Padang, rakyatsumbar.id–Komisi II DPRD Kota Padang memperketat kajian terhadap usulan peraturan daerah (Perda) inisiatif DPRD.
Evaluasi regulasi dan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) dilakukan untuk memastikan produk hukum yang dilahirkan tidak tumpang tindih, memiliki kepastian hukum, serta benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Pembahasan tersebut dilakukan dalam rapat kerja Komisi II bersama sejumlah mitra kerja Pemko Padang, di antaranya Dinas Koperasi dan UMKM, Bagian Perekonomian, serta Bagian Hukum.
Pertemuan ini menjadi bagian dari pendalaman substansi usulan Perda, baik dari aspek hukum, kewenangan maupun kesiapan implementasinya.
Sekretaris Komisi II DPRD Kota Padang, Arnedi Yarmen, menjelaskan rapat kerja tersebut merupakan tindak lanjut atas usulan Perda inisiatif DPRD yang membutuhkan pembahasan lebih mendalam bersama OPD terkait.
Ketua Komisi II, Rachmad Wijaya, mendorong agar setiap usulan regulasi dikaji secara komprehensif sebelum masuk ke tahapan berikutnya.
Salah satu perhatian utama dalam pembahasan adalah penyelarasan dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2024. Evaluasi dilakukan untuk melihat keterkaitan antara aturan yang telah berlaku dengan usulan regulasi baru, sekaligus mengantisipasi potensi tumpang tindih maupun persoalan hukum dalam penerapannya.
Rachmad Wijaya menegaskan, pembentukan Perda inisiatif tidak boleh sekadar mengejar bertambahnya produk hukum daerah. Setiap regulasi harus memiliki urgensi, dasar hukum yang kuat, serta dapat dilaksanakan secara efektif oleh pemerintah daerah.
“Kami ingin memastikan bahwa usulan Perda inisiatif ini benar-benar matang, baik dari sisi substansi maupun aspek hukumnya. Karena itu, perlu dilakukan pembahasan bersama OPD terkait, termasuk Bagian Hukum, sehingga regulasi yang nantinya dihasilkan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan tidak tumpang tindih dengan Perda yang sudah ada,” ujarnya. Selasa (17/11/2026).
Ia menambahkan, hasil evaluasi terhadap Perda yang telah ditetapkan akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah pembahasan selanjutnya.
Ketentuan yang masih relevan dapat dipertahankan, sementara bagian yang membutuhkan penyesuaian akan didalami kembali bersama perangkat daerah terkait.
“Prinsipnya, kita tidak ingin hanya mengejar lahirnya sebuah Perda. Yang lebih penting adalah bagaimana regulasi tersebut benar-benar dibutuhkan, memiliki kepastian hukum, dan bisa diterapkan dengan baik oleh pemerintah daerah. Karena itu, seluruh masukan dan hasil kajian dari OPD terkait akan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan usulan ini,” tegasnya.
Komisi II juga akan memperhatikan arahan dan ketentuan dalam Keputusan Wali Kota Padang sebagai bagian dari penyelarasan kebijakan daerah.
Melalui proses pembahasan yang cermat dan terukur, DPRD berharap Perda inisiatif yang dihasilkan nantinya berkualitas, tidak sekadar menjadi dokumen hukum, tetapi mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendorong penguatan perekonomian Kota Padang. (adv)





