski melontarkan sejumlah kritik, Fraksi Gerindra akhirnya menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda APBD Padang 2027 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Namun, persetujuan itu bukan berarti pemerintah bebas dari pengawasan.
Gerindra meminta Pemko mengevaluasi pemungutan pajak, memperkuat pendapatan daerah, serta mengembalikan prioritas belanja kepada pembangunan infrastruktur melalui mekanisme Perubahan APBD (P-APBD) mendatang.
Bersama Sekretaris Fraksi Delma Putra dan jajaran anggota fraksi, Wahyu menegaskan pengawasan terhadap realisasi anggaran akan terus dilakukan. APBD Rp2,83 triliun tersebut harus dikelola secara transparan, efektif dan bertanggung jawab agar manfaat pembangunan tidak hanya dirasakan di pusat kota, tetapi juga menjangkau kawasan pinggiran dan permukiman warga. (adv)





