Padang, rakyatsumbar.id – Perlindungan konsumen sekaligus kepastian kehalalan produk pangan menjadi perhatian serius DPRD Kota Padang. Komisi IV DPRD setempat tengah menginisiasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Jaminan Produk Halal.
Salah satu poin penting yang diatur adalah kewajiban tempat usaha kuliner yang menjual makanan nonhalal memasang label secara mencolok agar tidak menimbulkan keraguan dan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Iskandar, mengatakan regulasi tersebut mendesak dihadirkan untuk memberikan kepastian informasi dan perlindungan kepada konsumen, khususnya umat Islam.
Sebab, Perda Ketahanan Pangan yang telah dimiliki Kota Padang selama ini masih mengatur pangan secara umum dan belum secara spesifik menyentuh aspek kehalalan produk.
“Namun, aturan tersebut baru membahas pangan secara umum dan belum mengatur secara spesifik mengenai aspek kehalalan, baik dari segi bahan baku, proses pengolahan, hingga peralatan yang digunakan,” jelas Iskandar kepada awak media usai rapat Komisi IV bersama OPD terkait, Senin (09/11).
Ia menegaskan, kewajiban memasang label mencolok bagi tempat kuliner yang menyediakan menu nonhalal bukan bentuk diskriminasi terhadap kelompok atau pelaku usaha tertentu. Kebijakan tersebut murni bertujuan memberikan informasi yang transparan sehingga konsumen, baik masyarakat lokal maupun wisatawan, dapat mengetahui secara jelas produk yang akan dikonsumsi.
Tak hanya pelabelan, Ranperda tersebut juga mengatur pemisahan peralatan memasak dan penyajian makanan halal dengan nonhalal. Mulai dari penggunaan pisau, kuali, periuk hingga piring, seluruhnya harus dipisahkan agar tidak terjadi percampuran yang dapat menimbulkan keraguan terhadap status kehalalan makanan.
“Hal ini mencakup penggunaan pisau, kuali, periuk, hingga piring agar tidak terjadi percampuran yang dapat meragukan kehalalan suatu makanan,” tegasnya.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah jaminan kehalalan jajanan anak sekolah, terutama makanan yang dijual pedagang di luar lingkungan kantin.
Menurut Iskandar, keberadaan payung hukum akan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terhadap produk pangan yang beredar, termasuk sosis dan berbagai olahan daging lainnya.
“Dengan adanya payung hukum yang jelas, pemerintah dapat memastikan bahwa produk pangan yang beredar, seperti sosis atau olahan daging lainnya, benar-benar aman dan halal dikonsumsi,” ujarnya.
Di sisi lain, Ranperda ini juga diarahkan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memperoleh sertifikasi halal.
Iskandar mengakui, tidak sedikit pelaku usaha mikro yang kesulitan mengurus sertifikat halal karena terkendala biaya maupun persyaratan, terlebih setelah program bantuan sertifikasi halal gratis dari pemerintah pusat sebelumnya berakhir.
Padahal, kewajiban sertifikasi halal bagi produk UMKM akan memasuki tenggat pada 2028 mendatang. Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu memiliki kebijakan berkelanjutan agar pelaku usaha kecil tidak terbebani dalam memenuhi ketentuan tersebut.
“Melalui Perda ini, Pemerintah Kota Padang diharapkan dapat terus memfasilitasi pengurusan sertifikat halal secara berkelanjutan, siapa pun kepala daerah yang menjabat nantinya,” katanya.
Terkait kekhawatiran potensi penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan Perda oleh aparat penegak peraturan daerah, seperti Satpol PP, Iskandar meminta masyarakat tidak terlebih dahulu berprasangka negatif. Ia memastikan penegakan aturan nantinya harus berjalan sesuai koridor hukum dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk ulama serta OPD terkait, seperti Dinas Pangan, Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan.
Saat ini, Ranperda Fasilitasi Jaminan Produk Halal tersebut masih memasuki tahapan uji publik. Tahapan ini menjadi ruang untuk menyerap masukan masyarakat dan pelaku usaha sebelum regulasi dibahas lebih lanjut.
DPRD berharap aturan yang dilahirkan tidak sekadar menjadi instrumen pengawasan, tetapi juga memberikan kemudahan bagi UMKM, menjamin hak konsumen, serta memperkuat identitas Kota Padang yang berlandaskan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. (edg)
